Tembilahan - Bapak Mashuri Husin, A. Ptnh., selaku Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir memimpin Rapat Penyusunan SK kelompok Masyarakat Penerima Akses Reforma Agraria.
Rapat dilaksanakan dihadiri di Aula Kantor Pertanahan inhil bersama staff dan Tenaga Pendukung Akses Reforma Agrariadi Jalan Kembang Tembilahan selasa (15/10)
Rapat dihadiri oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perkebunan, Kepala Desa Nusantara Jaya dan Perwakilan Kelompok Usaha di Desa Nusantara Jaya.
Syamsul Muarif selalu Kepala Desa Nusantara Jaya merasa
Sangat bersyukur karena adanya kegiatan Reforma Agraria yang menyangkut tentang ruang lingkup di Desa Nusantara Jaya itu sendiri.
" Alhamdulillah Desa Nusantara Jaya salah satu desa yang mendapatkan program prioritas dari BPN, yakni pembentukan kelompok dan penguatan kapasitas kelembagaan yang mana pembinaan ini terhadap kelompok yang sudah terbentuk/terdaftar maupun kelompok yang belum ada.
untuk progress kelompok perkebunan, masih dalam tahap penyusunan SK, tentu kami punya harapan kedepan Desa Nusantara Jaya menjadi salah satu Desa Percontohan di Kabupaten Indragiri Hilir.
Saya berharap kedepan Desa Nusantara Jaya menjadi salah satu Objek Tanaman Pangan, Hortikultura. Ada 2 Kelompok yaitu kelompok selamat abadi dan Sidomulyo. Kelompok ini termasuk salah satu lumbung padi yang ada di Desa Nusantara Jaya.
Insyaallah pada Tahun 2025 kami ingin mencoba melalui dana ketahanan pangan, seandainya masih ada program dari Pemerintah melalui dana APBD, kami ingin mencoba membina bagaimana nanti kedepannya kelompok selamat abadi dan kelompok sidomulyo bisa menjadi ikon lumbung padi (beras) di Desa Nusantara Jaya.
Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Pj. terdahulu, Hal ini semata-mata agar desa nusantara dapat dikenal lebih baik, tentu ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari BPN, DPTPH, DISBUN, DISPERINDAG dan DISKOPKUM,"tutur Kepala Desa
Sementara Mashuri Husin, A.Ptnh selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa Kegiatan penataan kelembagaan ini merupakan kegiatan lanjutan Fase pertama pada tahun 2023 yaitu Penanganan Akses Reforma Agraria- pemetaan sosial sebanyak 300 KK yang mana didapatkan potensi usaha yaitu Pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan pada tahun 2024 yaitu penataan kelembagaan yang mana pada kegiatan ini telah dilaksanakan pembentukan kelompok dan penguatan kapasitas kelembagaan.
" Output dari kegiatan penataan kelembagaan ini yaitu penetapan atau penyusunan SK Kelompok Masyarakat Penerima Akses Reforma Agraria berdasarkan kelompok usaha yang telah terdaftar maupun yang baru dibentuk kelompok usahanya, "terang Mashuri lebih jelas
Red