PEKANBARU — Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, mendorong sekolah di Provinsi Riau lebih aktif mempersiapkan data dan kebutuhan sarana prasarana agar dapat memperoleh program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah.
Dorongan tersebut disampaikan Dr Karmila Sari saat menginisiasi Workshop Pendidikan bertema "Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Mendukung Sarana dan Prasarana Sekolah" yang digelar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru pada 4-5 September 2026.
Kegiatan yang diikuti kepala sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA tersebut mendapat dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Hadir Analis Kebijakan Ahli Madya Dr Suhartono Arham mewakili Direktur Sekolah Menengah Pertama.
Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau H Erisman Yahya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Mukhlis Suzantri, SHutT, MT, serta narasumber Rektor Universitas Lancang Kuning Prof Dr Junaidi, Muh. Hasan Catur Windriatmo, dan Erwan Nur Arief. Kegiatan dimoderatori Rifdah Mami.
Wakil Ketua Umum PP KPPG Golkar tersebut mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana bagi kepala sekolah untuk memahami kebutuhan dan mekanisme program revitalisasi satuan pendidikan serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Menurut dia, setiap sekolah memiliki kondisi dan persoalan yang berbeda sehingga kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi harus disampaikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
"Kegiatan ini kami berharap sangat membantu para kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah masing-masing, karena kondisi setiap sekolah berbeda-beda dan banyak sekali permasalahan revitalisasi," kata Dr Karmila.
Ia meminta kepala sekolah memastikan data pokok pendidikan (Dapodik) diperbarui sesuai kondisi sebenarnya dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, termasuk legalitas lahan sekolah.
Dr Karmila menilai pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar kebutuhan sekolah dapat disampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara usulan dengan kondisi di lapangan.
"Apakah kita punya surat lahannya, apakah Dapodik sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya," ujarnya.
Ia mencontohkan terdapat sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas karena jumlah siswa meningkat. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kapasitas ruang belajar, tetapi juga dapat berdampak terhadap pemenuhan jam mengajar tenaga pendidik.
Dr Karmila menyebut pembangunan ruang kelas baru (RKB) dapat menjadi salah satu solusi untuk menampung pertambahan jumlah siswa sekaligus membantu sekolah memenuhi kebutuhan pembelajaran.
Ia juga meminta kondisi sekolah di daerah yang jauh dari pusat perkotaan menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurut dia, jarak tempuh siswa menuju sekolah perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ruang belajar.
"Kalau masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita untuk menambah RKB," katanya.
Selain itu, Karmila mengatakan Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas pendidikan agar pembangunan sekolah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.
Ia menilai sekolah yang berada di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau juga membutuhkan perhatian agar pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan.
"Saya berharap pembangunan ini tidak hanya di kota. Sekolah-sekolah di daerah pinggir dan yang jauh justru harus lebih kita utamakan agar masyarakat mendapatkan sekolah yang lebih layak," ujarnya.
Selain revitalisasi sekolah, Karmila juga mendorong evaluasi besaran BOSP dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional sekolah dan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Ia mengatakan masukan kepala sekolah diperlukan untuk menjadi bahan pengayaan kebijakan bagi pemerintah dan Komisi X DPR RI, termasuk terkait kebutuhan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.
"Kita membutuhkan masukan yang luar biasa dari bapak ibu kepala sekolah, terutama untuk rekomendasi peningkatan BOSP agar kualitas pengajaran semakin baik dan pendidikan lebih berkeadilan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Karmila juga menyampaikan rencana program sekolah gratis bagi sekolah swasta yang akan menyasar sejumlah daerah di Indonesia, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menyebut terdapat sejumlah wilayah di Riau yang masuk perhatian, antara lain Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
"Perkembangan pendidikan sangat dinamis dan kebutuhannya selalu berubah. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan," ujarnya.
Karmila juga meminta kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah secara lengkap melalui dokumentasi video yang memuat nama sekolah, kepala sekolah, nomor kontak, jumlah siswa, serta kelengkapan dokumen pendukung.
Menurut dia, data tersebut akan membantu pemerintah daerah maupun Kemendikdasmen dalam memetakan kebutuhan sekolah dan menentukan prioritas bantuan.
Sementara itu, Dr Suhartono Arham mengatakan kondisi sarana dan prasarana sekolah di sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian. Menurut dia, program revitalisasi menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
Ia menyebut Kemendikdasmen telah menyalurkan anggaran revitalisasi kepada 16.174 satuan pendidikan pada 2025, sedangkan pada 2026 program tersebut ditargetkan menjangkau 67.000 satuan pendidikan berbagai jenjang.
Selain revitalisasi, pemerintah memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif digital. Untuk jenjang SMP, sebanyak 44 SMP di Kota Dumai dan 167 SMP di Kota Pekanbaru telah menerima perangkat tersebut.
Suhartono menegaskan revitalisasi harus dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk melalui mekanisme swakelola dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga. Sekolah juga didorong mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah revitalisasi sebagai bentuk transparansi.
"Jangan yang jelek-jelek saja yang disampaikan. Hasil pembangunan dan hal-hal positif yang telah kita persembahkan kepada masyarakat juga harus disampaikan," katanya.