Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggulirkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih layak huni, sehat, dan aman.
Di Sumatera Utara, pada tahun 2026 pemerintah menyiapkan anggaran BSPS untuk 19.668 unit hunian, yang terdiri dari 8.885 unit diperuntukkan bagi wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.258 unit di wilayah perkotaan.
“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Maruarar, dikutip dari laman Kementerian PKP, Jumat (27/03/2026).
Pelaksanaan program BSPS di Sumatera Utara direncanakan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026, yang dilakukan tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga daerah perdesaan, termasuk daerah terpencil, dan kawasan pesisir. Menteri PKP pun mengajak masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program dan memastikan setiap anggaran negara dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya.
“Masyarakat juga kami imbau untuk aktif mengawasi serta segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti videokan dan foto, serta laporkan segera ke kementerian PKP,” tegasnya.
BSPS merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. Program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia.
Selain memperbaiki kondisi rumah masyarakat, program ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan.
"Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong,” tandas Maruarar