PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menggelar agenda refleksi akhir tahun 2025 yang memuat capaian kinerja, tantangan fiskal, serta berbagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12).
Dikatakan Plt Gubri SF Hariyanto, bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada publik. Ia memaparkan kondisi fiskal Provinsi Riau pada tahun 2025 bahwa menunjukkan proyeksi realisasi pendapatan sebesar 86,77 persen atau senilai Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun. Dalam rinciannya, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,19 triliun atau 80,59 persen.
“Dengan proyeksi realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp4.191.339.006.968 atau 80,59 persen, proyeksi realisasi pendapatan transfer sebesar Rp4.021.987.893.844 atau 94,36 persen dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6.224.860.000 atau 67,26 persen. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp7.928.612.127.339 atau sebesar 83,70 persen,” katanya.
Dijelaskan, capaian tersebut tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan belanja prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Di tengah menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Riau mengambil sejumlah kebijakan pengendalian, di antaranya pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 30 persen pada periode Oktober hingga Desember 2025.
Tak hanya itu, pihaknya juga menggali potensi pendapatan lain guna menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan.
“Upaya yang dilakukan Pemprov Riau di antaranya kebijakan pengurangan TPP ASN sebesar 30 persen periode Oktober, November dan Desember. Kemudian kita melakukan pemenuhan belanja wajib serta menggali potensi pendapatan lainnya, seperti pembangunan hotel Riau di Jakarta dan pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru," jelasnya.
Diterangkan, untuk sektor kesehatan, Pemprov Riau selalu berkomitmen dalam mewujudkan layanan kesehatan yang merata. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Riau telah mencapai 99,68 persen dari total penduduk.
Selain cakupan kepesertaan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun faskes rujukan, guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang layak dan terjangkau.
"Pada layanan kesehatan yang belum merata, Pemprov Riau berkomitmen melakukan pemenuhan UHC dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 7.145.705 jiwa atau sebesar 99,68 persen. Kami juga melakukan pemenuhan layanan kesehatan di fasilitias pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun faskes rujukan," terangnya.
Di bidang pendidikan, Plt Gubri SF Hariyanto menuturkan bahwa persentase satuan pendidikan mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat sebesar 36,91 persen. Sementara capaian literasi membaca mencapai 44,83 persen, yang menjadi perhatian serius untuk terus ditingkatkan.
“Adapun upaya pada sektor pendidikan yang dilakukan yakni pendidikan gratis melalui program Bosda dengan anggaran pada sekolah negeri sebesar Rp358,59 miliar, swasta sebesar Rp24,56 miliar sehingga total mencapai Rp383,24 miliar. Kemudian, untuk program beasiswa, yakni 1.459 penerima beasiswa Bidikmisi, 2.275 penerima beasiswa prestasi, 372 penerima beasiswa prestasi dan 1.806 penerima bantuan sosial," tuturnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov Riau berfokus menjaga fungsional jalan dan jembatan. Sepanjang 2025, telah dilakukan rehabilitasi jalan, pemeliharaan, rehabilitasi unit jembatan, serta pemeliharaan jembatan.
"Dengan panjang jalan yang direhabilitasi sepanjang 30,639 kilometer, panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan 278,318 kilometer, lima unit jembatan direhabilitasi dan 22 unit jembatan yang dilakukan pemeliharaan,” ungkapnya.
Sementara untuk menekan angka pengangguran, Pemprov Riau melaksanakan berbagai program pelatihan, sertifikasi, penempatan magang. Selanjutnya, dilakukan peningkatan akses kerja melalui job fair, Bursa Kerja Khusus (BKK) bagi SMK, hingga penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
"Upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran, Pemprov Riau telah melakukan pelatihan, sertifikasi, penempatan magang dan peningkatakan akses kerja dengan adanya job fair, BKK bagi SMK dan penempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemprov Riau juga memberikan Bosda Afirmasi dengan jumlah 742 orang pada kelas 11 tahun 2024 dan 842 orang pada kelas 10 tahun 2025. Kemudian pemberian BSM dan KAT sebanyak 4.785 orang,” ujarnya.
Menutup refleksi akhir tahun 2025, Plt Gubri SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemprov Riau terhadap perlindungan sosial dan pendidikan masyarakat miskin. Sehingga, seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk bukti nyata daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau.
“Terakhir Pemprov Riau juga memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat miskin dengan 1.459 peserta Bidikmisi, 1.806 peserta bansos pendidikan bagi siswa miskin dan juga pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi dengan jumlah 225 orang serta pemberian BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebanyak 27.011 orang,” pungkasnya.