Pekanbaru - Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin 4 Maret 2024 kembali. Rapat dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB, setelah sempat diskor lebih kurang dua jam.
Penyampaian laporan LKPj ini tetap disampaikan oleh Sekretaris daerah (Setda) Kota Pekanbaru Indra Pomi, meski sebelumnya ada interupsi dari anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga dan Krismat Hutagalung. Keduanya meminta agar Paripurna LKPJ dihadiri langsung oleh Pj Walikota Muflihun sebagai pengguna anggaran.
Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi didampingi Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal.
Sementara pantau di ruangan paripurna, anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga malah tidak hadir dan Krismat tetap mengikuti jalannya sidang paripurna.
Menurut Muhammad Sabarudi sedikitnya ada 27 anggota DPRD Kota Pekanbaru yang hadir dan memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya paripurna.
"Dari 45 anggota dewan yang hadir tadi 27. Paripurna memang sempat diskor tapi bisa kembali dilanjut, mengingat untuk LKPJ ini masih ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilalui," ungkap Sabarudi usai paripurna.
Setelah Paripurna penyampaian laporan LKPj 2023, tahapan selanjutnya yakni Paripurna pandangan umum fraksi terhadap LKPj 2023, Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap LKPj 2023 dan yang terakhir pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan LKPj 2023.
"Harapan kita tentu tingkat kehadiran rekan-rekan kita di DPRD jauh lebih ramai dari paripurna hari ini. Memang tadi karena diskor makanya mungkin sudah banyak yang pulang. Tapi tetap ditambah anggota dewan yang lainnya yang mengikuti paripurna sesi kedua ini atau setelah diskor," tambah Sabarudi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023 pada Senin 4 Maret 2024 siang diwarnai interupsi dari anggota DPRD kota Pekanbaru yang hadir.
Interupsi dimulai saat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi baru membuka laporan LKPj tahun 2023. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapot Sinaga meminta agar rapat paripurna ditunda sementara waktu sampai Pj Walikota Muflihun selaku penggunaan anggaran untuk datang secara langsung.
" Interupsi pimpinan, karena hari ini paripurna LKPj dan kepada daerah tidak hadir kami minta paripurna diskor dan tunggu sampai Pj Waliko datang," ungkap Dapot saat memberikan interupsi.
Mendengar adanya interupsi dari Dapot Sinaga, Sekdako Pekanbaru Indra Pomi mencoba memberikan penjelasan mengenai ketidakhadiran Pj Walikota Pekanbaru. Dimana menurut Indra Pomi, saat ini Pj Walikota sedang menggelar rapat dengan Mendagri membahas terkait Inflasi.
"Hari ini pak Pj sedang menggelar zoom Meeting dengan Mendagri membahas soal inflasi menjelang bulan suci Ramadan," ungkap Indra Pomi.
Alasan ketidakhadiran Pj Wako ini tidak bisa diterima oleh kalangan legislatif, mengingat kehadiran kepala daerah dalam laporan LKPj ini sudah diatur di dalam Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan peraturan presiden tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
"Tolong dibaca lagi PP nya, siapa yang diharuskan hadir untuk menyampaikan laporan LKPj ini. Kalau tidak bisa sekarang kita tunggu Pj Waliko datang nanti," ujar Anggota DPRD Pekanbaru rismat Hutagalung.
Paripurna yang dipimpin oleh Muhammad Sabarudi didampingi, Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal ini terpaksa diskor dan belum bisa dipastikan kapan paripurna bisa kembali dilanjutkan.
"Paripurna LKPj ini kepala daerah wajib hadir dan melaporkan secara langsung kepada kami dan masyarakat luas. Anggaran 2023 inikan dia yang pakai melalui OPD jangan tiba-tiba sekda yang disuruh melaporkan sementara penggunaan anggaran dia yang ngatur," ungkap Dapot.(adv)
