Pekanbaru - Risnandar Mahiwa resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru. Risnandar dilantik Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru, Rabu 22 Mai 2024 malam.
Pelantikan Risnandar sebagai Pj Wako Pekanbaru tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
Pj Gubernur Riau SF Hariyanto dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Risnandar Mahiwa. Ia berharap Risnandar dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab dan membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk kemajuan Kota Pekanbaru.
"Amanah jabatan harus dijalankan, serta junjunglah integritas dalam bekerja," pesan Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Pada kesempatan itu, Pj Gubri juga mengingatkan bahwa usai dilantik sebagai Pj Wako Pekanbaru, tumbuh banyak harapan di pundak Risnandar. Haryanto berharap semoga Kota Bertuah Pekanbaru lebih baik di masa yang akan datang.
"Harapan masyarakat Kota Pekanbaru begitu besar kepada saudara, " ucapnya.
Profil Risnandar Mahiwa
Dilansir Kemendagri RI, saat ini, Risnandar Mahiwa masih menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Ia juga merangkap jabatan Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).
Risnandar lahir di Luwuk, 6 Juli 1963. Dalam karir sebagai PNS, ia berpangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c).
Risnandar tercatat pernah menyelesaikan pendidikan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006). Kemudian, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009).
Adapun riwayat jabatan Risnandar Mahiwa selama berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni:
• Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Merangkap sebagai Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum, pada tahuj 2022 sampai dengan sekarang.
• Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.
• Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, pada tahun 2018.(Advetorial)