PEKANBARU -- Slogan peduli pendidikan di Riau yang setiap saat digaungkan Gubernur Riau Abdul Wahid dinilai merupakan sikap munafik. Sejauh ini tidak sekalipun Gubri mengomentari proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Riau 2025. Hasilnya SPMB tahun ini adalah bukti kegagalan Gubri mewujudkan janji kampanyenya.
Hal ini diungkapkan Ketua Forum Wartawan Pendidikan Riau (Forwadik Riau), Munazlen Nazir yang prihatin terhadap sikap ambivalen Gubri yang justru menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat Riau.
"Disetiap kesempatan Gubri selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah program prioritasnya. Pendidikan adalah kunci sukses generasi penerus bangsa. Seragam gratis untuk 110 ribu siswa se Riau. Satu rumah satu sarjana dan lainnya yang menyangkut tentang pendidikan. Tapi itu hanya slogan, pemanis omongan. Sikap pemimpin yang munafik. Lain dimulut lain pula yang dilakukan," tegasnya.
Gubri dinilai sudah gagal mewujudkan program kampanyenya saat maju sebagai gubernur akhir tahun lalu. Rakyat sudah dibohongi dan membuat banyak generasi penerus negeri ini kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
Bukan tanpa sebab Ketua Forwadik Riau yang sudah menjadi wartawan di Riau sejak tahun 1996 ini berkata demikian. Sebagai wartawan yang memimpin sebuah perkumpulan yang memfokuskan liputan pada dunia pendidikan, Munazlen Nazir mengamati hari demi hari, setiap proses di dunia pendidikan khususnya di tingkat menengah yang jadi kewenangan provinsi, terutama periode SPMB SMA/SMK Negeri Riau 2025/2026.
"Sejak proses SPMB 2025 berlangsung, tidak sekalipun Gubri memberikan perhatian lebih. Sangat kontras dengan slogan yang selalu dibicarakannya di semua kesempatan. Ini menunjukkan sikap seorang munafik dalam Islam. Lain yang diomongkan, lain pula yang dilakukan," ujar Munazlen Nazir lagi.
Sikap Gubri ini sangat tidak relevan dan patut mendapat kritikan. Kalau memang hanya untuk pemanis pidato, tak perlulah dunia pendidikan yang dikorbankan.
"Kami lihat kacaunya dan amburadulnya SPMB tahun ini di Riau kunci utamanya di Gubri. Kalau Gubri tegas dan ikut aktif memastikan keadilan untuk semua masyarakat dalam mendapatkan pendidikan, tentunya sistem akan berjalan lancar, aman dan mengakomodir semua kalangan. Ini kan enggak, Gubri malah sibuk plesiran ke luar negeri, sibuk urusan tetek bengek ke Jakarta, sibuk jalan-jalan, tanpa peduli nasib pendidikan penerus bangsa ini disini, di Riau," paparnya geram.
SPMB SMA/SMK Negeri 2025 ini terbukti tidak berpihak pada orang miskin, orang tempatan dan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Yang mendapat kesempatan bersekolah di sekolah terbaik hanya anak orang kaya, orang punya uang dan orang punya kekuasaan.
Dengan gamblang Ketua Forwadik Riau ini menjelaskan bahwa dalam SPMB SMA/SMK Negeri Riau 2025, ada empat jalur pilihan siswa yakni domisili, afirmasi, mutasi dan juga prestasi. Masing-masing sekolah mendapatkan calon murid di semua jalur, tapi tidak seimbang.
Ketua Forwadik Riau mengklaim, dalam sistem aplikasi online SPMB SMA/SMK Negeri Riau 2025 bukanlah aplikasi yang "bagus" dalam artian tidak sinkron dan tidak terkoneksi dengan seluruh sistem di sekolah-sekolah.
"Saya ambil contoh di Kota Pekanbaru saja. Lebih khusus untuk SMA Negeri saja dan lebih khusus lagi SMA Negeri 1 sampai SMA Negeri 16 Pekanbaru.
Jumlah kuota anak yang akan mendapatkan kesempatan menjadi murid di aplikasi SPMB tidak sesuai dengan jumlah penerimaan. Data tidak sesuai dengan rumbel dan isi rumbel di Dapodik tahun sebelumnya. Ada kekurangan yang signifikan tertera jelas di aplikasi, sementara yang diterima justru jauh lebih banyak dari yang tertera," urai Ketua Forwadik Riau ini.
Dicontohkannya, untuk SMA 8 Pekanbaru yang menerima siswa melalui aplikasi sebanyak 422 siswa, dan masih ada kekosongan untuk jalur mutasi sebanyak 7 slot atau tujuh murid, saat pengumuman terakhir secara online. Artinya yang diterima hanya 415 siswa kam. Tapi kenyataannya jumlah murid yang lulus dari SMA Negeri 8 Pekanbaru tahun 2025 adalah 470 siswa. Ada selisih sebanyak 55 orang siswa lagi.
Dijelaskannya, kekosongan 55 siswa ini diisi melalui jalur belakang, atau melalui titipan-titipan. Siapa yang menitip? Bukan rahasia lagi, ada APH dengan mengatasnamakan Kejati, Kejari, Polda dan jajaran, Lanud, DPRD hingga LSM dan wartawan.
Hal ini harusnya tidak akan jadi masalah, karena setiap tahun hal itu terjadi. Tapi, Gubernur Riau melalui Plt Kadisdik Riau, Erisman Yahya saat ditanya wartawan soal SPMB, selalu dengan gaya tegas mengatakan harus dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk tehnis (Juknis).
Bahkan, dengan arogannya, Kadispora Riau yang juga mantan wartawan itu mengatakan hal itu tidak bisa dilanggar dan tidak ada toleransi.
"Nah, Plt Kadisdik bicara seperti itu tentu atas persetujuan Gubri, karena dia perpanjangan tangan Gubri di OPD. Gak mungkin seorang Plt berani bicara tanpa lapor dulu sama bosnya. Atau kalau tak lapor, kita duga si Plt ini sedang ambil muka. Menjilat ke atas agar dipuji dan tak hilang jabatan," papar Munazlen Nazir.
Ditambahkannya, siswa titipan ini diduga juga ada permainan belakang antara Gubri yang diwakili Plt Kadisdik dengan oknum APH, LSM dan wartawan. Apakah soal itu barternya berupa uang, koneksi, atau kesepakatan lainnya, yang patut diduga merupakan sebuah pelanggaran.
Untuk itu, wartawan senior Riau ini mengingatkan Gubri segera merealisasikan janji kampanyenya yang menyangkut soal pendidikan bukan hanya secara simbolis dan permainan kata saja, tapi secara nyata.
"Jangan jadikan pendidikan Riau ini korban kampanye saja, tapi segera wujudkan secara nyata. Ada tiga hal besar yakni, pendidikan terbaik yang merata untuk seluruh anak negeri ini, bukan orang kaya atau berpangkat saja, seragam gratis untuk 110 ribu anak sekolah se Riau dan lunasi utang tunda bayar Bosda Afirmasi 2024, karena tahun ini ada lagi anak yang masuk sekolah swasta dengan jalur ini, jangan Gubri nambah hutang lagi," pungkasnya.
Untuk itu, Gubri diingatkan kembali akan semua omongannya di depan rakyat Riau saat kampanye, satu rumah satu sarjana, (Ini dulu pernah dicanangkan mantan Gubri Rusli Zainal, Red) akan menjadi mimpi bagi si miskin saja.
"Utamakan anak berprestasi dan tidak mampu di sekolah negeri," tambahnya.***