I
PEKANBARU, SERIBUPARITNEWS. COM -- DPP Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) ungkap fakta kebohongan Bupati Kampar Ahmad Yusar yang dibongkar Sekda kab Koar Hambali ke publik. Sekjen DPP-SPKN, Frans Romi Sibarani menyebut mereka sudah lama mengantongi fakta tersebut.
"Yang dikatakan Sekda Kampar itu benar adanya. Kami sudah lama menemukan adanya pembelianobil dinas mewah Bupati Kampar yaitu mobil dengan mereka Toyota dengan jenis Velfire senilai Rp1,8 miliar oleh Pemda Kampar. Kami kira Bupati belum ada mobil dinas, jadi kami tidak persoalkan. Kami terkejut dengan viralnya pernyataan Sekda Kampar itu ternyata Bupati sudah punya mobil dinas jenis Land Cruiser," kata Frans Sibarani kepada wartawan, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Diungkapkannya, dari hasil investigasi, diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kampar bernama Yogi Riyadh Yudistira melakukan pembelian 1 unit mobil Toyota Velfire seharga Rp1.828.000.000. Mobil mewah ini dibeli dari PT Agung Automall berdasarkan pesanan e-purchasing nomor 01JYE4GGK69EM1A3R3XHN1B6XB," ujar Frans.
Atas pembelian mobil tersebut, SPKN ikut mempersoalkan. Pasalnya, keadaan APBD Kabupaten Kampar yang sedang defisit dan tunda bayar pekerjaan tahun lalu masih banyak yang belum selesai.
"Apalagi Bupati Kampar Ahmad Yuzar telah memiliki mobil dinas berupa mereka Toyota jenis Land Cruiser yang diserahkan oleh BPKAD Kampar kepada Pj Bupati Hambali sekitar bulan Januari," katanya.
Bupati, kata Frans, tidak memikirkan keadaan masyarakat Kampar yang sedang kesulitan ekonomi, malah membeli mobil mewah yang terkesan sengaja menghambur-hamburkan uang rakyat.
"Sementara mobil dinasnya sudah ada, bahkan lebih mahal. Dia malah membeli lagi tanpa memikirkan keadaan keuangan APBD," tegas Frans.
Frans Sibarani menegaskan perencanaan penyusunan anggaran APBD setidaknya harus ada uji kelayakan apakah sesuai kebutuhan atau tidak.
"Harus sesuai kebutuhan, bukan bukan sesuai keinginan," tegasnya.
Frans Sibarani pun menyatakan peristiwa ini dapat sebagai bukti permulaan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengusutan dalam pembahasan APBD dimana ada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
"Dalam penyampaian RAPBD, seharusnya harus diuji dan di evaluasi termasuk alokasi anggaran program kegiatan, apakah memang menjadi kebutuhan atau tidak? Jangan dari setiap penyampaian dari RAPBD semua di setujui, sehingga terdapat anggaran yang memang tidak seharusnya dianggarkan artinya pemborosan," urainya.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang terjadi saat ini di seluruh Riau akibat adanya anggaran belanja yang ugal ugalan tanpa koreksi.
"Tindakan membeli mobil mewah Bupati Kampar ini dengan jelas melukai rasa keadilan di tengah kondisi ekonomi sulit. APH sebaiknya segera melakukan pengusutan. DPP SPKN juga ikut menginvestigasi anggaran belanja yang ada di Kampar," katanya.
Tak hanya itu, kata Frans, ternyata masih ada lagi anggaran dalam pembelian mobil Bupati Kampar. "Namun, belum bisa kami sebutkan saat ini," tutupnya.
Sebelumnya, viral pernyataan Sekda Hambali, yang diposting oleh akun @Detak KamparNews pada Jumat 17 Oktober 2025 kemarin. Hambali melayangkan protes kepada Bupati Kampar dan menyebut Ahmad Yuzar pembohong.
"Bupati ini luar biasa. Bohongnya luar biasa. Boleh dicari tahu. Ada pembelian Velfire di tahun 2025 ini. Dia seperti orang baik, tapi diam diam dia memilih mengikuti hawa nafsunya. Boleh ditanyakan ke Bagian Umum," ungkap Hambali.***