PEKANBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menekankan bahwa kevalidan data statistik merupakan modalitas utama sekaligus fondasi krusial dalam merancang arah pembangunan nasional ke depan.
Keberadaan data yang akurat dinilai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, melainkan juga menjadi kompas strategis untuk mengevaluasi seluruh capaian serta indikator makro ekonomi yang telah dituju hingga saat ini.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, saat menghadiri pelaksanaan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Minggu (14/6/2026).
Pudji menyampaikan bahwa agenda besar sepuluh tahunan ini merupakan sensus ekonomi kelima yang digelar di Indonesia, dengan fokus mendata seluruh klaster aktivitas usaha mulai dari skala mikro, kecil, hingga korporasi besar.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026 ini, seluruh aktivitas usaha di tanah air akan didata secara komprehensif. Output dari pendataan massal ini adalah agar kita mendapatkan gambaran utuh mengenai potret struktur, dinamika, dan aktivitas ekonomi riil di Indonesia, khususnya dalam memetakan potensi lokal yang ada di Provinsi Riau,” ujar Pudji Ismartini di hadapan para pemangku kepentingan daerah.
Kolaborasi Multipihak untuk Akurasi Data
Guna merealisasikan basis data yang akurat dan lengkap, Pudji mengingatkan bahwa instansi vertikal seperti BPS tidak dapat bekerja secara parsial di lapangan. Diperlukan komitmen kolektif di mana seluruh elemen mulai dari jajaran pemerintah daerah, sektor swasta, pelaku industri, hingga masyarakat luas harus bergandengan tangan untuk mengawal jalannya proses pendataan agar terhindar dari bias informasi.
Menurut Pudji, validitas data yang dihasilkan dari lapangan merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan program pembangunan daerah yang efektif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, para pelaku usaha diimbau untuk menyambut kedatangan petugas sensus dengan baik serta memberikan jawaban dan data secara jujur, lengkap, dan apa adanya tanpa perlu mengkhawatirkan aspek kerahasiaan data yang dijamin penuh oleh undang-undang.
Langkah pembaruan data pada Sensus Ekonomi 2026 ini juga dipicu oleh masifnya arus digitalisasi yang mengubah lanskap bisnis global, sehingga melahirkan model aktivitas ekonomi baru yang belum terekam pada dekade sebelumnya.
BPS RI merespons fenomena kemunculan transportasi online, marketplace, hingga monetisasi media sosial oleh para influencer dengan menyuntikkan inovasi teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan penguatan prelist data dasar berbasis big data.
Terapkan Strategi Multi-Moda Berbasis Digital
Inovasi taktis lain yang diterapkan BPS dalam proses bisnis kali ini adalah penggunaan sistem multi-moda dalam pengumpulan data lapangan dengan mengusung prinsip tren global, yakni "Digital First, But Not Digital Only".
Fleksibilitas ini diwujudkan melalui tiga metode utama: Moda CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) menggunakan gawai oleh petugas, Moda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) untuk pengisian mandiri secara daring oleh responden, serta Moda PAPI (Pencil And Paper Interviewing) berbasis kuesioner fisik khusus untuk korporasi skala besar.
Pudji Ismartini memaparkan potret historis yang mencatat dinamika pertumbuhan ekonomi luar biasa di wilayah Provinsi Riau dalam dua dekade terakhir sebagai acuan penting.
"Berdasarkan data historis Sensus Ekonomi 2006, jumlah unit usaha di Riau tercatat baru berada di angka 366 ribu unit, lalu melonjak tajam menjadi 526 ribu unit usaha pada Sensus Ekonomi 2016. Perkembangan pesat dalam sepuluh tahun tersebut menjadikan potret data tahun 2026 ini sangat dinantikan sebagai pijakan investasi Riau ke depan," pungkasnya.