Jakarta - Pemerintah mengambil langkah tegas dalam mempercepat penanganan kejahatan di ruang siber dengan menyatukan sistem pelaporan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah ini diambil menyusul tren peningkatan kasus penipuan daring, judi online, hingga pemerasan berbasis seksual yang kian meresahkan masyarakat. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan respons cepat dan terukur dalam menghadapi dinamika kejahatan digital yang semakin kompleks.
Transformasi sistem ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menkomdigi Meutya Hafid dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Kerja sama ini dirancang khusus untuk memangkas alur koordinasi antarlembaga yang selama ini dinilai masih bersifat administratif. Dengan adanya kesepakatan ini, hambatan prosedural diharapkan tidak lagi menjadi kendala dalam upaya perlindungan data dan keamanan digital warga negara.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa tren kejahatan digital menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih terintegrasi. Meutya menyoroti maraknya keluhan masyarakat mengenai pemerasan berbasis seksual (sextortion) serta judi online yang masih menjadi tantangan besar bagi kementeriannya. Ia optimistis bahwa melalui kolaborasi ini, angka kasus kejahatan siber dapat ditekan secara signifikan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
“Kami mencatat kenaikan penipuan digital yang cukup tinggi. Kami juga menerima banyak keluhan mengenai pemerasan berbasis seksual hingga judi online yang masih menjadi PR. Mudah-mudahan dengan MoU ini, kami bisa menekan kasus-kasus tersebut dalam satu tahun ke depan,” ujar Meutya dalam konferensi pers usai penandatanganan dokumen kerja sama tersebut.
Lebih lanjut, Meutya menekankan bahwa perubahan utama terletak pada efisiensi alur kerja operasional. Proses yang sebelumnya memerlukan surat-menyurat formal antarlembaga kini akan disederhanakan menjadi sistem digital yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan setiap aduan konten negatif, baik berupa situs web, akun media sosial, maupun aplikasi seluler, dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara sinkron oleh tim teknis Komdigi dan penyidik Polri.
Penyederhanaan layanan pengaduan juga menjadi fokus utama, di mana pemerintah berencana menyatukan kanal aduan masyarakat. Jika saat ini publik mengenal nomor telepon darurat 110 milik Polri dan 112 milik pemerintah daerah, ke depannya sistem command center akan diintegrasikan agar laporan masuk melalui satu pintu. “Kami ingin 110 dan 112 digabungkan karena pada prinsipnya command center harus lebih efisien agar laporan masyarakat diterima lebih cepat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kesepakatan ini memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi penanganan di lapangan secara terkoordinasi. Polri berkomitmen untuk merespons setiap laporan dengan langkah yang lebih optimal guna mencegah munculnya korban baru dari berbagai modus scam atau penipuan daring. Integrasi data ini memudahkan kepolisian dalam melakukan pelacakan dan penegakan hukum secara real-time.
Kapolri juga menambahkan bahwa kerja sama ini mencakup aspek strategis lainnya, seperti pengamanan Pusat Data Nasional (PDN) dan edukasi publik secara masif. Selain itu, kedua lembaga telah menyusun mekanisme bersama untuk menangani tindak pidana di ruang siber sehingga proses hukum dapat berjalan tanpa hambatan teknis. Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, bersih, dan tepercaya bagi seluruh lapisan masyarakat.