BANGKINANG - Target Pendapatan Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2026 adalah sebesar Rp 2,59 triliun. Hingga 30 Mei 2026 target tersebut baru terealisasi sebesar Rp1,02 tiliun atau 39,54 persen dari target.
Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp 499,9 miliar hingga akhir Mei baru terealisasi sebesar Rp 165,1 miliar atau 33,01 persen dari sasaran.
Angka-angka tersebut diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan daerah, lain-lain PAD sah dan dana transfer.
Hal tersebut terungkap dalam rapat peningkatan penerimaan PAD tahun anggaran 2026 di kantor Bupati Kampar, Kamis (4/6/2026) yang dipimpin Bupati Kampar H Ahmad Yuzar.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kampar Hj Misharti, Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk seluruh camat di lingkungan Pemkab Kampar.
Dalam arahannya Bupati Kampar menekankan pentingnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kampar.
Ia mengingatkan bahwa PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, dan peningkatannya menjadi prioritas utama pemerintah daerah tahun ini.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana transfer pusat. Kabupaten Kampar memiliki potensi besar dari sektor pajak daerah, retribusi, serta kekayaan daerah yang bisa dikelola. Maka, perlu sinergi semua pihak untuk menggali dan mengelola potensi ini secara maksimal,” kata Yuzar.
Menurut Bupati Kampar, Rapat Percepatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pertemuan strategi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah taktis dalam mencapai target pendapatan pajak daerah, retribusi, dan sektor lainnya.
Bupati Ahmad Yuzar menegaskan pentingnya sinergi dan komitmen kuat dari setiap kepala OPD untuk melahirkan inovasi baru dalam menggali potensi pajak serta retribusi daerah.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. OPD yang mengurus perizinan dan OPD penghasil harus saling terbuka dan mengintegrasikan datanya. Selain itu, layani masyarakat dengan baik. Jangan sampai orang yang berniat baik membayar pajak justru dipersulit oleh birokrasi kita," ujar Bupati Ahmad Yuzar menegaskan.
Pertemuan ini fokus pada optimalisasi digitalisasi pengumpulan, evaluasi realisasi per triwulan, dan pembentukan tim satgas khusus agar daerah mencapai kemandirian fiskal tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai strategi percepatan PAD, mulai dari digitalisasi sistem pengumpulan pajak daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak, peningkatan pengawasan, hingga optimalisasi kinerja petugas pemungut pajak di lapangan. Bupati juga meminta kepada setiap OPD pengelola PAD untuk menyusun target yang realistis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Bupati Kampar berpesan kepada seluruh jajaran agar bekerja dengan cepat, tepat, dan terukur. Ia berharap, dengan kerja keras dan kebersamaan, Kabupaten Kampar dapat menjadi daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wabup Misharti meminta keseriusan dari OPD dalam menggali PAD. "Saya minta seluruh Kepala OPD tidak lagi bekerja dengan cara-cara biasa. Ciptakan terobosan baru, manfaatkan teknologi, dan tutup semua celah kebocoran. Kemandirian fiskal Kampar tahun 2026 ini ada di tangan saudara-saudara sekalian,” tutur Misharti.