Pekanbaru, : Anggota Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra turut berbicara terkait bergesernya jalan masuk ke Jembatan Parit Atmo yang berada di Jalan lintas Pesisir Batu 4 Rokan Hilir.
Menurut tokoh masyarakat Rohil ini, Jembatan yang dibangun tahun 2010 lalu itu semuanya sudah selesai berita acaranya.
"Berita acaranya sudah selesai, mengapa diungkit lagi, proyek ini kan sudah diperiksa, bahkan jika tidak salah proyek ini juga telah diaudit BPK, mengapa setelah 14 tahun kemudian ini diungkit-ungkit lagi," sebutnya
Dirinya juga mengatakan, bahwa persoalan ini jangan- jangan ada kaitannya dengan eskalasi politik Pilkada di Rohil 2024. "Hal seperti ini jangan dibiasakan, tidak elok dan tidak baik," ujarnya.
Salah seorang kontraktor di Rokan Hilir yang sudah lama berkecimpung dalam pembangunan di negeri seribu kubah ini menyebutkan adanya pergeseran di Jembatan Atmo, lebih disebabkan adanya abrasi.
"Hitung-hitungan saja, adanya pergeseran pada jalan di jembatan ini, karena abrasi, juga tidak adanya pemeliharaan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Besi-besi dibawah jembatan itu juga sudah banyak dicuri, jadi kalau mau melihat jembatan ini, lihat dibawahnya, jangan lihat diatasnya saja," kata kontraktor ini.
Dirinya juga mengatakan, jika ada dana pemeliharaan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kerusakan-kerusakan pada infrastruktur ini dapat diperbaiki. "Jangan disalahkan Kontraktor yang sudah selesai membangun, tanpa melihat bahwa ada juga kesalahan dari pemerintah dalam pemeliharaan aset," katanya lagi.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Rokan Hilir, H Ijas Kori SE saat ditanyakan fungsi DPRD Rokan Hilir sebagai badan pengawas, juga mengatakan untuk infrastruktur di Rokan Hilir ada yang sangat disayangkan sekali, tentang tidak adanya anggaran pemeliharaan.
Saat ditanya, apakah Jembatan Parit Atmo, yang berada di Jalan lintas Pesisir Batu 4 Rokan Hilir juga tidak ada dana pemeliharaan.
"Ya, Jembatan menuju perkantoran Batu 6 dan sekaligus merupakan jalan lintas masyarakat pesisir dari kota menuju kecamatan Pekaitan dan Kubu ini juga tidak ada dana pemeliharaan. Setahu, saya tidak ada anggaran pemeliharaan," katanya.
Semestinya pemerintah, mengalokasikan dana pemeliharaan untuk infrastruktur yang dibangun. "Dan tugas kami sebagai legislatif sebagai pengawasan tentu mengawasi anggaran ini tepat sasaran," ujarnya.