PEKANBARU - Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir memimpin rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid, di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Saat memimpin Rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyoroti jajaran Pemerintah Daerah yang dinilai pasif dalam upaya pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.
Tomsi memaparkan masih adanya 321 Pemerintah Daerah yang tercatat belum melakukan satu pun upaya konkret untuk menekan laju inflasi. Ia menegaskan bahwa kehadiran kepala daerah dalam rapat koordinasi mingguan tidak akan memberikan dampak jika tidak diikuti dengan aksi nyata di lapangan.
?”Saya minta supaya melihat dan merasa, jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali,” tegas Tomsi.
Kemendagri kembali mengingatkan Pemda untuk mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi, seperti penyelenggaraan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak ada penimbunan barang.
“Kemudian, kerja sama antar daerah (KAD) untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam pangan mandiri dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi serta dukungan biaya transportasi dari APBD,” ujarnya.
Ia menyebutkan Kemendagri melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) selalu mendata upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemda setiap minggunya. Data tersebut berasal dari inspektorat kabupaten/kota yang mengecek upaya pengendalian inflasi di daerahnya.
Pengendalian ini penting karena berkaitan dengan harga bahan pangan. Tomsi menegaskan, salah satu tugas pemerintah adalah semaksimal mungkin menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, termasuk memastikan harga pangan terjangkau.
“Jangan hanya hadir-hadir di rapat inflasi, tetapi setelah itu tidak turun ke pasar, tidak berbuat sama sekali. Sekali lagi, kalau tidak berbuat, saya katakan tidak berbuat, terus kalau merasa berbuat tidak melaporkan, ya salahnya sendiri kenapa tidak laporan,” sebut Tomsi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi year-to-date hingga Maret 2026 mencapai 0,94 persen. Angka ini menunjukkan tren yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tiga tahun sebelumnya.
?”Kondisi sekarang itu posisinya 0,94 persen, ini memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Maka tentunya ini mari bersama kita memperhatikan komoditi apa saja yang nanti perlu untuk kita cermati terutama pada level di Kabupaten Kota,” ujar Ateng Hartono saat memberikan paparan.
BPS mencatat sejumlah komoditas pangan mengalami fluktuasi harga yang signifikan di berbagai daerah. Bawang merah menjadi komoditas dengan sebaran kenaikan harga terluas, mencakup 227 kabupaten/kota. Disusul oleh minyak goreng di 224 daerah dan gula pasir di 185 daerah.
Secara khusus, Ateng menyoroti pergerakan harga beras yang terus menunjukkan tren kenaikan jumlah daerah terdampak dalam empat bulan terakhir.
“Beras ini selama empat bulan mengalami jumlah kabupaten kota yang mengalami peningkatan IPH-nya itu terus mengalami peningkatan. Sekarang jumlahnya 109 (daerah). Sebagai gambaran pada bulan Januari yang lalu hanya 72 kabupaten kota,” jelasnya.
?Selain pangan, emas perhiasan dan daging ayam ras juga tercatat sebagai penyumbang andil inflasi terbesar sejak awal tahun kalender.
Pemprov Riau yang diwakili oleh Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Setdaprov Riau turut mengikuti rakot tersebut serta diikuti oleh seluruh daerah secara daring.