Tembilahan – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Khomsadi, S.ST., bersama jajaran pejabat pengawas menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria yang digelar bersama Bupati Indragiri Hilir, Herman, S.E., M.T., serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program Reforma Agraria di Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam rapat tersebut, Muhammad Khomsadi menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor guna memastikan program Reforma Agraria berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada aspek administrasi pertanahan, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait.
Reforma Agraria merupakan program nasional yang bertujuan menciptakan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Melalui program ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikuasai sekaligus mendapatkan akses pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir menjelaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria tidak berhenti pada penataan aset semata. Program ini juga mencakup penataan akses, yakni upaya mendorong masyarakat agar mampu memanfaatkan tanah yang dimiliki secara produktif melalui dukungan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penting untuk membahas berbagai langkah strategis, termasuk identifikasi lokasi prioritas, sinkronisasi data, serta penguatan peran masing-masing instansi dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Dengan adanya kesamaan pemahaman, pelaksanaan program di lapangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Muhammad Khomsadi juga menekankan bahwa kolaborasi yang kuat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan Reforma Agraria. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir terus mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Selain memberikan kepastian hukum atas tanah, Reforma Agraria juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan dukungan program pemberdayaan, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas usaha serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan Reforma Agraria di daerah. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.