PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi Pendanaan Penanggulangan Bencana Karhutla Tahun 2026 yang dipimpin oleh Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur, di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Riau, pada Kamis (16/4/2026).
Rapat tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti hasil pertemuan bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto terkait surat usulan untuk hibah, terutama dalam penanggulangan Karhutla yang telah di terima oleh BPKAD.
Kaban Kesbangpol Riau Bobby Rahmat menyatakan Riau menghadapi ancaman serius dari fenomena Super El Nino atau "El Nino Godzilla" pada April–Oktober 2026, yang diprediksi membawa kemarau panjang, kenaikan suhu ekstrim, dan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
“Super El Nino berpotensi memicu Karhutla besar, terutama di area lahan gambut yang rentan. Kita di Riau ini banyak lahan gambut dan tentunya perlu antisipasi dengan kesiapsiagaan yang tinggi, pemadaman intensif dilahan gambut serta patroli bersama TNI/POLRI/BPBD untuk mencegah kabut asap dan permasalahan lainnya,” kata Bobby.
“Untuk antisipasi itu tentu kita perlu menurunkan personel dan persiapan lainnya hingga pendanaan yang diperlukan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur juga berpendapat yang sama, menghadapi fenomena ini perlu antisipasi dengan kesiapaiagaan yang tinggi.
“Tentunya kita mengantisipasi bahwa kedepan akan terjadi super el nino, pemerintah harus waspada apa yg harus dilakukan. Sehingga, seluruh stakeholder terkait bekerjasama dan berkolaborasi untuk menghadapi hal itu,” kata Zulkifli.
“Jika personel turun ke lapangan maka perlu pendanaan hal itulah yang kita bicarakan tadi terkait kesiapan menghadapi hal itu kedepannya dengan baik dan sesuai Undang-undang yang berlaku,” ucapnya saat diwawancarai oleh Tim Media Center Riau.
Ia berharap, kerjasama dan kolaborasi terus berjalan baik dari pemerintah, TNI/Polri maupun pihak swasta dan masyarakat dapat terus terjalin agar permasalahan terkait Karhutla maupun Super El Nino ini bisa terselesaikan dengan baik.
“Hari ini, masing-masing dari stakeholder seperti Polda Riau, Dandim, Dandrem sudah membuat proposal secara terinci sesuai dengan aturan, nanti kita verifikasi bersama tim teknis sehingga setiap tahapannya betul-betul kita laksanakan sesuai regulasi dan bisa dicairkan tanpa ada permasalahan kedepannya,” tandasnya.