Kapolda Riau Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di SKA CoEx

Kapolda Riau Hadiri Deklarasi Pemilu Damai di SKA CoEx
Kapolda Riau dalam Deklarasi Pemilu Damai

SERIBUPARITNEWS.COM,PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol M Iqbal menghadiri Deklarasi Pemilu Damai di SKA CoEx Pekanbaru, Senin 28 Agustus 2023 berama 18 partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024.

Hadir juga dalam kesempatan itu Wakapolda Riau Brigjen K Rahmadi, Ketua KPU Riau Ilham M Yasir, Ketua Bawaslu Riau Alnofrizal, Gubernur Riau Syamsuar, Ketua DPRD Riau Yulisman, Danrem 031 Wirabima, Walikota/Bupati se Riau, seluruh pejabat Forkopimda Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau,  Polda Riau dan jajaran, serta perwakilan 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dan undangan lainnya.

Pelaksanaan deklarasi Pemilu Damai 2024 mengangkat tema Pemilu yang bersih, aman, damai, kondusif dan berintegritas dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 Riau berisikan, pertama akan melaksanakan Pemilu tahun 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kedua, akan mematuhi dan mentaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku serta menyelesaikan permasalahan pemilu tahun 2024 sesuai dengan koridor hukum.

Ketiga, menolak upaya yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarkat dan menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian serta tidak menggunakan isu sara dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Keempat menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif di wilayah Polda Riau.

Kapolda Riau, Irjen M Iqbal menjelaskan, Pemilu merupakan implementasi dari sila ke-4 Pancasila. Sejak tahun 1945, Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali.

"Pemilu tahun 2024 akan menjadi Pemilu yang ke-13 di Indonesia. Saat ini kita sudah memasuki tahapan inti. Saya sudah pesan kepada seluruh Kapolres untuk membantu KPU dan jajarannya," kata M Iqbal.

Untuk menciptakan Pemilu bersih, damai, kondusif dan berintegritas, Polda Riau telah menerapkan strategi cooling system yang didukung oleh seluruh Polres dan jajaran.

"Kehadiran Polri adalah wujud dari kehadiran negara yang memiliki peran vital sebagai cooling system dalam meredam segala bentuk potensi gangguan yang dapat mengancam stabilitas keamanan di tengah masyarakat," tegasnya.

Dalam segi pengamanan, Polda Riau telah mempersiapkan 28.946 personil Kuat Libat yang terdiri dari 3.912 personel Polda Riau, 620 personel TNI, 24.413 personel Linmas dan 64 penyidik Gakkumdu. Kemudian ada 2.643 personil Satwil, BKO PAM TPS 900 personel dan BKO Brimob 270 personel.

Dijelaskan, pemilu merupakan kontestasi dalam konstitusi. Dalam kontestasi tidak ada benar dan salah, tujuannya tetap mencari yang terbaik.

"Pihak yang menang tidak boleh tinggi hati, kita harus saling merangkul. Bukan saja siap kalah dan menang, tapi siap merangkul. Pemilu juga sebagai edukasi publik dan membantu wajah demokrasi," katanya.

Peran Pemilu dalam sebuah negara demokratis adalah jalan damai untuk merebut kekuasaan secara legal. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana integrasi bangsa karena merekat perbedaan pilihan politik di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural.

"Tanpa Pemilu Indonesia dapat terpecah karena perbedaan pandangan politik dan kepentingan. Tapi dengan Pemilu perbedaan pandangan politik bisa menyatu dalam bingkai negara kesatuan RI," ungkapnya.

Lanjut Iqbal, Polri tidak bisa mengandalkan kekuatan semata (hard power), kekuatan sesungguhnya adalah kita semua yang berperan mengamankan sehingga suasana pesta demokrasi limabtahunan ini menjadi kondusif, aman, damai dan berintegritas.

Faktor yang menentukan terwujudnya pemilu damai terdiri dari 3 faktor utama. Pertama penyelenggara pemilu harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, penyelenggara pemilu harus memiliki integritas dan profesional agar terbangun public trust. Ketiga, warga yang memiliki hak pilih menjadi pemilih berdaulat.

"Pemilu harus dimaknai bukan sekedar untuk merebut atau meraih kekuasaan namun momentum untuk menyampaikan visi, misi, ide dan gagasan," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, satu hal yang harus diingat adalah harapan rakyat bahwa Pemilu bisa menjadi wahana pemenuhan hak