PEKANBARU, SERIBUPARITNEWS.COM -- Hampir 10.000 anak tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA/SMK Negeri di Riau dengan sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Riau 2025.
Hal ini terungkap dalam pidato Sekretaris Disdik Riau saat mewakili Gubernur Riau melantik Satgas Pantas, di Balai Serindit, Gedung Daerah Rabu 6 Agustus 2025 malam.
Pelantikan pengurus Satuan Tugas Pengentasan Anak Putus Sekolah (Satgas Pantas) Riau periode 2025-2030 juga tanpa kehadiran Gubri dan Wagubri. Bahkan Plt Kadisdik Riau pun tidak terlihat. Pengurus hanya dilantik oleh pejabat kedua di Disdik Riau. Ini menunjukkan inkonsistensi Gubri dan Wagubri. Pengentasan anak putus sekolah hanya janji kampanye saja.
"Setelah SPMB kacau balau sehingga 10.000 anak tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMA/SMK Negeri. Kini Satgas Pantas juga diabaikan. Janji peduli pendidikan dan pengentasan anak putus sekolah saat kampanye hanya Jambu (janji busuk)," kata Ketua Forum Wartawan Pendidikan Riau (Forwadik) Riau, Munazlen Nazir yang ikut hadir saat pelantikan di Balai Serindit.
Terlihat di lokasi, malam itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Arden Simeru, mewakili Gubernur Riau melantik pengurus Satgas Pantas Riau periode 2025-2030.
Dengan ketidak hadiran Gubri dan Wagubri, Satgas Pantas dinilainya tidak memiliki target besar seperti janji kampanye Gubri dan Wagubri, tapi hanya sekadar mampu menjadi perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Riau. Satgas Pantas ini dinilai tidak memiliki peran krusial dalam dunia pendidikan yang ada di Riau saat ini.
"Satgas ini juga tidak punya target besar. Bisa lihat sendiri kan, tidak hadirnya Gubernur Riau Abdul Wahid ataupun Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto saat melantik pengurus Pantas Riau ini. Ini mempertegas itu. Gubernur hanya diwakili Sekretaris Dinas bukan Wagubri, atau pejabat teras di Pemprov Riau, ataupun Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), tapi hanya oleh pejabat kedua di Disdik Riau.'' kata Munazlen.
Penilaian itu bukan tidak beralasan, karena sejak dilantik sebagai Gubri dan Wagubri, kedua pimpinan tertinggi Riau itu terlihat abai dengan dunia pendidikan Riau saat ini. Selain tidak peduli juga terlihat tidak konsisten dengan apa yang selalu dijadikan mereka sebagai penarik kampanye akhir tahun lalu.
"Dalam kampanye mereka tempo hari, jelas-jelas Gubri dan Wagubri kita ini berjanji akan memprioritaskan masalah pendidikan, mengentaskan anak putus sekolah. Sekarang spa yang terjadi? Persiapan SPMB amburadul, pelaksanaanya kacau balau. SDM tidak paham Juklak dan Tupoksi. Sudah bsnya masyarakat yang protes sana-sini, Gubri dan Wagubri santai aja. Janji menggratiskan seragam sekolah bagi 110.000 anak baru masuk sekolah se Riau. Ini mana, untuk peduli pada salah satu kelompok yang akan menjadi perpanjangan tangan mereka pada penuntasan salah satu janji itu saja mereka tidak hadir. Sudah jelas bukan?" kritik wartawan senior Riau ini gamblang.
Harusnya, lanjut wartawan pemegang kartu UKW Utama ini, kalau Gubri berhalangan hadir karena alasan lebih mementingkan menjamu Wakil Menteri PAN RB, kan ada Wagubri yang mewakili, atau setidaknya Plt Kadisdik. Ini hanya pejabat eselon III, jauh dari kebijakan dicision maker untuk itu.
Hal itu dipertegas lagi, saat ditanyakan kepada Sekretaris Disdik Riau, Arden Simeru usai pelantikan, apa target yang akan diprioritaskan oleh Satgas Pantas ini setelah dilantik. Berapa banyak anak putus sekolah di Riau dari data 53.000-an anak yang dapat dimasukkan ke sekolah baik reguler ataupun non-reguler, Arden tidak bisa memberikan angka pasti dan menyuruh wartawan bertanya langsung kepada Ketua Satgas, Pahmijan.
"Saat ini, angka anak putus sekolah di Riau mencapai lebih dari 53 ribu anak dan terdapat hampir di semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Terbanyak di daerah 3T, tertinggal, termiskin dan terluar, yakin di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Indragiri Hulu," ungkap Pahmijan yang pernah menjabat Kabid SMA di Disdik Riau sebelum pensiun Maret 2024.
Pahmijan menjelaskan, Satgas Pantas ini sudah terbentuk sejak tahun 2022 dan mendapat anggaran kegiatan dari Pemprov Riau melalui anggaran kegiatan di Disdik Riau. Namun, tahun 2024 dan tahun 2025 anggarannya ditiadakan. Pahmijan berharap tahun 2026 akan ada anggaran yang bisa membantu mereka menjalankan tugasnya.
"Tugas Satgas ini lebih pada koordinasi dan pendataan anak putus sekolah dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan di kabupaten/kota se Riau, mencarikan solusi bagi anak putus sekolah dengan lebih dahulu mencari penyebab terjadinya anak putus sekolah, apakah karena faktor ekonomi, psikologi ataupun faktor-faktor lainnya. Nanti kita upayakan solusinya agar mereka yang masih masuk usia wajib sekolah 12 tahun itu bisa bersekolah," paparnya.
Lebih jelas diungkapkan Pahmijan, selain sekolah negeri, juga ada sekolah swasta, paket A, paket B dan paket C yang akan menjadi alternatif bagi anak-anak putus sekolah itu nantinya untuk melanjutkan pendidikannya.
Namun, kembali pada komitmen program prioritas kampanye Gubri dan Wagubri, bidang pendidikan, Ketua Forwadik Riau berharap, lebih baik dua pemimpin Riau ini mewujudkannya bukannya terus menerus membuat alasan dan opini pembenaran.
"Ingat lagi janji kampanyenya Pak Gub," ujar Ketua Forwadik Riau Munazlen Nazir .(***)