JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah penutup tahun 2025 yang diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (29/12/2025).
Dalam arahannya, Ahmad Wiyagus mengatakan bahwa pengendalian inflasi atau tantangan sabilitas harga dipenghujung tahun adalah ujian konkrit yang selama ini dilakukan.
Dia menyebutkan, sesuai dengan arahan Presiden RI, semangat gotong royong harus menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian inflasi di daerah.
Oleh karena itu kata dia, pemerintah tidak boleh bekerja secara parsial, diperlukan kolaborasi dan koordinasi pusat dan daerah untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga di masyarakat.
"Demi memastikan kestabilan pasokan dan harga, dan setiap kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga terjangkau terutama di wilayah terdampak bencana," ujarnya.
Wamendagri juga meminta Pemda untuk memastikan kelancaran distribusi, dan memastikan rantai pasok logistik tidak terhambat oleh kendala teknis maupun cuaca ekstrem yang saat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga disparitas harga dapat diminamilisir.
"Respon cepat daerah agar setiap pimpinan daerah melakukan intervensi nyata di pasar secara terukur dan berbasis data yang benar-benar akurat," ungkapnya.
Ahmad Wiyagus melanjutkan, melalui rakor pengendalian inflasi dia ingin memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk itu, dia mengajak Pemda untuk meninggalkan ego sektoral dan bekerja sama secara konsisten demi kepentingan rakyat.
"Saya ingin mengingatkan kepala daerah bahwa rapat ini bukan bersifat agenda rutin, tapi kita terus berinovasi dalam rangka melakukan pengendalian inflasi," ucapnya.
Wamendagri menambahkan, pemerintah pusat menempatkan pengendalian inflasi ini sebagai agenda krusial bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan kebijakan Pemda ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah.
Lanjutnya, rakor inflasi penutup penghujung 2025 ini momentum mengevaluasi langka-langkah yang telah diambil setahun belakangan.
Sehingga segala capaian positif yang diraih tahun ini harus dipertahankan, bila perlu ditingkatkan, dan kendala yang dihadapi harus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran berharga untuk menyongsong 2026.
"Kami berharap seluruh dinamika pengendalian harga yang dijalankan sepanjang 2025 dapat menjadi pijakan kokoh dan acuan strategis tahun depan. Mari kita masuki 2026 dengan komitmen lebih kuat, kolaborasi yang lebih konsisten, sinergi dan inovasi yang lebih tajam demi menjaga ekonomi dan daya beli masyarakat," tutupnya.