Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya pembuatan peta yang akurat untuk menghindari kebingungan atau potensi kesalahan dalam proses penyertipikatan tanah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada 2 Januari 2025
Menteri Nusron menjelaskan bahwa sinkronisasi peta sangat penting karena memerlukan batas yang tepat agar peta hutan tidak dirambah. Oleh karena itu, ia mengajak Kementerian Kehutanan untuk berkolaborasi dalam menciptakan satu peta guna menghindari kesalahpahaman terkait batas kawasan hutan dengan wilayah yang dikelola oleh Kementerian ATR/BPN
Menurut Menteri Nusron, kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus hukum yang melibatkan jajaran Kementerian ATR/BPN akibat kesalahan dalam menyertipikatkan kawasan yang ternyata merupakan area hutan. Ia juga menekankan pentingnya pembuatan peta yang jelas untuk mendukung penataan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyambut baik kerja sama ini. Ia mengungkapkan bahwa kolaborasi antar kementerian ini selalu mendapatkan arahan langsung dari Presiden RI untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Presiden ingin menghilangkan perbedaan data atau informasi yang tumpang tindih antar instansi
Raja Juli Antoni menambahkan bahwa integrasi data ini adalah salah satu arahan Presiden yang menekankan agar tidak ada ego sektoral dan hambatan antar kementerian. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan
Kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian ATR/BPN ini merupakan langkah strategis dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga diharapkan dapat mempercepat proses penyertipikatan tanah dan mengurangi potensi konflik lahan
Pembuatan peta akurat ini juga diharapkan dapat mendukung pemetaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan tanah ulayat atau masyarakat adat. Dengan demikian, keamanan dan ketertiban dalam pengelolaan tanah dapat terjamin
Proyek sinkronisasi data geospasial ini merupakan bagian dari Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), yang didukung oleh Bank Dunia untuk mendorong implementasi kebijakan satu peta