7.150 Hektare Lahan di TNTN Telah Dilakukan Reforestasi, Pemerintah Siapkan Solusi Terbaik

7.150 Hektare Lahan di TNTN Telah Dilakukan Reforestasi, Pemerintah Siapkan Solusi Terbaik
Mayjen Dody, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (19/09/2025).

PEKANBARU - Upaya penyelamatan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Provinsi Riau terus menunjukkan perkembangannya. Sebanyak 7.150 hektare lahan telah dikembalikan ke negara.

Dansatgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dody Triwinarto, mengatakan bahwa ribuan hektare lahan yang sudah berhasil direforestasi merupakan bukti dukungan masyarakat. Menurutnya, langkah sukarela dari warga menjadi kunci awal keberhasilan kembalinya pemulihan dan fungsi hutan.

“Di lahan Taman Nasional Tesso Nilo, per hari ini sudah 7.150 hektare yang sudah direforestasi. Jadi kelompok masyarakat, kelompok petani atau perorangan sudah menyerahkan secara sukarela kepada negara melalui satgas,” kata Mayjen Dody, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Jumat (19/09/2025).

Dijelaskan, proses pendataan masih terus dilakukan secara menyeluruh. Hingga saat ini, tercatat sekitar 5.700 kepala keluarga (KK) yang sudah teridentifikasi berada di kawasan TNTN.

“Data awal yang sudah kita verifikasi dan identifikasi kurang lebih 5.700 KK. Kita buat estimasi maksimal sekitar 7.000 KK yang ada di dalam TNTN, ini terus kita verifikasi update,” jelasnya.

Dansatgas PKH Mayjen Dody mengungkapkan, sejak awal persoalan utama ini berkaitan dengan adanya aktivitas melanggar aturan di kawasan hutan konservasi. Dengan total konsesi seluas 81.980 hektare, menurutnya penyelesaian masalah perlu ditempuh secara hati-hati agar tidak merugikan masyarakat.

“Sejak awal hukum persoalan ini adalah dalam hutan konservasi, dengan konsesi 81.980 hektare itu yang menjadi prioritas. Kita akan carikan lahan pengganti dan solusi terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia menerangkan bahwa negara harus hadir dalam memberi jalan keluar, terutama bagi masyarakat dan petani kecil yang hanya menggantungkan hidup pada lahan terbatas. Oleh karena itu, aspek sosial sangat perlu diperhatikan untuk menangani rehabilitasi lahan.

“Intinya masyarakat khususnya petani sawit yang benar-benar hanya punya 2 sampai maksimal 5 hektare itu bagaimana dia tetap bisa hidup dan pemerintah negara hadir untuk menyelesaikan masalah,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menuturkan berbagai langkah terus dilakukan pemerintah dalam menghadapi persoalan ini. Bahkan, sebanyak 12 Kementerian telah dilibatkan untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat.

“Kita hari ini melakukan rapat menyamakan persepsi bersama unsur Forkopimda dan bupati dalam rangka mencarikan solusi terhadap persoalan yang ada di TNTN. Solusinya masih kita godok, masih kita carikan yang terbaik," tutur Gubri Abdul Wahid.