PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengikuti wawancara nasional penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Awards) tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Kamis (25/09).
Paritrana Award merupakan bentuk penghargaan pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pelaku usaha. Anugerah ini menjadi wujud apresiasi nyata bagi pihak-pihak yang telah berperan dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dalam proses penentuan penerima penghargaan BPJS Ketenagakerjaan melibatkan berbagai pakar sebagai tim penilai, mulai dari ahli kebijakan publik, hukum, ekonomi, hingga jaminan sosial. Tim tersebut bertugas menelaah sekaligus mengevaluasi langkah-langkah yang dijalankan Pemerintah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
Gubri Abdul Wahid berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang wajib patuh pada aturan jaminan sosial. Ia mengatakan target peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara bertahap hingga tahun 2029.
“Kalau dari target kita 55 persen pada tahun 2025, untuk tahun 2026 kita targetkan 62 persen. Pada 2027 bisa sampai 70 persen, 2028 ditargetkan mencapai 77 persen, dan 2029 bisa menjadi 85 persen,” kata Gubri Abdul Wahid.
Dijelaskan, skala target tersebut penting sebagai landasan kerja pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan dengan terukur. Sehingga, pencapaian itu dapat dirasakan masyarakat.
“Kita bikin skala seperti ini supaya memang ada dasarnya. Ini tantangan bagi kami sebagai pemerintah Provinsi Riau, dan saya jamin ini bisa terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Selain memperketat pengawasan, Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan adanya strategi pemberian relaksasi bagi perusahaan yang taat membayar jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menilai langkah ini akan mendorong kepatuhan sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha.
“Dengan beberapa hal yang saya inginkan, ada strategi peningkatan pengawasan. Termasuk nanti saya juga akan beri relaksasi bagi perusahaan-perusahaan yang taat membayar jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Gubri juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyukseskan program ini. Pihaknya telah menjalin kolaborasi mulai dari Baznas Riau, BPJS Ketenagakerjaan hingga dengan nota kesepahaman bersama Polda Riau.
“Insyaallah ini bagian dari komitmen saya. Strategi kami tentu kerja kolaboratif. Kemarin kami sudah bikin MoU dengan Polda soal ketenagakerjaan, karena ini konsen kami. Artinya, penegakan hukum akan diberlakukan bila ada yang tidak taat aturan,” pungkasnya.