Tembilahan - Rapat Koordinasi Reforma Agraria Nasional (Rakornas) Tahun 2025 kembali menjadi momentum penting bagi upaya percepatan penyelesaian konflik agraria di seluruh Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025, ini menghadirkan lintas sektor untuk menyelaraskan langkah dan strategi dalam pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan. Tidak terkecuali Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang turut mengambil peran aktif.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Muhammad Khomsadi, S.S.T., bersama jajaran turut hadir secara daring dalam rapat strategis tersebut. Kehadiran beliau mencerminkan komitmen kuat BPN Indragiri Hilir dalam mendorong agenda Reforma Agraria yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Partisipasi ini sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan nasional dapat terimplementasi efektif di tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berdiskusi mengenai sinkronisasi program serta soliditas langkah-langkah penyelesaian konflik agraria. Bapak Muhammad Khomsadi menegaskan bahwa koordinasi yang terbangun secara nasional sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan di lapangan, khususnya di wilayah Indragiri Hilir yang memiliki dinamika agraria cukup kompleks.
Beliau juga menyampaikan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai subjek utama Reforma Agraria. Menurutnya, keberhasilan penguatan akses tanah bagi masyarakat sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga serta konsistensi pelaksanaan di tingkat tapak.
Dalam paparannya, jajaran Kantor Pertanahan Indragiri Hilir menyoroti beberapa langkah yang tengah ditempuh untuk mempercepat legalisasi aset dan redistribusi tanah. Upaya tersebut meliputi pemetaan wilayah prioritas, pendampingan masyarakat, serta pemantauan terhadap potensi konflik yang perlu segera ditangani agar tidak menghambat proses redistribusi.
Rapat yang berlangsung secara daring ini juga dimanfaatkan sebagai ruang untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penanganan konflik agraria di daerah. Bapak Muhammad Khomsadi menekankan bahwa Indragiri Hilir terus berupaya mewujudkan Reforma Agraria yang berkelanjutan dengan tetap berpihak pada masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah.
Selain itu, beliau menilai Rakornas merupakan sarana penting untuk memperkuat pemahaman bersama antarinstansi mengenai arah kebijakan Reforma Agraria nasional tahun 2025. Dengan demikian, setiap daerah dapat menyesuaikan program kerja dan mencari solusi konkret atas permasalahan agraria yang muncul.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir meneguhkan kembali komitmennya untuk terus bekerja secara profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa percepatan Reforma Agraria bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara nyata.