Akurasi Data PBI-JK 2026 Menentukan Hak Berobat Warga, Siak Raih Capaian 100 Persen

Akurasi Data PBI-JK 2026 Menentukan Hak Berobat Warga, Siak Raih Capaian 100 Persen
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi

PEKANBARU - Keakuratan data dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) menjadi penentu apakah bantuan subsidi kesehatan dari negara benar-benar diterima oleh warga miskin dan rentan yang berhak.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, pada acara Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).

Asep mengingatkan bahwa kesalahan pencatatan data di lapangan dapat berdampak langsung terhadap hilangnya akses layanan kesehatan masyarakat.

"Satu data yang keliru bisa berarti satu warga kehilangan haknya," ujar Asep Riyadi.   

Ia menjelaskan, pelaksanaan ground check PBI-JK 2026 bertujuan memeriksa kondisi riil keluarga di lapangan agar subsidi iuran jaminan kesehatan tepat sasaran. Selain menjamin hak berobat warga, hasil pemutakhiran tersebut juga menjadi salah satu sumber penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi rujukan bersama program perlindungan sosial sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Pelaksanaan ground check ini juga menjadi contoh nyata kolaborasi data antara pemerintah pusat dan daerah melalui kerja bersama BPS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta dinas sosial di daerah.

Pada kesempatan tersebut, BPS Provinsi Riau memberikan apresiasi atas capaian 100,00 persen Ground Check PBI-JK 2026 tingkat Provinsi Riau yang diraih oleh Tim Pendamping PKH bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Siak.

Menurut Asep, pengalaman dari ground check PBI-JK menjadi pelajaran penting bagi penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kualitas data di setiap OPD, mulai dari pendataan, rekomendasi Romantik, hingga publikasi, menentukan apakah kebijakan benar-benar sampai kepada yang berhak. Semoga hal ini dapat terus ditingkatkan" kata Asep.