Target 15.000 Hunian dalam Tiga Bulan, Presiden Prabowo Tinjau Pembangunan Rumah di Aceh Tamiang

Target 15.000 Hunian dalam Tiga Bulan, Presiden Prabowo Tinjau Pembangunan Rumah di Aceh Tamiang

Presiden Prabowo Subianto meninjau lokasi pembangunan rumah hunian Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, pada Kamis, 1 Januari 2026. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di wilayah tersebut.

Setibanya di lokasi peninjauan, Presiden Prabowo langsung meninjau unit rumah dengan luasan 4,5x4,5 meter yang dilengkapi dengan fasilitas dasar penunjang kenyamanan penghuni. Fasilitas tersebut meliputi tempat tidur, kipas angin, lemari, akses jaringan internet, serta sambungan listrik untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.

Rumah hunian Danantara dirancang sebagai tempat tinggal sementara yang aman bagi para warga terdampak selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Penyediaan hunian yang layak menjadi salah satu prioritas pemerintah agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang telah dimulai sejak 24 Desember 2025 lalu. Pada tahap awal, pembangunan hunian mencapai 600 unit rumah yang berlokasi di Kampung Simpang 4, Kecamatan Karang Baru.

Sementara secara keseluruhan, pemerintah melalui Danantara menargetkan pembangunan hingga 15.000 unit rumah hunian dalam tiga bulan di wilayah terdampak bencana yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Program rumah hunian ini pun diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan terdampak.

Tidak hanya fasiltas dasar tersebut, kawasan rumah hunian Danantara juga dilengkapi dengan ruang komunal yang dapat digunakan bersama oleh para penghuni. Fasilitas komunal tersebut mencakup dapur bersama, toilet, taman bermain anak, serta musala sebagai sarana ibadah dan interaksi sosial masyarakat.

Pembangunan rumah hunian Danantara tahap pertama ini merupakan hasil kolaborasi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sinergi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dan BUMN dalam menghadirkan solusi cepat dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.