PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diwakili Asisten II Setdaprov Riau Helmi D bersama rombongan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui hibrida dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Rakor ini dipimpin oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam paparannya, Sekjen Kemendagri Tomsi menyampaikan perkembangan inflasi nasional dan menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Ia memaparkan, saat ini secara year on year (y-on-y) inflasi di Indonesia berada pada angka 2,72 persen. Kenaikan inflasi secara month to month (m-to-m) berada pada angka 0,17 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender sebesar 2,27 persen.
“Dari angka 2,27 persen ini, yang menjadi angka ideal-nya berasa di 2,5 persen. Dimana angka 2,5 itu baik untuk produsen maupun baik untuk konsumen,” kata Tomsi.
Oleh sebab itu, pihaknya berterima kasih atas kerjasama yang terjalin antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Menurutnya, dengan kenaikan harga emas dunia saat ini, Indonesia dapat mempertahankan inflasi dengan angka yang baik.
“Tinggal satu bulan lagi menuju akhir tahun 2025, kita jangan lengah, sebab ini berkaitan dengan hari besar dan masa libur. Di mana masyarakat kita ketika hari besar dan masa libur itu lebih banyak membelanjakan uangnya dalam hal makanan dan perjalanan,” pintanya.
Dalam kesempatan tersebut, Tomsi mengingatkan, betapa pentingnya kerja nyata pemerintah daerah dalam menekan inflasi. “Hasil operasi pasar beberapa waktu terakhir membuktikan bahwa kerja keras daerah mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok,” ujar Tomsi.
Selain isu inflasi, rakor ini juga membahas evaluasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten II Setdaprov Riau Helmi, menyebutkan bahwa Pemprov Riau terus melakukan penguatan koordinasi antar-OPD terkait, khususnya dalam pemantauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas yang terus kami jaga. Pemprov Riau terus melakukan pemantauan harian harga pangan, operasi pasar, serta koordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga,” sebut Helmi.
"Selain itu, kami terus melakukan berbagai langkah dan upaya dalam pengendalian inflasi, di antaranya gerakan pasar murah di berbagai daerah, telah meluncurkan Mobil Topling dan pembinaan bagi petani yang berpotensi terhadap pengaruh harga pasar," tambahnya.
Terkait dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah, Helmi menegaskan bahwa Pemprov Riau berkomitmen menyediakan berbagai kemudahan dan fasilitasi bagi pembangunan rumah layak huni, termasuk penyediaan data, sinkronisasi perencanaan, dan dukungan regulasi.
“Kami siap mendukung penuh program nasional ini. Hunian layak menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga sinergi pusat dan daerah sangat penting untuk percepatan realisasinya,” terang Helmi.
Melalui Rakor ini, pemerintah daerah juga diminta untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga ketahanan pangan, optimalisasi cadangan pangan daerah, serta meningkatkan keselarasan program pembangunan perumahan dengan target nasional.