PEKANBARU —Dalam upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik dalam meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya terkait Perseroan Perorangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perguruan tinggi, Kamis (9/4/2026).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan sosialisasi serta meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya legalitas melalui pendirian Perseroan Perorangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan mengacu pada sejumlah regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.
Regulasi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses legalitas usaha.
Selain itu, terdapat perubahan format produk hukum dari sertifikat menjadi Surat Keputusan (SK) Menteri dan Surat Penerimaan Pemberitahuan (SP) sebagai bagian dari penyederhanaan layanan.
Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menargetkan sebanyak 80.000 pendirian Perseroan Perorangan secara nasional pada tahun 2026.
"Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Kantor Wilayah diharapkan aktif melakukan sosialisasi, asistensi teknis, serta menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, perbankan, dan instansi terkait,"tambahnya.
Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung transformasi layanan Administrasi Hukum Umum.
"Kanwil Kementerian Hukum Riau berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mendorong legalitas usaha sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.