Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, menilai meninggalnya seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai alarm serius bagi dunia pendidikan nasional. Ia menegaskan, peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai kasus tunggal, melainkan sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan kebijakan pendidikan.
“Kejadian ini menjadi pukulan berat bagi dunia pendidikan. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, masih ada anak yang menghadapi tekanan hingga kehilangan nyawa,” ujar Karmila dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Karmila menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya YBR, siswa SD yang ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri, yang diduga dipicu oleh persoalan ekonomi keluarga. Menurutnya, fakta bahwa kebutuhan dasar sekolah seperti buku tulis dan pulpen masih menjadi beban berat bagi sebagian keluarga menunjukkan adanya celah serius dalam sistem perlindungan peserta didik.
Ia menekankan bahwa tragedi tersebut harus menjadi bahan refleksi bersama terkait masa depan pendidikan nasional. Setidaknya, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius.
Pertama, pemerintah dan satuan pendidikan harus memastikan setiap program bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran. Pendataan siswa dari keluarga rentan, kata Karmila, tidak boleh bersifat administratif semata, melainkan harus berbasis kondisi riil di lapangan.
"Negara tidak boleh abai. Anak didik yang benar-benar membutuhkan harus mendapat perhatian dan dukungan penuh. Jangan sampai ada lagi anak yang merasa sendirian menghadapi persoalan ekonomi," tegasnya.
Kedua, selain bantuan pendidikan, Karmila menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter dan kesehatan mental di sekolah. Ia mendorong agar sekolah menjadi ruang yang aman, terbuka, dan inklusif, sehingga siswa berani menyampaikan persoalan yang mereka hadapi tanpa rasa takut atau tekanan.
Ketiga, pendekatan psikososial harus menjadi bagian integral dari ekosistem pendidikan. Menurutnya, sekolah perlu membangun sistem komunikasi yang mendorong kepercayaan diri, sikap asertif, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar.
Dalam konteks kebijakan nasional, Karmila mengingatkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan berbagai program bantuan pendidikan, salah satunya Program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp450.000 untuk siswa SD, Rp750.000 untuk siswa SMP, serta Rp1.800.000 untuk siswa SMA/SMK guna memenuhi kebutuhan dasar sekolah.
Pada 2024, PIP telah menjangkau 18,8 juta siswa, meningkat menjadi 19 juta siswa pada 2025, dan dialokasikan bagi 17,9 juta siswa pada 2026. Namun demikian, Karmila menegaskan bahwa besarnya jumlah penerima harus diimbangi dengan ketepatan sasaran serta pendampingan yang berkelanjutan.
"Tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama. Pendidikan bukan sekadar soal angka dan program, tetapi tentang memastikan setiap anak merasa aman, dihargai, dan memiliki harapan," pungkasnya.