SERIBUPARITNEWS.COM,Penerimaan pegawai negeri sipil di Indonesia rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Guru honorer merupakan guru yang bukan pegawai negara karena statusnya bukan sebagai aparatur sipil negara.
Konsekuensinya adalah pendapatan dan kebutuhan keluarganya masih menjadi perbincangan di media sosial dan di masyarakat karena gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka berikan untuk mendidik dan mengajari anak-anak masa depan bangsa.
Guru Honorer Perlu Test atau Tidak?
Dikutip dari republika, disebutkan bahwa
"Saya berpegang pada UU rekrutmen sistem merit, artinya penerimaan ASN melalui tes itu memang sangat dibutuhkan, karena itu tertuang di dalam UU. Jadi, tes kompetensi untuk mengangkat PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) masih diperlukan," kata Kismartini, saat rapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (9/3).
Selain memang tertuang di dalam UU, ia mengatakan tes kompetensi tersebut harus dilakukan untuk mendapatkan tenaga profesional yang berkualitas. Pada jangka panjang, tenaga profesional dan berkualitas tentunya akan menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik.
Namun, terdapat masalah yang belum terselesaikan. Yakni, jika ada GTK honorer yang tidak lolos tes kompetensi. Terkait hal ini, Kismartini melihat di Jawa Tengah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) turut mendampingi para guru agar bisa lolos tes seleksi ASN nantinya.
"Ada pendampingan GTK honorer untuk menghadapi seleksi. Ini mungkin kebijakan daerah," kata dia lagi.
Ia menambahkan, saat ini terdapat usulan dari beberapa pihak yaitu selain tes seleksi, rekrutmen untuk GTK honorer perlu dibuat pembobotan dari sisi masa kerja. Kismartini menilai, usulan ini bisa dilakukan agar keadilan tetap tercapai untuk para GTK honorer meskipun harus melalui tes seleksi.
Lebih lanjut, ia mendengar di beberapa tempat rekrutmen guru honorer tidak berjalan dengan ketat. Jika seleksi ini tidak ketat, maka menurutnya perlu dipertanyakan kompetensi tenaga honorer tersebut. Melalui tes seleksi resmi, kompetensi mereka bisa dipertanggungjawabkan.
Sumber : Republika.com