47 Tahun Revolusi Iran, Menua dalam Isolasi, Meneguhkan Marwah Kedaulatan

47 Tahun Revolusi Iran,   Menua dalam Isolasi,  Meneguhkan Marwah Kedaulatan

Oleh: Muhammad Arif
Alumni Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau Angkatan 1998

Tepat pada 11 Februari 2026, Republik Islam Iran memperingati 47 tahun jatuhnya monarki Pahlavi. Sejak 1979, Teheran telah bertransformasi menjadi "anomali" dalam sistem internasional, sebuah negara yang secara unik menggabungkan teokrasi ketat dengan prosedur demokrasi elektoral yang kompleks. Di usianya yang hampir setengah abad, Iran bukan lagi sekadar narasi pemberontakan rakyat, melainkan simbol ketahanan (resilience) sebuah negara yang terus diuji oleh isolasi sistemik Barat.

Peringatan tahun ini menjadi penting, karena dunia sedang menyaksikan pergeseran tatanan global dari unipolar menuju multipolar. Iran kini memposisikan dirinya bukan lagi sebagai "paria", melainkan sebagai kekuatan menengah yang menentukan stabilitas di Asia Barat. Keberlangsungan rezim ini membuktikan bahwa institusionalisasi revolusi telah merasuk jauh ke dalam struktur sosial dan birokrasi negara. Bagi publik global, Iran menjadi pengingat bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu diikuti oleh sekularisasi politik. Mereka tetap mempertahankan identitas teokratisnya di tengah arus globalisasi.
Upaya mengonstruksi identitas di luar bayang-bayang hegemoni telah mengubah peta kekuatan Timur Tengah secara radikal sejak 1979. Iran, yang sebelumnya berperan sebagai penjaga kepentingan Amerika Serikat di kawasan Teluk, kini berbalik menjadi motor utama anti-imperialisme. Di bawah doktrin Velayat-e Faqih, Teheran membangun identitas politik unik dengan jargon "Tidak Timur, Tidak Barat", sebuah prinsip yang menciptakan otonomi strategis yang jarang dimiliki negara berkembang lainnya.

Namun, pilihan menempuh jalan sunyi ini membawa konsekuensi biaya politik yang tinggi. Sejak krisis sandera 1980, Iran terjebak dalam permusuhan abadi dengan Washington yang menciptakan mentalitas "negara yang terkepung". Dalam upaya mempertahankan marwah kedaulatan, Iran menciptakan kedalaman strategis melalui pengaruhnya di Lebanon, Irak, hingga Yaman—sebuah bentuk realpolitik yang dibalut bahasa teologi revolusioner untuk menjauhkan konflik dari perbatasan fisiknya. Bagi elit penguasa, menjaga marwah revolusi berarti menjaga jarak dari ketergantungan pada sistem global yang dianggap tidak adil.

Resiliensi di bawah blokade juga menjadi bukti adaptabilitas luar biasa Iran terhadap sanksi ekonomi yang kian berlapis. Melalui strategi "Look East Policy", Teheran memitigasi isolasi Barat dengan mempererat kemitraan strategis bersama China dan Rusia. Partisipasi aktif dalam organisasi regional seperti SCO dan BRICS+ menunjukkan bahwa kebijakan isolasi Washington kian tumpul dalam dunia yang terkoneksi secara multipolar. Tekanan eksternal justru menjadi katalisator bagi "ekonomi perlawanan", di mana Iran berhasil mengembangkan kemandirian industri pertahanan, termasuk produksi drone dan misil balistik.

Tetapi, ketangguhan ini tidak hadir tanpa pengorbanan sosial yang masif. Inflasi persisten telah menekan daya beli kelas menengah, memaksa elit penguasa menyeimbangkan ambisi geopolitik dengan kebutuhan dasar rakyat. Ketimpangan ekonomi ini menjadi titik lemah yang terus dieksploitasi dalam dinamika politik internasional. Dalam jangka panjang, keberlanjutan model ini sangat bergantung pada komitmen perjanjian strategis 25 tahun dengan China sebagai payung perlindungan politik global.

Tantangan internal yang fundamental kini muncul melalui gugatan generasi digital. Terdapat jurang sosio-kultural yang makin lebar antara elit revolusioner generasi pertama dengan "Generasi Z" Iran. Aspirasi akan kebebasan sosial, transparansi politik, dan akses global menjadi tuntutan yang tidak bisa lagi dibendung hanya dengan retorika ideologis. Sebagai salah satu masyarakat paling terdidik di Timur Tengah, pemuda Iran mengalami disonansi antara aturan teokrasi yang kaku dengan realitas sosial yang kian kosmopolit.

Bagi mereka, definisi marwah telah bergeser dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan martabat individu yang akuntabel. Oleh karena itu, masa depan revolusi akan sangat bergantung pada kemampuan negara melakukan reformasi internal tanpa kehilangan identitas aslinya. Dinamika ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar Iran mungkin bukan berasal dari luar perbatasan, melainkan dari ruang-ruang kelas dan media sosial di Teheran hingga Isfahan.

Persimpangan jalan suksesi menjadi babak penentu wajah Iran hingga setengah abad ke depan. Fokus utama tertuju pada posisi Pemimpin Agung (Rahbar) sebagai institusi tertinggi. Transisi ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan pertaruhan antara faksi pragmatis yang menginginkan integrasi ekonomi dan faksi garis keras yang menghendaki keberlanjutan doktrin perlawanan tanpa kompromi. Di sisi lain, struktur kepresidenan menghadapi tantangan legitimasi di tengah tuntutan transparansi yang disuarakan generasi digital.

Pertemuan antara transisi kepemimpinan tertinggi dan dinamika kepresidenan ini menciptakan situasi "kerentanan transisional". Era digital telah mengubah lanskap ini, informasi yang dulu tertutup kini menjadi konsumsi publik, memaksa negara berhadapan dengan opini rakyat yang haus akan perubahan sistemik. Kegagalan mengelola suksesi ganda ini dapat memicu fragmentasi internal yang lebih dalam dibanding tekanan luar negeri mana pun

Menimbang marwah dalam ujian zaman, masa depan Iran kini bergantung pada kemampuannya menavigasi diplomasi yang cair dan normalisasi hubungan regional. Muncul peluang evolusi menuju model yang lebih teknokratis, sebuah "jalan tengah" di mana negara mempertahankan struktur teokrasinya sebagai simbol sakral, namun menyerahkan kendali kebijakan ekonomi kepada para teknokrat demi meredam ego ideologis.

Empat puluh tujuh tahun telah mendewasakan revolusi ini, namun juga membuatnya rentan usang jika kehilangan relevansi. Marwah kedaulatan kini sedang bertransformasi dari sekadar retorika perlawanan terhadap tekanan eksternal menuju pemenuhan martabat dan kesejahteraan internal. Masa depan Iran bergantung pada keberanian politik untuk merenegosiasi kontrak sosial yang lebih akuntabel, memastikan bahwa kedaulatan tetap menjadi milik seluruh rakyatnya dari generasi revolusi hingga generasi digital.