Ketua KMPKS: PT Serikat Putra Harus Bertanggung Jawab, Jangan Tutup Mata dari Masyarakat

Sabtu, 06 September 2025 | 12:29:22 WIB
Keterangan foto: Ketua Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS), Agung Maulan.

Pelalawan -Ketua Kesatuan Mahasiswa Peduli Kebijakan Sosial (KMPKS), Agung Maulana, menuding PT Serikat Putra sebagai perusahaan yang bandel dan tidak peduli terhadap masyarakat sekitar.

Kritik itu muncul setelah perusahaan dua kali mangkir dari undangan resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan terkait penyelesaian konflik lahan di Desa Air Terjun, Kecamatan Bandar Petalangan.

Menurut Ketua KMPKS, ketidakhadiran PT Serikat Putra membuktikan rendahnya komitmen perusahaan terhadap kepentingan masyarakat. “Masyarakat saja diabaikan, apalagi mahasiswa. Usahkan untuk memberikan bantuan beasiswa atau kepedulian terhadap pendidikan, perusahaan ini justru tidak hadir saat diminta duduk bersama mencari solusi konflik lahan,” tegas Agung, Kamis (5/9/2025).

Ia menambahkan, keberadaan perusahaan seharusnya menjadi mitra pemerintah dan masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru. “Kami mahasiswa bersama masyarakat akan terus mengawal kasus ini. Kalau perusahaan tetap tidak peduli, jangan salahkan bila nanti ada aksi besar menuntut tanggung jawab mereka,” ujarnya.

KMPKS mendesak pemerintah daerah bertindak tegas agar PT Serikat Putra tidak semena-mena terhadap masyarakat. Selain itu, perusahaan juga diminta menjalankan tanggung jawab sosial, baik dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat maupun dukungan terhadap dunia pendidikan.

"Apalagi kami mendapat informasi bahwa perbaikan jalan rusak di Kecamatan Bandar Petalangan diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat tempatan yang di komandoi Camat Bandar Petalangan. Padahal perusahaan seperti PT. Serikat Putra berdampingan langsung dengan masyarakat tempatan, sangat miris sekali," pungkasnya.

Sementara itu, Camat Bandar Petalangan Ramli S. Pd, M.Pd membenarkan bahwa kontribusi Perusahan PT. Serikat Putra untuk Kecamatan Bandar Petalangan sangatlah minim. Terlebih menyakitkan saat pemerintah mengundang perusahan untuk duduk bersama menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat, malah tidak hadir undangan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Serikat Putra belum memberikan klarifikasi maupun tanggapan atas tudingan yang disampaikan Ketua KMPKS tersebut.***

Terkini