PEKANBARU – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan gabungan BEM Se-Riau mengelar aksi demo depan kantor Gubernur Riau Jumat 12 Juli 2024. Mereka mengkritik tiga hal penting yakni kinerja Pj Gubri, infrastruktur dan pendidikan di Riau.
Demo tersebut mengevalusi kerja Pj Gubernur Riau SF Hariyanto terkait infrastruktur, konflik agraria dan pendidikan yang memprihatikan.
Pendemo meminta bertemu dengan SF Hariyanto, namun yang hadir mewakili Pemprov Riau Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy.
"Pak Pj Gubernur lagi ke Tembilahan meninjau bencana longsor, " ungkapnya di depan seratusan mahasiswa.
Masrul meminta mahasiswa untuk menyampaikan tututannya dan berjanji akan disampaikan kepada Pj Gubernur Riau.
"Saya akan menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa kepada Pak Pj Gubernur dan nanti kita beri jawaban secara tertulis,” ucap Masrul.
Kesal dengan kehadiran Masrul yang tidak sesuai dengan harapan pendemo, akhirnya para pendemo mempersilahkan Masrul masuk kantor lagi, karena mereka akan menunggu Pj Gubernur pulang dari Kabupaten Inhil.
Menunggu Pj Gubernur pulang dari Tembilahan para mahasiswa demo berusaha mendorong pintu pagar kantor gubernur, untuk bisa masuk guna menunggu pulangnya Pj Gubernur dari Tembilahan. Aksi ini terjadi sedikit dorongan dari pihak aparat sehingga aksi ini tidak dapat masuk.
Alfikri Habibullah selaku Ketua Koordinator BEM Se-Riau saat ditemui sejumlah awak media mengatakan digelarnya aksi ini karena Pj Gubernur Riau kurang peka terhadap permasalahan infrastruktur, konflik agraria dan pendidikan.
"Sama-sama kita ketahui bahwa Riau dinobatkan menjadi daerah nomor satu jalan terburuk paling panjang di Indonesia, " ungkapnya.
"Jika kita lihat Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang kaya sumber daya alamnya yang memilik di atas dan bawahnya minyak, seharusnya Riau hari ini tidak menjadi daerah yang memiliki jalan terburuk terpanjang di Indonesia," tambahnya.
Hal ini disebut para pendemo karena pejabatnya lebih suka bergaya hedon, lihat Hotel Riau yang dibangun di Jakarta yang dibangga-banggakan, padahal masih banyak masyarakat Riau sudah menjadi korban dijalanan karena melalui jalan-jalan yang berlubang.
Belum lagi keluhan masyarakat kurang mampu yang datang dari daerah-daerah untuk berobat ke Rumah Sakit Arifin Achmad, yang tidak memiliki keluarga di Pekanbaru harus mencari tempat tinggal dan harus mengantri berjam-jam untuk berobat serta minimnya fasilitas ruang tunggu di RSUD Arifin Achmad terutama di Gedung Radio Therapy yang hanya disediakan kursi-kursi dari plastik dan tak jarang juga warga yang berobat duduk di koridor dekat gedung tesebut
"Harusnya ini yang dipikirkan oleh Pj Gubernur yaitu untuk membangun rumah singgah untuk masyarakatnya yang kurang mampu yang berobat di Pekanbaru,” ucap Fikri geram.
Terkait prmasalahan konflik agraria tidak akan bisa terselesaikan karena pemerintah terkesan takut dengan mafia-mafia tanah, dan hingga saat ini belum terlihat disahkanya SK Perda Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.
"Jadi, tingginya persoalan konflik lahan di Provinsi Riau tidak terlepas dari belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Artinya sambung Alfikri belum adanya keseriusan pemerintah menyelesaikan konflik agraria ini, ini bisa kita lihat diberbagai daerah konflik agraria ini selalu terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, sungguh ironis tanah ulayat pun habis digarap oleh mafia tanah dimana masyarakat yang telah tinggal di desa tersebut berpuluh tahun harus kehilangan tanahnya," ungkap Alfikri.
Kemudian permasalahan pendidikan yang sungguh memprihatikan, masih ada kegiatan belajar mengajar masih menumpang, padahal Pemprov Riau telah mengucurkan dana sebesar Rp60 miliar pada tahun 2023 untuk membangun 18 Unit Sekolah Baru (USB) SMA dan SMK di kabupaten dan kota.
Dari 18 USB yang dibangun baru 9 unit yang diresmikan, lsisanya 9 USB lagi hingga kini belum jelas statusnya apakah sudah selesai pembangunannya, atau bagaimana. "tutur Alfikri
Disebut Alfikri, proyek pembangunan SMAN 17 Pekanbaru yang berada di Jalan Fajar Ujung Kecamatan Payung sekali, sudah hampir 1 tahun belum selesai, kabarnya proyek senilai 2 miliar memelihara lebih di hentikan.
Akibat dihentikan proyek tersebut kegiatan belajar mengajar SMAN 17 masih menumpang di Gedung PGRI Jalan Lobak Kelurahan Delima.
"Dan kami juga lihat akhir-akhir ini banyaknya sorotan dari berbagai elemen masyarakat terkait dugaan penyimpangan pembangunan proyek SMK serta jarang "ngantor" -nya Kabid SMK Riau, Arden Simeru dan tentu kami berharap Pj Gubernur Riau untuk segera mecopot Arden sebagai Kabid SMK agar program pendidikan vokasi berjalan sebagaimana mestinya," ungkapnya.
" Kemarin itu Riau digadang-gadangkan sebagai role model atau percontohan untuk pendidikan vokasi melalui program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK). Karena program ini merupakan salah satu strateg penting dari dunia pendidikan di Indonesia, terutama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan menekan angka pengangguran," terang Alfikri.
Alfikri meminta pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan Riau harus benar-benar orang yang faham dengan ini.
Selain itu, mereka dalam waktu dekat akan berkunjung ke Disdik Riau untuk menyampaikan permasalahan pembangunan sekolah baru dan pelaksanaan PPDB SMA dan SMK yang mereka nilai sarat dengan praktek KKN.
Di tempat yang sama Ketua Koordinator BEM Se-Riau Kota Pekanbaru, Ikhsan Maulana menjelaskan bahwa poster dan replika pocong yang mereka gantungkan di pagar kantor gubernur tersebut, sebagai simbol matinya hati nurani dari pejabat ini terhadap persoalan yang mereka sampaikan. ***