TEMBILAHAN - Puluhan tenaga honorer Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau menggelar hearing dengan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hearing yang digelar di ruangan banggar DPRD Inhil tersebut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Ketua Komisi 1 DPRD Inhil.

Tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer R2 R3 Inhil itu meminta adanya perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil terhadap nasib mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi.
"Kami menyampaikan aspirasi agar tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diberikan perhatian oleh Pemda Inhil," kata Ketua Forum Honorer R2 R3 Inhil, Ariyanto Syarkawi, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut Ariyanto Syarkawi mengatakan berharap Pemda menyalurkan upah/gajih tenaga honorer serta memberikan upah layak untuk kesejahteraan PPPK Paruh Waktu yang berkerja disemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya.
Bukan hanya mengenai upah, Ariyanto Syarkawi juga meminta kepada Pemda Inhil berkomitmen melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang berkode R2 R3 bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap.
"Kami memohon komitmen Pemda agar ada kepastian untuk R2 R3 diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Inhil, Sri Suharni Rawi, akan menyampaikan aspirasi tenaga honorer kepada Pejabat yang berwenang.
"Aspirasi ini akan kami sampaikan. Mengenai permohonan gajih layak tadi, akan kami sampaikan kepada pemberi kebijakan (TAPD)," terangnya.
Sri Suharni Rawi juga menyampaikan akan memperjuangkan permintaan tenaga honorer yang berstatus R2 R3 agar bisa diangkat ke PPPK Penuh Waktu sesuai formasi yang dibutuhkan sesuai ketersediaan anggaran.
"Mengenai pengangkatan secara bertahap ini pun akan kita perjuangkan agar bisa menjadi pertimbangan," sambungnya.
Berikut berita acara hasil hearing atau rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Inhil bersama BKPSDM:
1. DPRD Inhil melalui Komisi 1 DPRD Inhil dan BKPSDM Inhil akan menyalurkan aspirasi Forum Honorer R2 R3 Inhil terkait kenaikan gajih kepada pejabat yang berwenang (TAPD) sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. DPRD Inhil melalui Komisi 1 DPRD Inhil dan BKPSDM Inhil dalam hal ini Pemerintah Daerah (Pemda) akan memperjuangkan pengangkatan R2 R3 sesuai dengan format yang dibutuhkan dan ketersediaan anggaran serta ketentuan Undang-undang yang berlaku.