Harga Kelapa Melemah, Pemda Inhil Jelaskan Tak Ada Larangan Ekspor

Harga Kelapa Melemah, Pemda Inhil Jelaskan Tak Ada Larangan Ekspor
Ilustrasi

Melemahnya harga kelapa di tingkat petani dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Salah satu isu yang berkembang adalah anggapan bahwa pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor kelapa bulat sehingga memengaruhi harga jual di daerah penghasil kelapa, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terkonfirmasi.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, Dr. Trio Beni Putra menyampaikan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengeluarkan kebijakan penghentian ekspor kelapa. 

“Menteri Pertanian memang mendorong hilirisasi, terutama agar kelapa tidak hanya dijual dalam bentuk gelondongan, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah seperti VCO dan santan. Namun Kementerian Perdagangan sendiri sudah menegaskan tidak ada moratorium atau larangan ekspor kelapa bulat,” ujar Trio Beni.

Terkait penurunan harga kelapa, Trio Beni menilai kondisi tersebut merupakan dampak gabungan dari faktor global dan domestik. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada awal 2026, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, disebut ikut mengganggu rantai logistik dunia dan memengaruhi perdagangan komoditas perkebunan.
“Ketika permintaan ekspor melambat, stok bahan baku di industri dalam negeri menjadi menumpuk. Akibatnya daya serap industri terhadap kelapa petani menurun dan harga di tingkat petani ikut terkoreksi,” jelas Trio Beni.

Selain faktor global, ia menyebut ketergantungan pasar ekspor pada negara tertentu juga membuat harga kelapa mudah bergejolak saat terjadi perlambatan ekonomi atau gangguan perdagangan internasional. Meski demikian, ia memastikan permintaan domestik terhadap kelapa dan produk turunannya sebenarnya masih cukup tinggi, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran beberapa waktu lalu.

Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah daerah mengimbau petani agar tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dari berbagai isu yang berkembang. Petani juga didorong mulai memperkuat nilai tambah produk melalui pengolahan sederhana di tingkat lokal.
“Kalau memungkinkan jangan hanya menjual kelapa bulat. Produk seperti kopra kering, minyak kelapa kampung, cocopeat, maupun briket tempurung memiliki nilai ekonomi yang cukup baik,” tutup Trio Beni.

Selain itu, Trio Beni juga mendorong penguatan kelompok tani dan koperasi agar posisi tawar petani menjadi lebih kuat dalam rantai perdagangan. Dengan kerja sama yang lebih solid, petani diharapkan dapat menjangkau pasar dan industri secara lebih langsung sehingga tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang.