Usai meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Kalimantan Tengah, pada Sabtu (22/08/2026). Setibanya di Palangka Raya, Kepala Negara kembali memimpin rapat bersama jajaran terkait di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah yang berada di kawasan Bandara Tjilik Riwut.
Mengawali rapat, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa sejumlah unsur pemerintah pusat dan daerah telah hadir untuk memberikan laporan langsung kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah.
“Setelah tadi dari posko di Kalimantan Barat, di sini di Posko Aju, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, telah hadir beberapa menteri, Kepala Staf Angkatan Darat, Wakapolri, Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Kepala BPBD Kalimantan Tengah akan menjelaskan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Seskab.
Dalam laporannya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyampaikan bahwa sepanjang 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat 19.992 titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Tengah. Pada periode yang sama, sebanyak 1.639 kejadian karhutla dilaporkan dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.
“Data ini berdasarkan laporan harian dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang setiap hari kami himpun di Pusdalops Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Ahmad Toyib.
Sementara berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare atau berada pada urutan kesembilan secara nasional. Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah telah melibatkan sekitar 10.700 personel. Mereka berasal dari berbagai unsur, antara lain BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai potensi masyarakat lainnya.
Ahmad Toyib turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Dukungan tersebut, menurutnya, antara lain diberikan melalui supervisi langsung sejumlah kementerian dan lembaga hingga bantuan sarana dan prasarana untuk operasi pemadaman.
“Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak Presiden yang melalui kementerian teknis juga telah memberikan supervisi penanggulangan karhutla kepada Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dengan kunjungan Kepala BNPB, Bapak Menko Polkam, Bapak Menhut, dan Bapak Wamenko bidang Pangan yang sudah memberikan supervisi dan arahan kepada kami dalam pelaksanaan penanggulangan karhutla sampai dengan hari ini,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo turut menggali secara langsung kebutuhan tambahan di lapangan. Saat ditanya mengenai dukungan helikopter water bombing, Ahmad Toyib menyampaikan bahwa empat unit telah beroperasi dan tambahan armada masih dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemadaman.
“Mohon izin penambahan kalau bisa 2 sampai 3 unit lagi Bapak Presiden,” ujar Ahmad Toyib.
Presiden Prabowo juga menanyakan kebutuhan pompa air untuk memperkuat operasi pemadaman darat. Menjawab pertanyaan Kepala Negara tersebut, Ahmad Toyib menyebut Kalimantan Tengah masih membutuhkan tambahan dalam jumlah cukup besar sekitar 100 sampai 200 unit.
Mendengar kebutuhan tersebut, Presiden Prabowo langsung mengambil langkah untuk menindaklanjutinya, termasuk dengan melakukan komunikasi melalui sambungan telepon di tengah rapat. Langkah tersebut menunjukkan perhatian Kepala Negara untuk memastikan kebutuhan personel dan peralatan di lapangan dapat segera dipenuhi guna mempercepat pengendalian karhutla.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga terhubung melalui konferensi video dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui sambungan tersebut, Kepala Negara menerima laporan langsung dari Gubernur Kalimantan Selatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait perkembangan situasi serta upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan berjalan secara terpadu dan terkoordinasi.