JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meminta semua pihak merespons cepat bencana gempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Presiden menegaskan agar pelayanan cepat dan penyelamatan warga jadi prioritas utama.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita harus memberikan layanan yang sangat cepat. Penyelamatan masyarakat itu prioritas yang paling utama,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers, Kamis (2/4).
Pratikno dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya pendataan korban serta infrastruktur terdampak bencana. Ia mengatakan informasi merupakan hal krusial dalam penanganan pasca bencana agar evakuasi bisa dilakukan cepat dan bantuan didistribusikan tepat sasaran.
“Di awal-awal ini harus terus dilakukan pencarian, penyelamatan, evakuasi korban secepat-cepatnya. Memperoleh pelayanan sebaik-baiknya,” ucap dia.
Selanjutnya, kata Pratikno, proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara cermat sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga mengingatkan bahwa peristiwa bencana bisa jadi momentum untuk mengedukasi masyarakat soal risiko bencana di masa mendatang.
“Mereka (masyarakat) paham tentang gempa, paham tentang cara menyelamatkan diri,” tuturnya.
Bertalian dengan itu, Pratikno meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai bangunan yang dibangun tidak memenuhi standar dan menjadi penyebab bencana.
“Jangan sampai justru pembangunan mengakibatkan banjir, jangan sampai pembangunan mengakibatkan risiko bagi masyarakat, misalnya karena struktur bangunannya tidak memenuhi standar dan seterusnya,” kata Pratikno.
Pemerintah Bentuk Tim Hitung Dampak Kerusakan Akibat Gempa
Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto memastikan tim khusus segera dibentuk untuk melakukan verifikasi serta menghitung dampak kerusakan secara menyeluruh.
“Hari ini baru terkumpul sebagian. Semakin hari, semakin waktunya berjalan, ini semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi secara daring, Kamis (2/4).
Selain membentuk tim assessment, BNPB juga meminta seluruh jajaran di daerah untuk bergerak cepat menjangkau masyarakat terdampak, sekaligus memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.
Dia juga memerintahkan kepala pelaksana BPBD provinsi dan kabupaten/kota bersama TNI serta Polri segera mendatangi masyarakat yang terdampak. Para petugas diimbau memberikan informasi akurat.
“Di sisi lain, apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian,” ujarnya.
Upaya pencarian dan pertolongan juga langsung disiapkan menyusul adanya laporan korban jiwa dan potensi korban lain yang masih perlu dievakuasi. Suharyanto menegaskan, pemerintah pusat akan segera turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan berjalan optimal.
“Sesuai petunjuk Bapak Presiden lewat Sekretaris Kabinet, kami tim gabungan dari pusat di bawah koordinasi BNPB ini akan segera hadir, baik di Maluku Utara dan Sulawesi Utara,” tegas dia.
Setibanya di lokasi, tim gabungan akan melakukan rapat lanjutan untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih rinci dan terkoordinasi dengan semua pihak di daerah.
“Ini adalah rapat awal nanti sesampainya kami disana kita akan rapat lebih rinci dan detail untuk membahas, untuk menemukan dan untuk menyelesaikan segala permasalahan penanggulan bencana yang ada di daerah,” kata Suharyanto.
Press Release Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.