JAKARTA - Komisi X DPR RI, menyoroti berbagai isu di bidang pemuda dan olahraga, khususnya terkait sinergi antar kementerian, pemanfaatan dana, hingga pemeliharaan aset daerah. Hal itu dikatakan Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir.
Pada saat RDP, Karmila Sari memuji pemaparan Menpora Erick Thohir yang dinilai sangat komprehensif, mencakup masalah dari pusat hingga pelosok desa. "Pemaparan dari Bapak Erick Thohir luar biasa, baru masuk sudah mengetahui secara keseluruhan. Ibarat kata dari pusat sampai ke pelosok desa, ini luar biasa," ujar Karmila, Senin (29/09/2025).
Pada kesempatan tersebut, Karmila Sari menyoroti masih minimnya kehadiran cabang-cabang olahraga (cabor) sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ia mengusulkan agar dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan ekstrakurikuler cabor, sehingga keberadaan cabor dapat lebih dimunculkan dan mendapat tempat.
"Ini mungkin bisa jadi ekstrakurikuler itu boleh mengambil dana BOSDA sehingga keberadaan cabor-cabor ini mendapat tempat," jelasnya. Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, mengingat tidak semua provinsi memiliki sekolah kejuruan olahraga.
Politisi dari daerah pemilihan Riau ini juga menyinggung potensi luar biasa yang dimiliki pemuda Indonesia, namun dihadapkan pada masalah berkurangnya lapangan pekerjaan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini memicu pentingnya penyesuaian kurikulum dan program di Kemenpora untuk membentuk pola pikir (mindset) pemuda yang positif dan menyalurkan potensi mereka dengan baik.
"Otomatis mindset dari pemuda harus kita atur dari sekarang secara kurikulum. Nah, otomatis juga harus ada jalur-jalur ataupun kegiatan-kegiatan program di Menpora untuk mengiringi bagaimana para pemuda kita ini positif dan potensi mereka ini tersalurkan dengan baik," tegasnya.
Selain itu, Karmila Sari yang juga Sekretaris Poksi menyoroti pemanfaatan aset-aset negara, khususnya venue Pekan Olahraga Nasional (PON). Ia memberikan contoh di Riau, tempat pelaksanaan PON tahun 2012, di mana stadion utama dan venue besar lainnya hingga kini belum memiliki solusi konkret untuk pemanfaatan dan pemeliharaan yang memadai.
"Mengingat Menpora memiliki latar belakang sebagai mantan Menteri BUMN, berharap Kemenpora dapat mengambil peran aktif dalam pemeliharaan aset-aset daerah tersebut. Dan mengusulkan kerja sama dengan CSR (Corporate Social Responsibility) atau meyakinkan Kementerian Keuangan (Menkeu) untuk alokasi dana yang lebih besar," ucapnya.
Karmila juga menyinggung masalah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang belum tuntas, memicu keraguan dalam penyelesaian program, termasuk dari aspek pendanaan.
"Berharap program-program Kemenpora dapat dirapikan dan benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke daerah, dengan mendengarkan kebutuhan utama setiap provinsi," harap Karmila.