Inhu - Konflik lahan perkebunan masyarakat dengan tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu)-Riau, disikapi serius oleh fraksi partai Demokrat di DPRD Inhu. Sikap serius fraksi Demokrat tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terkait nota keuangan RAPBD Inhu tahun 2025 senilai Rp1,4 terliun lebih dalam rapat paripurna di DPRD Inhu Selasa (12/11/2024) sore.
Dari 5 poin penting yang disampaikan fraksi partai Demokrat DPRD Inhu, memberikan kritik, saran dan masukan serta pertanyaan agar dalam pelaksanaan pembangunan dapat terencana dan dilaksanakan secara merata juga proporsional di semua Kecamatan demi terpenuhi azas dan rasa keadilan dari seluruh masyarakat Inhu menggunakan anggaran daerah, ada tiga perusahaan perkebunan yang berkonflik dengan petani yang harus segera diselesaikan.
Masalah tersebut masuk dalam sektor pertanian, perkebunan dan industri kelapa sawit yang melibatkan tiga perusahaan perkebunan yang disampaikan ketua fraksi partai Demokrat DPRD Inhu Yasman kepada pemerintah, fraksi partai Demokrat meminta pemerintah menertibkan pabrik kelapa sawit mini liar yang sekarang marak dan meresahkan masyarakat Inhu.
Tiga perusahaan perkebunan yang berkonflik dengan petani dan masyarakat adalah, pertama, fraksi partai Demokrat meminta pemerintah mempercepat penyelesaian konflik lahan yang ada Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Alam Sari Lestari (kondisi pailit) dengan masyarakat Kecamatan Rengat.
Kedua, percepatan penyelesaian konflik lahan HGU PT. Teso Indah yang berada di Kecamatan Rengat Barat dan konflik yang ketiga adalah melibatkan perusahaan PT Sinar Reksa Kencana (PT.SRK) yang masuk di Kecamatan Peranap dan sekitarnya.
Terkait konflik masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan, fraksi partai demokrat menilai perlu segera dibentuk Panitia khusus (Pansus) di DPRD Inhu, untuk bisa menyelesaikan persoalan lahan masyarakat dan tapal batas desa serta batas Kecamatan, agar dapat ditangani lebih terstruktur di Inhu.
Semantara itu, empat sektor lain yang disampaikan partai Demokrat yaitu, Bidang pendidikan fraksi partai demokrat meminta keseimbangan pembangunan antara pembangunan sekolah negeri dengan sekolah swasta yang berbasis pesantren. Perlu dialokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana sekolah yang ada di Kabupaten Inhu, sebab masih banyak sekolah yang kekurangan ruang belajar.
Pada bidang infrastruktur fraksi Demokrat menyampaikan kepada Dinas PUPR terkait kondisi jalan di dalam pasar peranap yang perlu perbaikan karena sudah banyak berlobang dan perlu di buatkan drainase agar masyarakat dapat beraktivitas jual beli dengan aman dan nyaman.
Pada bidang sosial, fraksi partai Demokrat melihat banyaknya kasus narkoba di Kabupaten Inhu, maka sangat perlu sekali Dinas Sosial melakukan percepatan terbentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Inhu.
Terakhir pada Bidang Kesehatan, meminta Pemda Inhu dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk memberikan keterangan terkait status puskesmas kecamatan Pasir Penyu yang lama agar bisa di fungsikan kembali untuk kepentingan kesehatan.
"Alhamdulillah, semua harapan masyarakat Inhu sudah saya sampaikan melalui pandangan umum fraksi partai Demokrat. Semoga bisa dilaksanakan pada anggaran kegiatan tahun 2025," kata ketua fraksi partai Demokrat DPRD Inhu Yasman.
Ketua Partai Demokrat Inhu, Adila Ansori dikonfirmasi wartawan terkait pandangan fraksi partai Demokrat DPRD Inhu yang disampaikan ketua fraksi partai Demokrat DPRD Inhu menurutnya sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat Inhu.
"Sebelum pandangan fraksi partai Demokrat disampaikan dalam rapat paripurna, seluruh usulan serta masukan masyarakat disaring oleh partai Demokrat dan disampaikan kepada pemerintah melalui fraksi partai Demokrat DPRD Inhu," kata Adila Ansori. **
Ketua Fraksi partai Demokrat DPRD Inhu, Yasman saat menyampaikan pandangan umum fraksi di DPRD Inhu