Pekanbaru - Kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan menjadi fokus yang ditekankan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Jumat (19/12/2025). Ia mengajak jajaran untuk memperbaiki kualitas layanan melalui Kantah yang nyaman dan proses pelayanan yang lebih cepat.
“Kita jaga betul Kantah kita supaya menjadi tempat yang saat masyarakat datang bener-bener mereka merasa nyaman untuk merasakan pengurusan di sini. Kita juga harus menyadari, di era saat ini semua prosesnya harus cepat, harus ada hasilnya dengan cepat,” terang Wamen Ossy kepada seluruh jajaran yang hadir mengikuti pengarahan di Aula Kantah Kota Pekanbaru.
Menurut Wamen Ossy, transformasi layanan merupakan keniscayaan yang harus dihadapi bersama. Meskipun perubahan itu tidak mudah, Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang memberikan layanan kepada masyarakat, sudah sepatutnya memerhatikan kebutuhan masyarakat.
“Sekali lagi, Bapak/Ibu mari kita mulai memikirkan apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Kalau bisa, kita buat lebih mudah lagi, kita beradaptasi kepada sistem yang baru yang lebih baik,” kata Wamen Ossy.
Sebagai garda terdepan layanan Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy menyebut bahwa jajaran Kantah memiliki peran krusial. Untuk itu, ia meminta agar setiap petugas memahami alur layanan, mematuhi standar operasional prosedur, serta memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat guna meminimalisir keluhan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan.
Pengarahan ini disampaikan udah Wamen Ossy meninjau langsung pelaksanaan pelayanan yang ada di Kantah Kota Pekanbaru. Ia meninjau bersama dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, serta Kepala Kantah Kota Pekanbaru, Muji Burohman. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas layanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN hadir didampingi Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono, serta Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan beserta jajaran. (GE)