BOGOR - Pemerintah Indonesia resmi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/26).
Rakornas yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini merupakan forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakornas ini bertujuan mendorong percepatan implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat hubungan pusat dan daerah.
Serta menjadi wadah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor terhadap berbagai isu strategi nasional serta menjembatani kebijakan pusat dengan pelaksanaan di daerah.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah hadir dalam Rakornas tersebut.
Presiden menyampaikan, Pemerintah Indonesia harus semangat dalam mengabdi kepada bangsa ini, karena dengan semangat juang tersebut maka masa depan bangsa akan aman dan sesuai dengan harapan bangsa.
"Banyak bangsa lain yang selalu menilai dan mengatakan bangsa Indonesia bangsa yang tidak mungkin, mereka tidak bisa membayangkan negara sekian banyak ras, agama besar, ratusan bisa berkumpul, bisa mengejar cita-cita dalam rangka NKRI," ujarnya.
Prabowo melanjutkan, pemerintah harus paham peran dan tugas sebagai pemerintahan, dan sebagai pimpinan rakyat.
Karena menurutnya, rakyat menginginkan hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis, sehingga rakyat mendambakan selalu pemimpin yang baik, yang adil, yang jujur dan yang bekerja untuk kepentingan rakyat bukan segelintir orang, dan tidak mementingkan kelompok tertentu.
"Ini harapan rakyat kita, dan hari ini adalah suatu kesempatan yang baik, bahwa saya bertatap muka dengan hampur 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat dan daerah," ujar dia.
Presiden menginginkan, pemerintah harus menjadi pemimpin yang tidak lugu, dan harus menjadi pemimpin yang waspada, yang tau situasi, dan harus jadi pemimpin mengerti sejarah dan latar belakang bangsa Indonesia.
Katanya, pemerintah harus paham bahwa ratusan tahun bangsa diintervensi bahkan dijajah, karena itu pemimpin tidak boleh melupakan sejarah bangsa.
"Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah, mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kita tidak boleh lupa adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat. Ini hal yang mudah kita ucapkan tapi harus kita buktikan," tutupnya.