Penulis: Jamri, S.H., M.H,
(Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi)
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indragiri
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 menghadirkan persoalan baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, melainkan menyentuh persoalan mendasar mengenai kedudukan jabatan Wakil Presiden yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak semestinya dipandang hanya sebagai keputusan individual yang konsekuensinya dapat langsung ditindaklanjuti secara administratif oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Persoalan mendasarnya adalah UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci mekanisme pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden. UUD 1945 memang mengenal istilah berhenti sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), ketentuan tersebut jika dicermati hanya kepada Presiden, sementara untuk Wakil Presiden penulis berpandangan bukan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut dan ketentuannya juga tidak menjelaskan bagaimana prosedur pengunduran diri harus dilakukan oleh Wakil Presiden, bagaimana alasan pengunduran diri diuji, serta bagaimana memastikan bahwa keputusan tersebut tidak digunakan untuk menghindari mekanisme pertanggungjawaban konstitusional.
Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara mengundurkan diri atas keinginan sendiri dan pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 A UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (7) mengatur mekanisme pemberhentian yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Mekanisme tersebut merupakan prosedur konstitusionalitas. DPR terlebih dahulu menggunakan haknya dalam hal ini Hak Menyatakan Pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presidendna atau Wakil Presiden kepada MK untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna dengan persyaratan kuorum dan persetujuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945.
Artinya, pemberhentian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak dirinya mengundurkan diri, melainkan harus melalui pembuktian pelanggaran konstitusional sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7A UUD 1945.
Mekanisme ini merupakan instrumen perlindungan terhadap prinsip negara hukum yang dijadikan dasar konstitusionalitas dalam UUD 1945 sekaligus menjaga agar jabatan Presiden dan /atau Wakil Presiden yang memperoleh mandat rakyat langsung tidak dapat diakhiri secara sewenang-wenang dan semaunya.
Lantas, bagaimana dengan pengunduran diri Gibran?
Menurut penulis, MPR agar tidak terburu-buru menindaklanjuti surat pengunduran diri tersebut dengan langsung menetapkan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden tanpa melakukan pemeriksaan konstitusional terhadap keabsahan dan konsekuensi pengunduran dirinya. Terlebih, berdasarkan pemberitaan di beberapa media mengenai surat pengunduran diri, Gibran tidak mencantumkan alasan pelanggaran hukum secara spesifik sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7A UUD 1945. Padahal, apabila pengunduran diri tersebut muncul di tengah proses pengajuan hak menyatakan pendapat oleh sejumlah anggota DPR, terdapat persoalan yang patut diperiksa: apakah pengunduran diri benar-benar merupakan kehendak pribadi atau justru memiliki keterkaitan dengan proses pertanggungjawaban konstitusional yang sedang berlangsung? Apalagi pengunduran diri ini dilakukan pasca putusan MK dan Putusan MA yang kemudian di tindak lanjuti beberapa anggota DPR mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Perlu ditegaskan, hak menyatakan pendapat DPR tidak serta-merta identik dengan pemakzulan. Hak tersebut merupakan instrumen pengawasan konstitusional yang dapat menjadi pintu masuk bagi proses sebagaimana diatur dalam Pasal 7B apabila memenuhi persyaratan konstitusional. Karena itu, pengunduran diri tidak semestinya dijadikan alasan otomatis untuk mengabaikan substansi persoalan yang sedang dipersoalkan oleh DPR.
Memang, Pasal 8 ayat (1) UUD 1945 menggunakan istilah berhenti, sedangkan Pasal 8 ayat (2) mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan ini dapat menjadi dasar konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden. Namun, persoalannya adalah belum adanya pengaturan prosedural yang jelas mengenai bagaimana suatu pengunduran diri wakil presiden dinyatakan sah dan sejak kapan akibat hukumnya berlaku.
Oleh sebab itu, MPR seharusnya tidak bertindak semata-mata sebagai penerima surat pengunduran diri, tetapi juga sebagai lembaga negara yang memastikan seluruh konsekuensi ketatanegaraan berjalan berdasarkan prinsip konstitusionalitas. Pemeriksaan terhadap keaslian kehendak, kepastian pernyataan berhenti, dan hubungan pengunduran diri dengan proses pengawasan DPR merupakan hal penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme konstitusi.
Apabila substansi persoalan sebenarnya berkaitan dengan dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, maka jalur Pasal 7A dan Pasal 7B harus tetap dihormati. Namun, di sinilah diperlukan penafsiran konstitusi yang cermat, bukan sekadar keputusan politik yang tergesa-gesa tanpa di dasari konstitusi.
Pada akhirnya, persoalan pengunduran diri Gibran bukan hanya tentang apakah seseorang berhak meninggalkan jabatan Wakil Presiden, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa berakhirnya jabatan yang memperoleh mandat langsung dari rakyat berlangsung secara konstitusional. Kekosongan pengaturan prosedur konstitusi (konstitusional vaccum) pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden menjadi perhatian serius bagi MPR yang berwenang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dan bahkan menjadi alasan penting untuk mempertimbangkan penyempurnaan konstitusi.
Sebab, dalam negara hukum, jabatan publik bukanlah milik pribadi yang dapat dilepaskan tanpa memperhatikan konsekuensi ketatanegaraan. Mandat rakyat harus dihormati, mekanisme konstitusi harus dijaga, dan setiap keputusan yang mengakhiri jabatan Wakil Presiden harus memiliki dasar hukum konstitusi yang jelas.