PEKANBARU - Keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) sangat mendukung upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), khususnya tenaga kerja. Karena peningkatan mutu tenaga kerja sebagai upaya menjawab kebutuhan dunia kerja dan industri.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Hj Karmila Sari, SKom, MM pada kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) Penguatan Penguasaan Kurikulum dan Penerapan Pembelajaran Kursus dan Pelatihan, di Hotel Primer, Senin (17/11/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh
Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen ini dibuka Anggota Komisi X DPR RI, Hj Karmila Sari, SKom, MM, hadir Kasubid Bina Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Yohana Rumanda, dan peserta dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Se Riau, dan sebagai narasumber Neneng dari pusat kurikulum, Dr Widyo Winarso dari Widyaprada ahli Utama direktorat Kursus dan pelatihan Kemendikdasmen.
Kegiatan Bimtek yang difasilitasi oleh Kemendikdasmen ini akan menghasilkan calon tenaga kerja yang bersertifikasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Keberhasilan ini dapat menjadi solusi dalam upaya menekan angka pengangguran.
Peningkatan mutu LPK menurut Karmila Sari menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Mencapai target peningkatan mutu tersebut, tentu harus memperhatikan kualitas Instruktur dan Kurikulum.
"Tadi saya juga menyampaikan agar ada yang namanya peningkatan mutu, yang kedua adalah peningkatan kualitas instruktur termasuk kurikulum," pungkas Karmila Sari lagi.
Hal yang perlu diperhatikan juga, memanfaatkan peluang keberadaan SMK yang cukup banyak. Sehingga para lulusan bisa mendapat kesempatan lebih banyak bisa diterima di dunia usaha dan dunia industri.
Melalui Bimtek ini, LPK juga agar selalu melakukan pembinaan tenaga kerja, khususnya peningkatan kompetensi agar terus ter-update. Apalagi sekarang sudah banyak perkembangan kecanggihan teknologi dan juga berbasis AI (Artificial Intelligence). "Ini juga harus disesuaikan, sehingga mereka siap terampil di lapangan," jelas Karmila Sari.
Ditambah lagi lihat kebijakan negara seperti sekarang adanya MBG (makanan bergizi gratis). Ini juga merupakan peluang tenaga kerja yang memiliki sertifikasi chef yang mampu memberikan kemampuan dalam penyajian terbaik.
Kondisi ini merupakan peluang yang sangat besar dan cukup masif secara jumlah. "Mohon juga para pemilik kursus dan pelatihan memanfaatkan peluang emas seperti ini," pungkasnya.
Terkait perkembangan yang terus bergulir, selain memberikan perhatian kepada LPK umumnya, Dikdasmen juga diharapkan memberikan kesempatan pada kaum disabilitas. Karena meski jumlah mereka tidak terlalu banyak, tetapi kemampuan mereka ini cukup unik.
Kelebihan para disabilitas ini, seperti memiliki daya ingat yang kuat, teliti dalam bekerja, terutama seperti desain ataupun sesuatu yang lebih konteksnya administrasi.
"Itu bisa diberdayakan, sehingga dengan demikian juga menumbuhkan kepedulian kita terhadap kaum-kaum disabilitas," imbuh Karmila Sari.
Karmila berharap, kehadiran Dikdasmen pada Bimtek kali ini juga menjadi pembuka jalur lebih kepada lembaga- lembaga konsumen yang ada.
Dengan demikian, Kemendikdasmen bersama Komisi X DPR RI bisa membuat program dari anggaran yang ada di APBN. Pada porsi mana yang dimaksimalkan, sehingga lebih efektif dan efisien.
"Jadi bukan dari pusat yang menentukan programnya, tapi dari bawah mengusulkan kira-kira diperbanyak program seperti apa untuk men-support keberadaan lembaga khusus dan pelatihan ini," jelas Karmila Sari.
Sementara itu, Kasubid Bina Kursus dan Pelatihan Direktorat Kursus dan Pelatihan Kemendikdasmen, Yohana Rumanda mengatakan
akan terus berkomitmen dalam upaya peningkatan kualitas lulusan melalui penguatan kurikulum vokasi. Langkah strategis melalui Bimtek ini bertujuan untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
"Ini adalah penguatan kurikulum. Kurikulum merupakan kunci utama bagi pembentukan kompetensi peserta didik," ujar Ibu Yohana.
Lebih lanjut, Yohana menjelaskan, bahwa Bimtek kali ini mengadopsi sudut pandang vokasi yang berfokus pada pendekatan terapan. Pendekatan ini mewajibkan lembaga pendidikan untuk secara aktif mengidentifikasi dan merespons kebutuhan pasar kerja saat merancang kurikulum. Tujuannya adalah memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan menghasilkan lulusan yang siap pakai.