Tembilahan - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui digelarnya Rapat Realisasi Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Manajemen Risiko Tahun 2026 serta Penetapan Konteks dan Identifikasi Risiko Tahun 2027.
Kegiatan penting yang diselenggarakan di lingkungan BKAD ini turut menggandeng Tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir. Sinergi lintas instansi tersebut dihadirkan guna memastikan pengawasan dan pendampingan berjalan secara komprehensif, objektif, serta selaras dengan regulasi pengawasan internal pemerintah daerah.
Acara tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir, Feri Irawan, S.E., M.Si. Kehadiran beliau menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko merupakan prioritas utama dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara menyeluruh.
Fokus utama dalam agenda ini adalah memastikan seluruh rencana tindak lanjut atas risiko yang telah diidentifikasi sepanjang tahun 2026 dapat direalisasikan secara optimal. Evaluasi berkala ini menjadi instrumen penting untuk menutup celah kendala dan memastikan program kerja berjalan tepat sasaran.
Selain mengevaluasi capaian tahun berjalan, kegiatan ini juga diarahkan pada penetapan konteks serta identifikasi dini potensi risiko untuk tahun anggaran 2027. Langkah proaktif ini diambil agar setiap hambatan yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan organisasi dapat dikenali dan dikelola sejak dini.
Dalam pelaksanaannya, forum tersebut diwarnai dengan diskusi mendalam antara jajaran BKAD dan Tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir. Pembahasan mencakup analisis perkembangan mitigasi risiko, identifikasi tantangan baru, serta perumusan langkah-langkah preventif yang diperlukan ke depan.
Melalui momentum ini, BKAD Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal. Penerapan manajemen risiko dipandang bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian integral dari budaya kerja birokrasi yang adaptif dan akuntabel.
Penerapan manajemen risiko yang baik diharapkan mampu meminimalkan segala bentuk hambatan operasional, sekaligus mendorong terwujudnya good governance di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan kolaborasi yang solid bersama Inspektorat, pengelolaan keuangan dan aset daerah diyakini akan semakin transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Bagaimana menurut Anda mengenai susunan berita di atas? Apakah ada bagian tertentu yang ingin disesuaikan kembali?