PEKANBARU, SERIBUPARITNEWS. COM - Meskipun sempat diundur beberapa jam, akhirnya Ketua DPRD Riau, Yulisman membuka dan memimpin Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pengantar Ranperda RAPBDP Riau 2024 oleh Pj Gubri Rahman Hadi, Rabu 4 September 2024 sore.
Rapat Paripurna ini diikuti 34 anggota DPRD Riau berdasarkan absensi yang dilaporkan Ketua DPRD Riau dalam membuka Rapat Paripurna.
"Rapat Paripurna ini diikuti 34 anggota berdasarkan absensi yang ditandatangani dari 65 orang jumlah anggota. Dengan demikian, rapat paripurna ini sudah sahnkita laksanakan," ungkap Yulisman.
Dalam penyampaian pengantar Ranperda RAPBDP, Pj Gubri menitikberatkan bahwa perubahan APBD Riau harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan fluktuasi harga yang berlaku. Hal itu untuk memastikan keberlangsungan pembangunan di Riau dan rencana pembangunan yang sudah disusun dari semula.
"Kami menghitung ada kebaikan sebesar Rp1,11 triliun dari APBD 2024 sebesar 10,06 trilun menjadi Rp11, 66 triliun," ungkap Pj Gubri.
Dalam pemaparan pengantar Ranperda RAPBDP 2024 yang berlangsung sekitar 25 menit, Pj Gubri juga menyebutkan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 3,7 persen selama triwulan kedua dan tanpa jika tanpa migas bertumbuh sebesar 4,62 persen. Pertumbuhan ini berkontribusi sebesar 4,96 persen untuk nasional dan merupakan daerah dengan kontribusi keenam terbesar untuk seluruh Indonesia.
Beberapa item yang jadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Riau disebutkannya seperti, partisipan Kawasan Ekonomi Tenayan, dibukanya TOL Pekanbaru-Bangkinang, Migas Blok Rokan dan berbagai sektor yang secara langsung meningkatkan PAD Riau yang berdampak pada partisipasi indeks Riau terhadap peningkatan ekonomi nasional.
Belanja daerah menurut Pj Gubri dalam pidatonya menyebutkan ada beberapa item yang wajib harus dikeluarkan dalam APBD Perubahan seperti bunga pinjaman, gaji pegawai, berbagai bentuk p bayaran yang wajib dan tidak bisa ditunda.
"Kita sudah menganggarkan untuk gaji sekitar 6.000 orang PPPK yangs ebagian besarnya tenaga guru, dan kesehatan. Kita juga menganggarkan 100 persen biaya Pemilukada serentak di Riau," paparnya.
Pj Gubri kepada wartawan usai Rapat Paripurna menyatakan bahwa anggaran yang disebutkan seperti Pimilukada itu bukanlah anggaran yang mubazir jadi wajib dianggarkan penambahannya di APBD.
"Kita akan maksimalkan penggunaan anggaran ini sehingga tahun ini tidak akan ada Siapa lagi seperti tahun-tahun sebelumnya," tutupnya. (*)