Indragiri Hilir, – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah ini diambil menyusul terdeteksinya 8 titik hotspot di wilayah Inhil berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Kepala Pelaksana BPBD Inhil, R Arliansyah, menjelaskan bahwa timnya sedang melakukan verifikasi lapangan terhadap titik panas tersebut. “Tidak semua hotspot mengindikasikan Karhutla. Namun, kami tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menggandeng pemerintah desa dan kelurahan,” ujarnya kepada Riaupos.co, Rabu (12/2/2025). Ia menekankan pentingnya pemantauan intensif untuk membedakan antara aktivitas pembakaran ilegal dan fenomena alam.
BPBD Inhil juga gencar mengimbau masyarakat, terutama pelaku usaha perkebunan dan pertanian, untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Arliansyah menyatakan, sosialisasi dilakukan melalui penyebaran selebaran berisi larangan dan dampak buruk Karhutla hingga ke pelosok desa. “Kami ingin semua pihak memahami risiko lingkungan dan hukum jika nekat membakar lahan,” tegasnya.
Di sisi lain, Arliansyah mengakui bahwa BPBD Inhil masih menghadapi kendala keterbatasan Tenaga Reaksi Cepat (TRC) akibat kebijakan pemerintah pusat yang melarang penambahan tenaga honorer. “Kami memaksimalkan sumber daya yang ada, meski jumlah personel belum ideal,” ucapnya. Kendati demikian, ia memastikan kesiapan tim untuk merespons darurat Karhutla secara cepat.
Selain pemerintah desa, BPBD Inhil melibatkan tokoh masyarakat, relawan, dan perusahaan setempat dalam upaya pencegahan. “Kerja sama multipihak sangat krusial, terutama di daerah rawan seperti lahan gambut,” kata Arliansyah. Masyarakat didorong melaporkan aktivitas mencurigakan, termasuk pembakaran liar, melalui saluran komunikasi yang disediakan.
Pemantauan difokuskan pada wilayah dengan historis Karhutla, termasuk area perkebunan dan hutan yang berdekatan dengan pemukiman. Tim BPBD bersama aparat desa melakukan patroli rutin untuk memastikan tidak ada pelanggaran. “Kami juga memanfaatkan teknologi pemantauan cuaca dan titik panas dari BMKG sebagai early warning system,” tambah Arliansyah.
Arliansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dibarengi dengan penindakan tegas terhadap pelaku pembakaran ilegal. “Edukasi saja tidak cukup. Kami berkoordinasi dengan kepolisian dan DLHK untuk menindak oknum nakal,” jelasnya. Ia berharap sanksi hukum yang berat dapat menimbulkan efek jera.
Dengan langkah antisipasi ini, BPBD Inhil optimistis mampu menekan potensi Karhutla selama musim kemarau 2025. Arliansyah mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga lingkungan dan mematuhi aturan. “Karhutla bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan perekonomian warga. Mari bersama-sama mencegahnya,” pungkasnya.
Sumber : https://riaupos.jawapos.com/indagiri-hilir/2255637884/cegah-karhutla-bpbd-inhil-lakukan-koordinasi-ke-pemerintah-desa