Sejarah Baru ASN PPPK, DPR & Mensesneg Setuju Angkat Paruh Waktu Jadi Penuh, Aliansi R2-R3 Beri Ultimatum 1 Bulan

Sejarah Baru ASN PPPK, DPR & Mensesneg Setuju Angkat Paruh Waktu Jadi Penuh, Aliansi R2-R3 Beri Ultimatum 1 Bulan

JAKARTA – Aliansi R2 dan R3 Database BKN Indonesia secara resmi mengumumkan hasil kesepakatan bersejarah dari Pertemuan ke-10 Forum Aliansi PPPK dan PPPK Paruh Waktu se-Indonesia yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, pada Senin (7/9/2026). Ketua Aliansi R2 dan R3 Database BKN Indonesia, Faisol Mahardika, S.Pd., Gr., memimpin langsung audiensi tingkat tinggi tersebut bersama jajaran pengurus pusat. Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, M.Si., serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, menandai babak baru dalam perjuangan nasib ASN PPPK di seluruh tanah air.

Dalam pernyataannya, Faisol Mahardika menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar dialog formal, melainkan momentum krusial untuk menyerahkan data nasional yang telah dikompilasi secara menyeluruh. "Kami telah secara resmi menyerahkan berkas laporan pendataan nasional PPPK dan PPPK Paruh Waktu kepada pimpinan DPR RI. Data ini adalah bukti konkret keberadaan dan kontribusi kami yang selama ini sering terabaikan," ujar Faisol di sela-sela acara. Penyerahan dokumen tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah dan legislatif untuk merumuskan kebijakan yang berbasis data akurat, bukan asumsi semata.

Faisol mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya atas keterbukaan pihak eksekutif dan legislatif dalam menampung aspirasi aliansi. Ia menilai sikap responsif dari Wakil Ketua DPR RI dan Mensesneg RI menunjukkan keseriusan negara dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan ASN kontrak. "Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sufmi Dasco, Bapak Saan Mustopa, dan Bapak Prasetyo Hadi yang telah membuka ruang dialog komprehensif. Ini adalah langkah awal menuju solusi berkeadilan bagi masa depan ribuan ASN PPPK di Indonesia," tambah Faisol dengan nada optimistis.

Inti dari kesepakatan tersebut, sebagaimana dipaparkan Faisol, adalah komitmen pemerintah dan DPR RI untuk mengabulkan empat tuntutan utama aliansi. Tuntutan pertama dan paling mendesak adalah pengangkatan seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di semua formasi, termasuk tenaga teknis, kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan, yang ditargetkan rampung pada tahun 2026. Faisol menegaskan bahwa status paruh waktu selama ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi para pekerja, sehingga konversi menjadi penuh waktu adalah langkah minimal yang harus segera direalisasikan.

Selain itu, Faisol menyoroti poin kedua yang dianggap sebagai kemenangan besar bagi stabilitas karir ASN, yaitu rencana pengalihan seluruh ASN PPPK dari semua formasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2027 tanpa pembatasan usia. "Ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Penghapusan batasan usia menunjukkan bahwa negara menghargai pengalaman dan dedikasi, bukan hanya memandang dari sisi demografi muda saja," jelas Faisol. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jaminan pensiun dan keamanan kerja jangka panjang bagi seluruh anggota aliansi.

Faisol juga membahas dua tuntutan strategis lainnya, yakni realisasi skema pengembangan karir dan promosi jabatan yang transparan serta setara, dan pengalihan beban gaji serta tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pembebanan gaji ke APBN akan menghilangkan kesenjangan kesejahteraan antar daerah dan menjamin pembayaran yang tepat waktu. "Kesetaraan anggaran dan karir lintas sektor adalah kunci motivasi kerja. Kami tidak ingin lagi ada diskriminasi antara guru, nakes, atau tenaga teknis lainnya," tegasnya.

Meski menyambut baik kesepakatan tersebut, Faisol Mahardika memberikan peringatan tegas terkait tenggat waktu implementasi. Aliansi memberikan ruang selama satu bulan terhitung sejak 7 September 2026 bagi DPR RI dan Pemerintah untuk mewujudkan kesepakatan ini secara konkret. "Kami memberikan waktu satu bulan. Jika dalam tempo tersebut tidak ada realisasi nyata, maka Aliansi R2 dan R3 siap mengambil langkah dan sikap tegas secara nasional. Kami akan mengawal proses ini dengan sangat ketat," ancam Faisol, seraya mengajak seluruh elemen aliansi untuk tetap solid dan bersatu dalam satu komando perjuangan.

Faisol Mahardika mengucapkan penghargaan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus, mulai dari Dewan Pengurus Pusat, Koordinator Nasional (Kornas), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga pimpinan aliansi daerah. Ia menyebut konsistensi dan kekompakan seluruh lapisan organisasi menjadi kekuatan utama dalam mencapai titik temu dengan pemerintah. "Solidaritas kita adalah modal terbesar. Mari kita rapatkan barisan, percepat peralihan status ini, dan pastikan keadilan sosial bagi seluruh ASN PPPK terwujud sepenuhnya," pungkas Faisol sembari menyerukan konsolidasi nasional yang lebih kuat.