PEKANBARU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau (Kakanwil Kemenkum Riau), Rudy Hendra Pakpahan, didampingi jajaran, mengunjungi Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, Kamis (9/10/25).
Pertemuan digelar di kediaman dinas Gubri Jalan Diponegoro tersebut bertujuan mematangkan persiapan peresmian 100% Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan se-Provinsi Riau.
Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Riau atas dukungan penuh yang diberikan, yang memungkinkan Posbakum di Riau kini terbentuk 100%. Posbakum ini diharapkan mampu memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Pada kesempatan ini, Kakanwil juga melaporkan bahwasanya saat ini tengah dilaksanakan pelatihan paralegal yang akan mengisi Posbankum yang telah dibentuk. Selain itu, dibahas pula rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Kemenkum Riau dengan berbagai pihak, seperti dengan Penegak Hukum hingga dengan seluruh kepala daerah di Riau.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman tingkat pusat antara Kemendagri dan Kementerian Hukum, bertujuan memperkuat sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah. Kakanwil juga menyampaikan inisiatif kerja sama dengan universitas di Riau untuk memperkuat pengembangan sumber daya hukum.
"Dukungan Pak Gubernur adalah kunci sukses program 100% Posbakum di Riau. Kami tidak hanya ingin meresmikan, tapi memastikan Posbakum ini benar-benar berjalan efektif, menjadi solusi hukum di tingkat desa dan kelurahan. Seluruh langkah sinergi yang kami lakukan bertujuan untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan kepastian hukum dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat Riau," ungkap Kakanwil.
Sementara Gubri Wahid menyambut baik dan mengapresiasi langkah sinergi yang dilakukan Kanwil Kemenkum Riau. Orang nomor satu di Riau ini juga berkomitmen membantu mendukung penuh setiap langkah yang direncanakan khususnya program 100% Posbakum di Riau.
"Harapan saya tentu Posbakum dapat berfungsi optimal dalam menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat akar rumput. Program ini penting bagi masyarakat dalam mencari bantuan hukum," harap Wahid.