PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas Presiden Republik Indonesia. Langkah yang menjadi perhatian adalah percepatan pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin keamanan dan kelayakan layanan penyediaan makanan bergizi.
Sebanyak 549 SPPG telah mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Capaian tersebut menunjukkan sekitar 87 persen permohonan SLHS telah diselesaikan, hal tersebut mencerminkan progres yang positif dalam memenuhi persyaratan pelaksanaan program.
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar seluruh proses pemenuhan persyaratan dapat berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelaksanaan MBG di Riau semakin optimal.
"Salah satu dukungan daerah yang menjadi perhatian adalah pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," ujarnya di Kantor Gubernur Riau, Kamis (06/08/2026).
Dijelaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi di Provinsi Riau terus mengalami kemajuan. Ini menjadi indikator meningkatnya kesiapan SPPG dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, Pemprov Riau menilai masih diperlukan percepatan terhadap SPPG yang belum mengajukan proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Melalui koordinasi lintas sektor, seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.
"Berdasarkan data per 1 Agustus 2026, dari 788 SPPG yang terdata di Provinsi Riau sebanyak 633 SPPG telah mengajukan permohonan SLHS. Kemudian, 549 SLHS telah diterbitkan atau sekitar 87 persen dari permohonan yang masuk," jelasnya.
Diungkapkan, bahwa capaian tersebut menunjukkan proses pemenuhan persyaratan terus berjalan sesuai target. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen melanjutkan pendampingan dan koordinasi sesuai kewenangannya.
"Data tersebut menunjukkan bahwa proses pemenuhan persyaratan telah berjalan. Pemerintah Provinsi akan terus mendukung koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar proses ini dapat dilaksanakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," ungkapnya.