Pekanbaru - Menteri Nusron juga mengimbau para kepala daerah di Provinsi Riau untuk aktif mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam perbaikan dan pembaruan data pertanahan. Masyarakat diimbau untuk mengecek sertipikat, jika sertipikat yang dimiliki merupakan terbitan tahun 1961-1997 maka sertipikat lamanya diserahkan ke Kantor Pertanahan dan diberi sertipikat yang baru. Sertipikat lama tersebut biasa disebut sertipikat KW 4, 5, 6.
Dijelaskan Menteri Nusron, sertipikat KW 4, 5, 6 merupakan dokumen pertanahan lama yang terbit sebelum sistem pendaftaran modern diberlakukan. Biasanya sertipikat tersebut belum ada peta tanahnya.
Wihara Dharma Loka Pekanbaru yang telah berdiri sejak 1980-an, akhirnya pada hari ini berkesempatan menerima sertipikat rumah ibadah ini. Saya berharap pengurusan sertipikasi rumah ibadah di Indonesia senantiasa dipermudah,"
Menteri Nusron percaya bahwa dengan kolaborasi, bisa menyelesaikan beragam urusan pertanahan yang terjadi di Provinsi Riau. Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran.
Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Pemda untuk menjalankan berbagai kebijakan. Tentunya kolaborasi penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pertanahan di setiap daerah,"
Nusron Wahid Menteri ATR/Kepala BPN
Disampaikan pada Rakor yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Riau, Kamis (24/04/2025).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Riau serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, Kamis (24/04/2025). Di hadapan seluruh kepala daerah di Riau ini, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah (Pemda) untuk mempercepat penyelesaian urusan pertanahan, serta menjamin manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dalam Rakor ini, Menteri Nusron juga menyerahkan 6 sertipikat aset Pemerintah Provinsi Riau, 2 sertipikat aset Pemerintah Kota Pekanbaru, serta 3 sertipikat untuk tanah wakaf dan rumah ibadah di Kota Pekanbaru. la didampingi Gubernur Riau, Abdul Wahid dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra.