Pulau Burung - Pemerintah Desa Sri Danai, Kecamatan Pulau Burung, melaksanakan pembagian insentif kepada kader Posyandu Jaya Kusuma hingga periode Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam mendukung peran aktif kader posyandu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
Pembagian insentif tersebut bersumber dari Dana Desa Tahap II yang bersifat earmark, yaitu dana yang telah ditetapkan peruntukannya. Insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras para kader posyandu yang selama ini aktif melayani ibu hamil, balita, serta kegiatan kesehatan masyarakat lainnya.
Penyaluran insentif dilakukan secara langsung oleh Bendahara Desa Sri Danai, Solihin, kepada para kader Posyandu Jaya Kusuma. Proses pembagian berlangsung tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
Kepala Desa Sri Danai, Rasim, menyampaikan bahwa pemberian insentif ini diharapkan dapat memotivasi para kader untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa peran posyandu sangat strategis dalam mendukung program kesehatan nasional di tingkat desa.
“Insentif ini adalah bentuk perhatian pemerintah desa kepada para kader posyandu yang telah bekerja dengan penuh keikhlasan. Kami berharap mereka semakin semangat dalam menjalankan tugasnya,” ujar Rasim dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Kepala Desa Rasim juga menyampaikan harapannya agar Dana Desa Tahap II non earmark dapat segera dicairkan. Menurutnya, pencairan dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.
“Kami berharap Dana Desa Tahap II non earmark bisa segera cair pada hari Selasa, 16 Desember, agar kegiatan desa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Pemerintah Desa Sri Danai berkomitmen untuk terus mengelola Dana Desa secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan dukungan pendanaan yang lancar, Pemdes optimistis seluruh program prioritas desa, baik di bidang kesehatan, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat, dapat terlaksana dengan baik hingga akhir tahun 2025.