Latest Posts

Komisi X DPR RI Soroti Kerusakan Cagar Budaya Siak, Dr Karmila Usulkan Tambahan Rp9 Miliar

Fri, 24 Jul 2026 10:29:12 +0700

Siak, Anggota Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, mendorong pemerintah pusat mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp9 miliar untuk pemugaran cagar budaya di Kabupaten Siak agar pelestarian warisan sejarah daerah itu dapat dilakukan secara menyeluruh.

Usulan tersebut disampaikan Dr Karmila saat mengikuti kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kabupaten Siak, Riau, guna meninjau langsung kondisi sejumlah bangunan bersejarah, termasuk Tangsi Belanda di Kecamatan Mempura yang sebagian bangunannya roboh pada 31 Januari 2026.

"Kunjungan kerja ini merupakan bentuk perhatian kami terhadap pelestarian kebudayaan. Situs-situs bersejarah di Siak memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan harus terus dijaga keberadaannya," kata Karmila.

Rombongan Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Dr Ir Hj Hetifah Sjaifudian, dan diterima Bupati Siak Dr Afni Zulkifli, didampingi Wakil Bupati Syamsurizal. Kunjungan itu juga dihadiri anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, Ferdiansyah, Drs Juliyatmono, H Ashraff Abu, dr Adela Kanasya Adies, H Muhammad Nur Purnamasidi, Dr Hj Adde Rosi Khoerunnisa, Ruby Chairani Syiffadia, Lita Machfud Arifin, SH, Dr Hj Nilam Sari Lawira, Hj Ledia Hanifa Amaliah, perwakilan Kementerian Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dr Amalia Adininggar Widyasanti, LLDIKTI Wilayah XVII, serta sejumlah pejabat kementerian mitra Komisi X.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menjelaskan telah memperoleh Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2026 dari Kementerian Kebudayaan sebesar Rp5,5 miliar, terdiri atas Rp3 miliar untuk revitalisasi Istana Siak dan Rp2,5 miliar untuk Balairung Sri.

Namun, anggaran tersebut masih difokuskan untuk penanganan darurat, penyelamatan konstruksi yang mengalami kerusakan berat, menjamin keselamatan pengunjung, penyusunan Detail Engineering Design (DED), jasa konsultan pengawas, serta manajemen pengelolaan. Akibatnya, pekerjaan revitalisasi pada tahun ini baru dapat dilakukan secara parsial.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp9 miliar kepada Kementerian Kebudayaan agar pemugaran Istana Siak, Balairung Sri, dan Tangsi Belanda dapat dilakukan secara menyeluruh.

Dr Karmila menilai usulan tersebut layak mendapat dukungan karena kondisi sejumlah bangunan bersejarah di Siak membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Menurut dia, Kesultanan Siak memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sehingga warisan budaya yang masih tersisa harus dijaga dan dipelihara.

"Kita harus mengingat sejarah bahwa Kesultanan Siak pernah memberikan sumbangan yang sangat besar bagi Republik Indonesia. Karena itu, situs-situs sejarah dan cagar budaya harus terus dipelihara agar tidak hilang akibat kurangnya perawatan," ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, lanjut Karmila, sejumlah aset budaya, termasuk arsip sejarah, Istana Siak, Balairung Sri, dan Tangsi Belanda, memerlukan penanganan serius karena sebagian bangunan mengalami kerusakan.

"Jangan sampai sejarah bangsa ini hilang karena kita tidak mampu merawat warisan yang ada. Pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang," katanya, Rabu (22/07/2026).

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Riau, Karmila menegaskan akan memperjuangkan aspirasi Pemerintah Kabupaten Siak dalam pembahasan bersama kementerian terkait di tingkat pusat. Menurut dia, keberadaan wakil daerah di DPR RI menjadi jembatan penting agar kebutuhan pembangunan dan pelestarian budaya di Riau memperoleh perhatian pemerintah.

Ia memastikan hasil kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan dibawa ke forum pembahasan bersama Kementerian Kebudayaan sebagai bahan tindak lanjut penganggaran.

"Laporan hasil kunjungan ini akan kami sampaikan kepada kementerian terkait agar menjadi perhatian dan dapat diprioritaskan dalam pembahasan selanjutnya," ujar Karmila.

Selain meninjau kawasan cagar budaya, Karmila juga menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi kepada mahasiswa Universitas Riau Indonesia (URI) di Kabupaten Siak sebagai bentuk dukungan terhaTeks foto : Kunker Anggota Komisi X DPR RI di Kabupaten Siak.dap peningkatan akses pendidikan tinggi di Riau.

Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran Tinjau Lahan Ketahanan Pangan di PT Ria

Fri, 24 Jul 2026 10:07:47 +0700

Tembilahan - Dalam rangka mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran AIPDA Antonius H.S., S.H. melaksanakan kegiatan monitoring dan peninjauan lahan pertanian jagung milik Bapak Ali alias Daeng yang berada di Dusun Simpang Kiri, wilayah Sungai Alam PT Ria, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Jumat (24/7/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pendampingan Polri kepada masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif.

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan tanaman jagung sekaligus memastikan proses budidaya berjalan dengan baik. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan motivasi kepada para petani agar terus mengembangkan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ketahanan pangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, AIPDA Antonius H.S., S.H. melakukan pengecekan kondisi tanaman jagung yang telah menunjukkan pertumbuhan cukup baik. Ia juga berdialog dengan pemilik kebun terkait perawatan tanaman agar pertumbuhan tetap optimal hingga masa panen.

Hasil monitoring menunjukkan tanaman jagung di lahan tersebut tumbuh dalam kondisi baik dan relatif merata. Pertumbuhan tanaman juga mengalami peningkatan sesuai usia tanam, yang menandakan proses budidaya berjalan sesuai harapan.

Selain melakukan pemantauan, Bhabinkamtibmas juga mengingatkan pentingnya perawatan tanaman, khususnya pemberian pupuk secara berkala guna memenuhi kebutuhan unsur hara. Dengan perawatan yang tepat, diharapkan tanaman tetap sehat, subur, dan mampu menghasilkan panen yang maksimal.

Kapolsek Pelangiran IPTU Iwan Saputra, S.H., M.H. mengatakan bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan implementasi peran aktif Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan. Menurutnya, Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memberikan pendampingan terhadap berbagai program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Kami terus menginstruksikan seluruh Bhabinkamtibmas untuk aktif mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif. Melalui kegiatan monitoring dan pembinaan secara berkelanjutan, kami berharap hasil pertanian masyarakat semakin meningkat sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan, khususnya di wilayah Kecamatan Pelangiran," ujar IPTU Iwan Saputra, S.H., M.H.

Polsek Pelangiran berkomitmen untuk terus bersinergi dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan Program Ketahanan Pangan Nasional. Dengan kolaborasi yang baik antara Polri, petani, dan pemerintah, diharapkan pemanfaatan lahan pertanian semakin optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Polres Inhil Pererat Sinergi Lewat Silaturahmi Sabuk Kamtibmas dan Peringatan HUT Ke-53 KNPI

Fri, 24 Jul 2026 08:57:34 +0700

Tembilahan – Polres Indragiri Hilir menggelar kegiatan Silaturahmi Sabuk Kamtibmas bersama Kapolres Indragiri Hilir yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-53 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, Kamis (23/7/2026) malam di Lapangan Gajah Mada, Tembilahan.

Kegiatan yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., unsur Forkopimda, perwakilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kejaksaan Negeri, Kodim 0314/Inhil, Pengadilan Negeri, Bea Cukai, Lapas Kelas IIA Tembilahan, Bawaslu, para Pejabat Utama Polres Inhil, kepala OPD, Sabuk Kamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, serta tamu undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, doa, laporan ketua panitia, sambutan Ketua DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir, sambutan Kapolres Indragiri Hilir, sambutan Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM sekaligus membuka KNPI Fair 2026, dilanjutkan pemotongan tumpeng HUT KNPI ke-53, foto bersama, hingga hiburan rakyat melalui Festival Dangdut.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Indragiri Hilir, Mahmuddin, S.Pi., menyampaikan apresiasi kepada Polres Indragiri Hilir atas dukungan dan sinergi yang terus terjalin bersama kalangan pemuda dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurutnya, tema "Menyatukan Pemuda, Menjaga Situasi Kamtibmas Agar Tetap Aman dan Kondusif" menjadi ajakan bagi seluruh pemuda untuk memperkuat persatuan, menghindari perpecahan, serta berkontribusi aktif menciptakan situasi yang aman dan damai di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam sambutannya, Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto S.H, S.I.K, M.H menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk mempererat silaturahmi, memperkuat komunikasi, serta membangun kebersamaan dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

Festival dangdut merupakan bagian dari budaya masyarakat yang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Mari kita terus meningkatkan kolaborasi antara Forkopimda, Sabuk Kamtibmas, dan seluruh masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Indragiri Hilir yang aman dan kondusif," ujar Kapolres.

Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, H. Muammar Gaddafi, S.Ag., M.A., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, kepolisian, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa KNPI memiliki peran strategis sebagai wadah pemersatu generasi muda sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah. Selain itu, rangkaian kegiatan seperti bazar UMKM, hiburan rakyat, dan kompetisi seni dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas.

Melalui momentum HUT KNPI ke-53 dan Silaturahmi Sabuk Kamtibmas, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga mengajak seluruh pemuda untuk bersama-sama menjauhi narkoba, judi online, hoaks, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum, serta menjadi pelopor dalam menjaga persatuan dan keamanan di tengah masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan memperingati HUT KNPI ke-53, mempererat silaturahmi antara KNPI, Polres Indragiri Hilir, Sabuk Kamtibmas, pemerintah daerah, dan masyarakat, meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menumbuhkan semangat persatuan pemuda, mendukung pelaku UMKM, serta mengedukasi masyarakat agar menjauhi berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Kegiatan berakhir pada pukul 22.45 WIB dalam situasi aman, tertib, dan kondusif, mencerminkan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan serta memperkuat persatuan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemuda Asal Inhil Akan Tampil di Tim Orkestra HUT RI Istana Negara, Kurang Apresiasi dari Pemkab

Fri, 24 Jul 2026 08:08:35 +0700

Tembilahan -Satu lagi prestasi membanggakan ditorehkan putra daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau, Muhamad Faisal (23) berhasil bergabung dengan Tim Orkestra Gita Bahana Nusantara (GBN) yang akan tampil mengiringi perayaan HUT RI tahun 2026 di Istana Negara Jakarta.

Faisal merupakan salah satu dari 70 peserta yang lolos seleksi GBN tahap 2. Audisi Tahap 1 (daring) meloloskan 129 peserta, sementara Tahap 2 (luring) telah dilangsungkan di Yogyakarta (1-2 Juli) dan Jakarta (7 Juli) lalu.

Faisal lahir di Tembilahan akan memperkuat lini instrumen violin bagian strings section. Keberhasilan putra daerah asal Kabupaten Indragiri Hilir menembus panggung kenegaraan sejatinya menjadi kebanggaan Pemerintah Daerah.

Ia bercerita, perjalanannya menuju istana negara berawal informasi dari teman kampus (Universitas Negeri Padang) bahwa sedang dibuka seleksi GBN 2026, Ia tertarik untuk ikut seleksi tim orkestra tersebut.

"Dengan waktu yang sudah mepet dan pendaftaran hampir ditutup, saya tidak memberitahu siapapun untuk ikut tes karena kondisi dikejar deadline. Saya mengirimkan video untuk seleksi. Akhirnya pengumuman keluar melalui instagram GBN RI, Alhamdulillah saya lolos seleksi tahap 1 membawa nama Inhil," terangnya.

Setelah membaca juknis GBN 2026, ternyata seleksi berlangsung 2 tahap dan tahap kedua diadakan secara langsung di Gedung Kemdikbud Jaksel dan Yogyakarta dengan biaya akomodasi ditanggung oleh peserta.

"Untuk itu, saya coba hubungi pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan (Disparporabud) Kabupaten Inhil untuk memberitahukan hal ini, meminta solusi dikarenakan kendala uang akomodasi. Lalu pihak disparporabud mengatakan menunggu jawaban dari Kepala Dinas, dan saya tunggu untuk itu," cerita Faisal.

Bantuan pun datang, bukan dari pihak terkait melainkan dari teman teman Faisal, hingga akhirnya Ia berangkat audisi di Gedung Kemdikbud Jaksel.

"Setelah lama saya menunggu, bahkan sampai hari-H saya audisi di Jakarta tidak ada jawaban dari pihak Disparporabud. Seminggu berlalu setelah audisi pihak penyelenggara GBN 2026 mengumumkan peserta yang lolos audisi tahap 2 untuk tampil di Istana Negara 17 Agustus 2026 dan Alhamdulillah saya lolos sebagai tim orkestra. Dengan posisi saya yang masih di Jakarta karena kendala uang kepulangan yang tidak ada," paparnya.

Lolosnya Faisal diumumkan pada laman instagram Gita Bahana Nusantara, Ia upload ke story instagram lalu mencoba me-mentions beberapa akun.

"Saya tag akun seperti official herman, insta inhil, kebudayaan inhil, disparporabud inhil dan direpost oleh beberapa akun kecuali akun official herman pada saat itu yang tidak merepost. Maksudnya saya bahagia lolos di GBN 2026 membawa nama Inhil, disatu sisi ada sebuah kesedihan yang saya rasakan, sampai sekarang masih di Jakarta, gak tau bagaimana cara untuk pulang. Anak Paskibraka yang mewakili Riau kelahiran Inhil diapresiasi besar sampai bertemu dengan bupati, sedangkan saya kok begini padahal kami sama sama mewakili daerah untuk ke nasional," pungkasnya dengan nada sedih.

Gita Bahana Nusantara adalah paduan suara kenegaraan yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia. Mereka bertugas membawakan lagu-lagu kebangsaan dan daerah dalam acara-acara resmi negara, termasuk di hadapan Presiden dan tamu-tamu kenegaraan.

Potong Tumpeng Penuh Haru, KNPI Inhil Rayakan 53 Tahun Pengabdian untuk Bumi Hamparan Kelapa Dunia

Fri, 24 Jul 2026 08:05:07 +0700

TEMBILAHAN – Gemuruh semangat pemuda kembali menggema di Bumi Sri Gemilang. Di usia yang ke-53, KNPI Kabupaten Indragiri Hilir berdiri tegak, mengingatkan kita semua bahwa masa depan daerah ini bertumpu di pundak generasi muda. Malam itu, Lapangan Gajah Mada menjadi saksi bisu bagaimana cinta kepada negeri dirajut dalam satu barisan pengabdian.

Peringatan HUT KNPI ke-53 sekaligus Silahturahmi Sabuk Kamtibmas bersama Polres Inhil itu digelar pada Kamis malam, 23 Juli 2026. Acara ini bukan sekadar perayaan. Ia adalah ruang temu antara cita-cita, pengabdian, dan tanggung jawab generasi muda kepada daerah dan bangsa.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KNPI Inhil Bung Mahmudin, SPi, Sekretaris KNPI Inhil Bung Aditiya Prahara, SE, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM H. Muammar Gaddafi, yang mewakili Bupati Inhil, Kapolres Inhil AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H, Kajari Inhil Sugito, unsur Forkopimda, para tokoh masyarakat, serta deretan organisasi kemahasiswaan, Cipayung, OKP dan Paguyuban se-Kabupaten Inhil. Satu barisan, satu semangat.

Dalam suasana yang penuh haru, Ketua KNPI Inhil Bung Mahmudin, SPi naik ke podium. Suaranya bergetar, namun tegas. Ia mengajak seluruh pemuda untuk tidak menjadikan HUT ini sebagai acara tahunan yang lewat begitu saja.

“Melalui semangat kebersamaan, mari kita hadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari kemajuan Inhil. KNPI lahir dari rahim perjuangan bangsa. Usia 53 tahun ini bukan angka biasa. Ini adalah usia kematangan. Saatnya kita beranjak dari wacana ke aksi, dari kritik ke solusi,” ucap Bung Mahmudin.

Beliau menegaskan, pemuda Inhil harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan. Di tengah derasnya arus informasi dan perbedaan, pemuda dituntut menjadi penyejuk, bukan pemecah. Menjadi penggerak, bukan penonton.

“Dari desa terpencil di pesisir, dari bantaran sungai, sampai ke pusat kota Tembilahan. Di sanalah pemuda harus hadir. Membawa gagasan, membawa tenaga, membawa cinta untuk tanah kelahiran kita,” lanjutnya.

Bung Mahmudin juga menyampaikan bahwa rangkaian peringatan HUT KNPI ke-53 di Kabupaten Inhil telah dimulai sejak 20 Juli 2026. Berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan kemasyarakatan telah dilaksanakan. Puncaknya akan ditutup pada tanggal 29 Juli 2026 dengan menghadirkan artis ibukota sebagai bentuk apresiasi KNPI kepada seluruh masyarakat Inhil yang selama ini mendukung.

Semangat kebangsaan itu kemudian disambut oleh Kapolres Inhil. AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H dalam sambutannya menyampaikan selamat dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh keluarga besar KNPI Inhil.

“Selamat HUT KNPI ke-53. Kami mengapresiasi para organisasi Kemahasiswaan, OKP dan Paguyuban yang selama ini telah bersama-sama membantu menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Indragiri Hilir. Sinergi ini penting. Karena menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri, tapi tugas kita bersama. Pemuda adalah mitra strategis kami dalam menjaga Inhil tetap aman, damai, dan maju,” tegas Kapolres.

Kapolres juga menekankan pentingnya peran pemuda sebagai “Sabuk Kamtibmas”. Di setiap sudut desa, di setiap kegiatan masyarakat, kehadiran pemuda yang positif akan menjadi benteng dari perpecahan, narkoba, dan radikalisme.

Kehadiran Forkopimda dalam acara ini menjadi bukti bahwa membangun daerah tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, aparat, dan pemuda harus berjalan beriringan. Saling menguatkan, saling menopang.

Sebagai simbol syukur dan harapan, acara ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng. Tumpeng setinggi cita-cita itu dipotong oleh Ketua KNPI Inhil Bung Mahmudin, SPi bersama Sekretaris Bung Aditiya Prahara, SE dan Pengurus Inti KNPI lainnya seperti Ketua Panitia Pelaksana, Nafarin SE, Ketua Harian KNPI Inhil, Sataril Gafar bersama, Kapolres Inhil, Kajari Inhil, dan unsur Forkopimda.

Potongan pertama tumpeng pertama menjadi pesan bahwa masa depan Inhil ada di tangan mereka. Tepuk tangan menggema. Mata sebagian peserta tampak berkaca-kaca. Karena mereka sadar, ini bukan hanya soal ulang tahun organisasi. Ini tentang masa depan.

Malam itu, Lapangan Gajah Mada kembali mengingatkan kita pada 28 Oktober 1928. Di tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda, namun semangatnya sama: bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu.

Menutup rangkaian, Bung Mahmudin kembali berpesan. “Selama napas pemuda Inhil masih berdenyut untuk daerah ini, maka Inhil akan terus terang. Mari kita rawat persatuan, kita kobarkan kreativitas, dan kita buktikan pengabdian. Untuk Inhil, untuk Indonesia,” pungkasnya.

Di usia ke-53, KNPI Inhil tidak menua. Ia justru semakin matang. Karena pemudanya masih mau bekerja, masih mau berkorban, dan masih mau mencintai negeri ini dengan sepenuh hati.(*)

Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, Kantah Indragiri Hilir Ikuti Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Tahun 2026

Thu, 23 Jul 2026 22:25:14 +0700

Pekanbaru - Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Isnolinda Gultom. Kehadiran perwakilan Kantah menjadi bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sosialisasi menghadirkan pemateri dari Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau yang memberikan pemahaman mengenai indikator penilaian maladministrasi, standar pelayanan publik, serta langkah-langkah strategis dalam mencegah terjadinya praktik maladministrasi di lingkungan instansi pemerintah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Bambang Pratama, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Riau, Sari Leti, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Riau.

Melalui sosialisasi tersebut, seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan, berintegritas, dan mengedepankan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, setiap materi, masukan, serta indikator penilaian yang disampaikan menjadi bekal penting dalam melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas.

Komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang bebas dari praktik maladministrasi terus menjadi prioritas Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai upaya peningkatan kualitas layanan akan terus dilakukan, mulai dari penyempurnaan prosedur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga penguatan integritas seluruh jajaran.

Dengan semangat melayani secara profesional, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir bertekad menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Melalui sinergi bersama Ombudsman RI serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir semakin prima dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Investasi Riau Tembus Rp20,23 Triliun, Peringkat 8 Nasional dan Tertinggi di Sumatera

Thu, 23 Jul 2026 20:19:17 +0700

PEKANBARU - Tren investasi di Provinsi Riau terus menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Sepanjang Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni), realisasi investasi mencapai Rp20,23 triliun atau meningkat 59,62 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp12,67 triliun. Sementara dibandingkan Triwulan I Tahun 2026, realisasi investasi juga tumbuh 57,42 persen (quarter to quarter/QoQ) dari Rp12,85 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Vera Angelika OK, ST, MT, Kamis (23/7/2026).

Dalam paparannya, Vera mengatakan rilis realisasi investasi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap perkembangan iklim investasi di daerah.

"Data realisasi investasi ini menjadi salah satu indikator penting untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah dijalankan, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan investasi pada periode berikutnya," ujarnya.

Menurut Vera, pertumbuhan investasi yang mencapai hampir 60 persen menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi di Provinsi Riau.

Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah dalam menyederhanakan regulasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

"Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Riau semakin dipercaya sebagai daerah tujuan investasi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan agar investasi yang masuk semakin besar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Vera.

Secara nasional, realisasi investasi Riau pada Triwulan II 2026 menempatkan provinsi ini di peringkat ke-8 dengan nilai investasi Rp20,23 triliun. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Riau berada di peringkat ke-5 nasional dengan nilai investasi Rp15,56 triliun, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) berada di peringkat ke-14 nasional dengan nilai investasi sebesar US$282,92 juta atau setara Rp4,67 triliun.

Di tingkat Pulau Sumatera, Riau menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi. Untuk PMDN, Riau menempati peringkat pertama dengan nilai Rp15,56 triliun, sementara PMA berada di peringkat ketiga dengan nilai investasi US$282,92 juta atau Rp4,67 triliun. Secara gabungan PMDN dan PMA, Riau juga menduduki posisi pertama di Sumatera dengan total investasi Rp20,23 triliun.

Dari sisi komposisi investasi, PMDN masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp15,56 triliun atau sekitar 77 persen dari total investasi. Sementara PMA mencapai Rp4,67 triliun atau sekitar 23 persen.

Jika dibandingkan periode sebelumnya, investasi PMDN meningkat 63,88 persen secara tahunan dan 62,09 persen dibanding Triwulan I 2026. Adapun investasi PMA tumbuh 46,90 persen secara tahunan dan meningkat 43,60 persen secara triwulanan.

Berdasarkan sektor usaha, investasi masih didominasi sektor tersier yang mencapai Rp11,73 triliun atau sekitar 58 persen dari total investasi. Selanjutnya sektor primer menyumbang Rp6,26 triliun atau 31 persen, sedangkan sektor sekunder sebesar Rp2,24 triliun atau sekitar 11 persen.

Khusus investasi PMDN senilai Rp15,56 triliun, sektor tersier menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp9,73 triliun atau 62,5 persen. Sektor primer menyusul sebesar Rp4,95 triliun atau 32 persen, sedangkan sektor sekunder sebesar Rp0,87 triliun atau 5,6 persen.

Sementara itu, investasi PMA sebesar Rp4,67 triliun terdiri atas sektor tersier Rp1,99 triliun atau 43 persen, sektor sekunder Rp1,37 triliun atau 29 persen, dan sektor primer Rp1,29 triliun atau 28 persen.

Secara rinci, nilai investasi sektor primer berasal dari PMDN sebesar Rp4,95 triliun dan PMA Rp1,30 triliun sehingga totalnya mencapai Rp6,26 triliun. Pada sektor sekunder, PMDN berkontribusi Rp871,51 miliar dan PMA Rp1,37 triliun dengan total Rp2,24 triliun. Sedangkan sektor tersier mencatat nilai terbesar, yakni PMDN Rp9,73 triliun dan PMA Rp1,99 triliun sehingga totalnya mencapai Rp11,73 triliun.

Selain nilai investasi, realisasi tersebut juga menghasilkan 8.354 proyek investasi di Provinsi Riau. Untuk PMDN, terdapat 7.534 proyek dengan nilai Rp15,56 triliun. Sedangkan PMA mencatat 820 proyek dengan nilai investasi US$282,92 juta atau sekitar Rp4,67 triliun.

Secara nasional, DKI Jakarta masih menjadi daerah dengan realisasi investasi tertinggi sebesar Rp94,90 triliun dengan 163.375 proyek, disusul Jawa Barat Rp61,30 triliun dan Jawa Timur Rp40,10 triliun. Di Sumatera, setelah Riau terdapat Kepulauan Riau dengan investasi Rp16,60 triliun, Sumatera Selatan Rp14 triliun, Sumatera Utara Rp9,50 triliun, dan Lampung Rp7,40 triliun.

Vera menambahkan, investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

Karena itu, DPMPTSP Provinsi Riau berkomitmen menghadirkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan investor agar tercipta iklim usaha yang semakin kondusif.

Vera optimistis tren positif tersebut dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun melalui kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Riau, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Harapannya, investasi yang terus tumbuh tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah, tetapi juga menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau," tutupnya.

Ini 12 Kabupaten/Kota Penyumbang Investasi di Riau: Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan Teratas

Thu, 23 Jul 2026 20:09:31 +0700

PEKANBARU - Realisasi investasi Provinsi Riau pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp20,23 triliun atau meningkat 59,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut menempatkan Riau di peringkat ke-8 nasional sekaligus menjadi provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Pulau Sumatera.

Dari total investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi dengan nilai Rp15,56 triliun atau sekitar 77 persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp4,67 triliun atau sekitar 23 persen. Sepanjang Triwulan II 2026, investasi tersebut terealisasi melalui 8.354 proyek yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Data tersebut disampaikan dalam Rilis Realisasi Investasi Triwulan II dan Semester I Tahun 2026 yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau.

Kepala DPMPTSP Provinsi Riau, Vera Angelika OK, ST, MT, mengatakan capaian tersebut menunjukkan investasi terus tumbuh di berbagai daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Berdasarkan realisasi investasi per kabupaten/kota, Pemerintah Kota Pekanbaru menempati peringkat pertama dengan nilai investasi Rp4,7 triliun dari 3.911 proyek.

"Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Riau, Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah proyek investasi terbanyak pada Triwulan II 2026," ungkapnya, Kamis (23/7/2026).

Peringkat kedua ditempati Pemerintah Kabupaten Kampar dengan realisasi investasi sebesar Rp4,7 triliun melalui 647 proyek. Kampar membuktikan daya saingnya yang sangat kuat sebagai kawasan penyangga industri dan perkebunan strategis di Provinsi Riau.

Di posisi ketiga, Pemerintah Kabupaten Pelalawan membukukan investasi sebesar Rp2,5 triliun dari 403 proyek. Pelalawan terus menunjukkan konsistensinya sebagai basis hilirisasi industri pulp and paper serta pengolahan sumber daya alam berbasis hutan tanaman industri (HTI).

Peringkat keempat diraih Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi investasi Rp2,5 triliun melalui 829 proyek. Sebagai kota pelabuhan dan kawasan industri, Dumai tetap menjadi salah satu magnet utama masuknya investasi berskala besar dan strategis di Provinsi Riau.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berada di posisi kelima dengan realisasi investasi sebesar Rp2,1 triliun dari 723 proyek, memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penopang pertumbuhan investasi di sektor industri, energi, dan perkebunan.

Selanjutnya, peringkat keenam ditempati Kabupaten Siak dengan realisasi investasi sebesar Rp1,1 triliun. Posisi ketujuh diraih Kabupaten Kuantan Singingi dengan investasi Rp916,4 miliar, disusul Kabupaten Indragiri Hilir di peringkat kedelapan sebesar Rp599 miliar.

Pada posisi kesembilan terdapat Kabupaten Rokan Hulu dengan realisasi investasi Rp417,7 miliar, diikuti Kabupaten Indragiri Hulu di peringkat kesepuluh sebesar Rp408,5 miliar.

Selanjutnya Kabupaten Kepulauan Meranti berada di posisi ke-11 dengan investasi Rp130,2 miliar, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir menempati peringkat ke-12 dengan realisasi investasi Rp119,5 miliar.

Vera menegaskan Pemerintah Provinsi Riau melalui DPMPTSP akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan proses perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada para investor.

"Pemerintah Provinsi Riau melalui DPMPTSP berkomitmen untuk terus menjaga iklim investasi yang kondusif. Langkah ini dilakukan dengan menyederhanakan proses perizinan dan memberikan pelayanan terbaik bagi para investor agar terjaga pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Vera.

Selain menjaga kemudahan berusaha, Pemerintah Provinsi Riau juga terus memperkuat program hilirisasi melalui identifikasi dan pendataan terhadap berbagai produk hilir yang telah diproduksi oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Riau.

"Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pengembangan hilirisasi melakukan identifikasi dan pendataan terhadap produk-produk hilir yang telah diproduksi oleh perusahaan PMA dan PMDN di Provinsi Riau. Hal ini dilakukan guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, diharapkan kiranya dapat menjadikan Riau sebagai motor penggerak ekonomi nasional dengan fokus kepada pengembangan industri hilir dan ekonomi hijau yang berkelanjutan," tutup Vera.

Tinjau Lokasi Huntap bagi Korban Bencana Aceh Tamiang, Menteri Nusron Pastikan Lahan 100% Siap Digunakan

Thu, 23 Jul 2026 19:56:34 +0700

Aceh Tamiang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan penyiapan lahan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi 4.159 kepala keluarga korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang telah rampung. Dengan selesainya penyiapan lahan, Kementerian ATR/BPN mendukung percepatan pembangunan Huntap agar masyarakat segera memiliki tempat tinggal yang layak.

"Kami memastikan tanah di Aceh Tamiang untuk Huntap sudah ready to use, 100%. Tidak ada isu lagi terkait ketersediaan lahan. Karena itu, kami meminta seluruh kolega di pemerintahan untuk secepatnya mempercepat pembangunan. Tidak ada lagi alasan karena lahannya sudah siap," ujar Menteri Nusron saat meninjau salah satu lokasi pembangunan Huntap di Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (23/07/2026).

Untuk memenuhi kebutuhan Huntap bagi 4.159 kepala keluarga, pemerintah menyiapkan lahan seluas sekitar 179 hektare yang berasal dari sejumlah perusahaan, baik milik BUMN maupun swasta. Salah satu lokasi yang Menteri Nusron kunjungi berada di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara I seluas 10 hektare yang rencananya akan dibangun sekitar 500 unit Huntap.

Di lokasi tersebut, sudah ada 108 unit rumah yang dibangun dengan dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara, pembangunan sisa unit lainnya akan dilanjutkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait yang saat ini tengah berproses. “Saya menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah membantu membangun rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana," ungkap Menteri Nusron.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan separuh dari total kebutuhan 4.159 unit rumah sudah harus terpenuhi di tahun ini. “Sedangkan tahun depan selesai 100%. Karena itu, kami memastikan seluruh lahannya sudah siap agar pembangunan bisa segera dipercepat," tegas Menteri Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN menjelaskan, skema pemberian hak atas tanah untuk rumah yang akan ditempati masyarakat menyesuaikan status kepemilikan tanah. Untuk tanah yang dilepaskan oleh pemiliknya, masyarakat dapat memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM). Sementara apabila tanah tetap menjadi aset pemilik, masyarakat akan memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah menargetkan masyarakat mulai menempati Huntap secara bertahap pada tahun 2026 setelah pembangunan prasarana dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan listrik selesai. Penempatan warga juga akan disesuaikan dengan lokasi yang dekat mata pencaharian mereka sebelumnya agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, sekaligus menghindari kawasan yang berpotensi terdampak banjir kembali.

Hadir di lokasi peninjauan bersama Menteri Nusron, Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Husni (JM/FA)

2.000 Sertipikat Perlu Dipulihkan Pascabencana di Aceh Tamiang, Menteri Nusron Targetkan Selesai pada Akhir Desember

Thu, 23 Jul 2026 19:55:04 +0700

Aceh Tamiang - Sebanyak 2.000 sertipikat tanah masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang harus dipulihkan setelah hilang atau rusak akibat bencana banjir dan longsor Sumatera 2025. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan seluruh proses penerbitan sertipikat pengganti tersebut rampung pada akhir Desember 2026.

"Tahap selanjutnya adalah penerbitan sertipikat pengganti. Di Aceh Tamiang jumlah sertipikat yang harus dipulihkan ditargetkan sekitar 2.000 sertipikat. Sampai hari ini yang sudah selesai baru sekitar 120-an. Saya minta akhir Desember nanti semuanya sudah selesai," tegas Menteri Nusron, di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kamis (23/07/2026).

Sebagai bentuk realisasi percepatan, Menteri Nusron menyerahkan sembilan sertipikat pengganti bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Proses penggantian sertipikat ini terus berjalan dengan bantuan berbagai pemangku kepentingan agar masyarakat kembali memegang bukti kepemilikan tanahnya.

Percepatan pemulihan sertipikat menjadi langkah penting untuk menjaga kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Upaya tersebut juga dibarengi dengan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sertipikat Elektronik agar data pertanahan tetap terlindungi apabila terjadi bencana.

"Kalau tanahnya sudah disertipikatkan secara elektronik, terkena bencana bisa tetap aman. Karena seluruh data sudah tersimpan di dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Jadi, meskipun dokumen fisiknya hilang, data hak atas tanah masyarakat tetap bisa ditelusuri," jelas Menteri Nusron.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyambut baik percepatan pemulihan sertipikat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam proses rehabilitasi pascabencana karena memberikan kembali kepastian hukum atas tanah yang terdampak banjir dan longsor, sekaligus mendukung masyarakat untuk segera melanjutkan aktivitas dan pemulihan ekonomi.

"Sertipikat bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi merupakan jaminan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta menjadi modal bagi keberlanjutan kehidupan keluarga. Karena itu, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang telah mempercepat penerbitan sertipikat pengganti bagi warga terdampak," ujar Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi

Selain pemulihan sertipikat, Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga terus berkoordinasi dalam mendukung pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Koordinasi juga dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

Pada kunjungan kali ini, Menteri Nusron hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Husni. (JM/FA)

Menteri Nusron Tinjau Kantah Kabupaten Aceh Tamiang Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera 2025

Thu, 23 Jul 2026 19:51:40 +0700

Aceh Tamiang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera 2025, Kamis (23/07/2026). Ia melihat langsung kondisi terkini gedung dan fasilitas yang sebelumnya tidak bisa digunakan karena mengalami kerusakan akibat bencana.

"Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa aktif lagi di sini. Waktu itu pelayanan sempat tertunda sekitar dua bulan karena kondisi pascabencana dan terpaksa mengungsi. Sekarang pelayanan kepada masyarakat sudah kembali berjalan," ujar Menteri Nusron kepada awak media yang hadir di lokasi Kantah.

Kantah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kantor yang terkena dampak terparah dari bencana banjir dan tanah longsor tahun 2025 silam. Layanan pertanahan sempat dialihkan ke Kota Langsa agar masyarakat tetap bisa menerima pelayanan.

Dengan didampingi langsung oleh Kepala Kantah Kabupaten Aceh Tamiang, Husni, Menteri Nusron melihat sejumlah bagian bangunan yang sempat mengalami kerusakan, termasuk ruang penyimpanan arsip pertanahan. Ia menilai, proses pemulihan pascabencana bisa digunakan sekaligus untuk memperkuat pengelolaan arsip pertanahan melalui digitalisasi. Dengan digitalisasi dan penggunaan mikrofilm, data pertanahan diharapkan tetap aman apabila terjadi bencana sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dipulihkan lebih cepat.

Meski sudah beroperasi melayani masyarakat, proses pemulihan Kantah Kabupaten Aceh Tamiang masih berjalan secara bertahap. Gedung dan fasilitas penunjang layanan masih akan diperbaiki hingga masyarakat bisa lebih nyaman saat menerima pelayanan. Di momen ini, Menteri Nusron mengapresiasi seluruh pihak yang turut mendukung rencana rehabilitasi Kantah Kabupaten Aceh Tamiang.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri Pekerjaan Umum yang telah membantu rehabilitasi kantor ini, juga kepada Bappenas, serta semua pihak yang telah membantu sehingga kantor kami nantinya kembali layak digunakan untuk melayani masyarakat. Terima kasih atas dukungan dan kerja samanya," pungkasnya.

Pada kunjungan kali ini, Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi. (JM/FA

Satlantas Polres Inhil Laksanakan Pengaturan Lalu Lintas Saat Jam Kepulangan Sekolah

Thu, 23 Jul 2026 15:49:36 +0700

Tembilahan – Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya para pelajar, personel Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas pada jam kepulangan anak sekolah, Kamis (23/7/2026) pukul 14.00 WIB.

Kegiatan berlangsung di depan SMP Negeri 1 Tembilahan, Jalan Prof. M. Yamin, Kecamatan Tembilahan. Pengaturan lalu lintas dipimpin oleh KBO Satlantas Polres Inhil IPDA Daud Pangaribuan, S.S., bersama empat personel Satlantas, yaitu AIPDA Andy Pravenilla, BRIPKA Alwi Radi P. Sabra, BRIPTU Yosua Septyari Pasaribu, dan BRIPDA Yarlis Alfahzan Ardiyus.

Personel ditempatkan di titik rawan kepadatan kendaraan guna mengatur arus lalu lintas serta membantu penyeberangan para pelajar dan pengguna jalan lainnya. Kehadiran polisi di lokasi diharapkan mampu menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar pada jam-jam sibuk aktivitas masyarakat.

Dari hasil kegiatan, tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) yang kondusif di sekitar lokasi. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meminimalisir potensi kemacetan, pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kehadiran personel di tengah aktivitas masyarakat.

Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasat Lantas AKP Ricky Marzuki, S.H., menyampaikan bahwa pengaturan lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah merupakan kegiatan rutin yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menjamin keselamatan para pelajar dan pengguna jalan.

Polres Inhil akan terus hadir untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas tutupnya.

Kabar Duka: Haryono Seri Bijawangsa, Presiden Bangsa Orang Laut Sedunia Wafat di Pekanbaru

Thu, 23 Jul 2026 15:39:41 +0700

PEKANBARU – Kabar duka menyelimuti dunia pendidikan dan masyarakat adat pesisir Riau. Presiden Bangsa Orang Laut Sedunia yang juga Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (Unri), Dr. Haryono Maha Seri Bijawangsa, meninggal dunia pada Kamis (23/7/2026) pagi di Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

Berdasarkan pantauan di rumah duka yang berlokasi di Kompleks Grand Delima Residence Pekanbaru, para pelayat dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, hingga kerabat terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir. Jenazah almarhum tiba di rumah duka sekitar pukul 10.30 WIB setelah diberangkatkan dari rumah sakit.

Kepergian sosok akademisi sekaligus pejuang hak-hak masyarakat adat asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ini mendatangkan duka mendalam bagi civitas akademika Universitas Riau. Almarhum Dr. Haryono dikenal luas sebagai pendidik yang penuh dedikasi serta aktif mengabdi di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

"Kami keluarga besar Unri mengucapkan duka yang mendalam atas meninggalnya Dr. Haryono. Almarhum merupakan dosen FKIP yang penuh dedikasi dan komitmen untuk mengabdi pada Unri," ujar Wakil Rektor I Universitas Riau, Dr. Mexsasai Indra, saat menyampaikan duka cita kepada awak media di Pekanbaru.

Pihak keluarga mengonfirmasi bahwa setelah disemayamkan sementara di rumah duka Pekanbaru, jenazah langsung diboyong menuju kampung halamannya di Kabupaten Indragiri Hilir untuk dimakamkan di tanah kelahirannya.

Abang kandung almarhum, Suhardi, menyampaikan rasa kehilangan yang amat mendalam atas berpulangnya sang adik. Ia mengenang almarhum sebagai sosok yang semasa hidupnya tidak pernah lelah memperjuangkan nasib dan akses pendidikan bagi anak-anak nelayan di Negeri Seribu Parit.

"Mohon dimaafkan jika ada salah dari adik kami. Kami sangat kehilangan, dan siang ini jenazah langsung dibawa ke kampung halaman di Kecamatan Concong untuk dimakamkan di sana," ungkap Suhardi dengan nada haru.

Duka mendalam juga dirasakan oleh para budayawan Riau. Seniman Riau, Mosthamir Thalib, menyebut Dr. Haryono sebagai figur langka dan tokoh terpandang yang menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat Suku Laut di kawasan pesisir Indragiri Hilir.

"Beliau bagian dari keluarga besar kami dari pesisir Inhil. Sangat merasa kehilangan. Sangat sedikit dari Suku Laut yang menjadi orang terpandang di daerah ini, nyaris dia satu-satunya," puji Mosthamir Thalib mengenang rekam jejak pengabdian almarhum semasa hidup.

Dinkes Riau Catat 1.170 Kasus Positif HIV Selama 2025, Dominasi Kelompok LSL

Thu, 23 Jul 2026 15:37:28 +0700

PEKANBARU - Dinas kesehatan (Diskes) provinsi Riau mencatat, selama kurun waktu Januari-Desember 2025 telah dilakukan testing Human Immunodeficiency Virus (HIV) kepada 195.298 orang. Dari jumlah testing tersebut, ditemukan sebanyak 1.170 orang yang positif.

Kepala Diskes Riau Zulkifli mengatakan, dari 1.170 orang positif tersebut kelompok yang paling tinggi kasus HIV adalah

Lelaki Seks Lelaki (LSL) yaitu sebanyak 462 (39,48 persen). Untuk mengantisipasi peningkatan kasus Dinas Kesehatan Provinsi Riau telah melakukan berbagai langkah dan upaya.

“Di antaranya dengan melakukan sosialisasi pencegahan HIV ke sektor Kementerian Agama Provinsi Riau dengan membekali Penghulu, Penyuluh Agama (semua agama Islam, Katolik , Kristen,Hindu, Budha) pengawas madrasah (termasuk pengawas pesantren, untuk menyampaikan pesan ke masyarakat terkait bahaya HIV serta pentingnya memperkuat iman dan taqwa di arus globalisasi saat ini,” katanya, Kamis (23/7/2026).

Dinas Kesehatan juga telah bekerja sama dengan Persatuan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Cabang Pekanbaru, dan telah melakukan Sosialisasi Pencegahan HIV dan Infeksi Penyakit Menular Seksual (IMS) kepada seluruh lapisan masyarakat. Yakni dengan mengedukasi sebanyak 5.609 orang secara langsung dan serentak serta telah meraih rekor MURI sebagai Sosialisasi Pencegahan HIV dan IMS serentak terbanyak pada bulan Januari 2026 lalu.

“Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Riau, juga telah melakukan audiensi ke beberapa kampus besar di kota Pekanbaru seperti UNRI, UIR, UIN, UMRI,PCR, Lancang Kuning, Abdurrab, Universitas Hang Tuah untuk bekerjasama serta dukungan pencegahan penularan HIV di lingkungan kampus,” paparnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga telah melakukan Sosialisasi Pencegahan HIV ke Pengurus PKK Provinsi Riau dan Pengurus PKK Kota Pekanbaru dengan harapan meningkatkan peran keluarga sebagai benteng pertahanan agar terhindar dari perilaku-perilaku yang bisa mengakibatkan tertular HIV.

“Kami juga melakukan upaya perluasan layanan pengobatan dan layanan perawatan dukungan pengobatan yang saat ini telah tersebar di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau,” jelasnya.

Sesuai Instruksi Pusat, Pemko Pekanbaru Sudah Gratiskan BPHTB Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Thu, 23 Jul 2026 15:36:07 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, telah menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat terkait penggratisan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho ini, merupakan bentuk respon cepat terhadap arahan pemerintah pusat, serta bentuk dukungan Pemko Pekanbaru untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

"Pemko Pekanbaru sudah menggratiskan untuk BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini, sejak Maret 2025 kemarin melalui Peraturan Wali Kota," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, T Denny Muharpan, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, kebijakan Wali Kota Pekanbaru ini juga bentuk komitmen mendukung program nasional tiga juta rumah melalui kebijakan mempermudah perizinan dan menggratiskan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Denny menyebut untuk mendapatkan keringanan ini, salah satunya adalah masyarakat yang memiliki rumah subsidi atau masyarakat yang berpenghasilan rendah.

"Penghasilannya itu berkisar dibawah Rp7 juta per bulan. Memang masyarakat yang berpenghasilan rendah," jelasnya.

Seperti diketahui, bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah yang masih memungut biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dikenai sanksi pidana.

Menurutnya, kebijakan pembebasan biaya tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri sehingga wajib dipatuhi seluruh daerah.

Tito meminta setiap pelanggaran dijadikan temuan karena pungutan yang tetap dilakukan dinilai sebagai tindakan melanggar aturan.

Selain sanksi pidana, pemerintah juga akan memberikan teguran kepada daerah yang tidak patuh dan mengumumkan nama daerah tersebut kepada publik, media, DPRD, hingga gubernur sebagai bentuk sanksi sosial.

Di sisi lain, Tito menyiapkan insentif bagi pemerintah daerah yang mendukung program perumahan rakyat. Saat ini, sebanyak 509 pemerintah daerah telah menerbitkan aturan pembebasan BPHTB bagi MBR. Namun, masih ada sejumlah daerah yang belum menjalankannya.

Tekan Penyebaran DBD, UPT Puskesmas Pulau Merbau Gelar Gerakan Larvasidasi Massal

Thu, 23 Jul 2026 15:34:36 +0700

SELATPANJANG – Upaya mencegah penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terus diintensifkan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Menindaklanjuti instruksi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, seluruh UPT Puskesmas diminta melaksanakan Gerakan Larvasidasi Massal secara serentak pada pekan keempat hingga kelima Juli 2026 sebagai bagian dari program pengendalian penyakit tular vektor.

Gerakan ini difokuskan pada pemberantasan jentik nyamuk Aedes aegypti melalui penaburan larvasida di tempat penampungan air yang berpotensi menjadi lokasi perkembangbiakan nyamuk. Kegiatan strategis ini turut diintegrasikan dengan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus, pemeriksaan jentik berkala, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat luas.

Salah satu aksi nyata berlangsung di Kecamatan Pulau Merbau pada Kamis (23/7/2026) yang dipusatkan di Gedung Hambali Centre, Desa Semukut. Kegiatan ini melibatkan sinergi lintas sektor secara masif, mulai dari jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader kesehatan, Bhabinkamtibmas, hingga elemen masyarakat setempat.

Distribusi Bubuk Abate dan Keterlibatan Aktif Warga

Kepala UPT Puskesmas Pulau Merbau, dr. Puji Tri Handayani, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian persiapan matang sebelum meresmikan gerakan tersebut. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Puskesmas juga mengondisikan pendistribusian logistik pencegahan hingga ke tingkat tapak.

"Koordinasi telah kami lakukan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader kesehatan, dan unsur terkait lainnya. Selain itu, bidan desa juga kami bekali bubuk Abate untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan berkembangnya jentik nyamuk penyebab DBD," terang dr. Puji Tri Handayani.

dr. Puji menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian DBD tidak semata-mata bergantung pada petugas medis di lapangan. Keterlibatan aktif warga dalam menjaga kebersihan lingkungan secara mandiri dan konsisten menjadi kunci utama dalam memutus rantai penularan DBD di permukiman.

Sinergi Gotong Royong dan Pembukaan Gerakan di Pulau Merbau

Dalam kesempatan yang sama, Camat Pulau Merbau, Hermansyah, SH, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif cepat UPT Puskesmas Pulau Merbau dalam melindungi warga dari ancaman penyakit akibat gigitan nyamuk. Ia mengingatkan bahwa DBD merupakan ancaman serius yang dapat menyerang segala usia tanpa terkecuali.

"Puskesmas telah menyediakan bubuk larvasida dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Namun keberhasilan pencegahan sangat ditentukan oleh kepedulian seluruh warga. Gerakan ini akan memberikan dampak apabila dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan di lingkungan masing-masing," ungkap Hermansyah, SH.

Mengakhiri arahannya sebelum membuka gerakan secara resmi, Hermansyah mengajak seluruh kepala desa, RT/RW, dan kader kesehatan untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong. Warga diimbau mengoptimalkan PSN 3M Plus serta memanfaatkan bubuk larvasida pada penampungan air yang sulit dikuras demi mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas DBD.

CPO Basahi Jalan Lintas Duri, Polantas Bengkalis Tangani Tabrakan Beruntun 4 Truk Fuso

Thu, 23 Jul 2026 15:32:17 +0700

BENGKALIS — Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan empat unit truk berukuran besar terjadi di Jalan Lintas Pekanbaru - Duri, tepatnya di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Insiden tersebut berlangsung pada Kamis pagi (23/7/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, saat arus lalu lintas mulai padat oleh aktivitas masyarakat setempat.

Kecelakaan lalu lintas beruntun ini dikonfirmasi langsung oleh Kasat Lantas Polres Bengkalis, AKP Shandra Amalia. Pihak kepolisian segera menerjunkan personel ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pengamanan, evakuasi kendaraan, serta mengurai kemacetan panjang yang sempat timbul akibat insiden tersebut.

"Adapun kendaraan yang terlibat dalam musibah ini didominasi oleh armada berukuran besar. Keempat armada tersebut meliputi satu unit armada kargo Mobil Mitsubishi Fuso dengan nomor polisi B 9570 PIN, serta tiga unit truk tangki penampung CPO masing-masing berpelat BM 8202 PU, BK 8134 GQ, dan BM 8235 VU," ujar Shandra.

Peristiwa bernasib naas ini bermula ketika Mobil Mitsubishi Fuso tangki BM 8202 PU bergerak melaju dari arah Pekanbaru menuju Duri. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan, yakni dari Duri menuju Pekanbaru, melintas armada Mobil Mitsubishi Fuso B 9570 PIN yang melintasi kontur jalan berupa tanjakan di lokasi kejadian.

"Saat armada melintasi tanjakan curam tersebut, ruang jalan menjadi sempit hingga benturan awal tidak terelakkan. Sisi sebelah kanan Mobil Fuso tangki BM 8202 PU menabrak bagian belakang Mobil Mitsubishi Fuso B 9570 PIN yang sedang melaju perlahan menaiki tanjakan," ucapnya.

Tak berhenti di situ, dampak dari benturan pertama membuat truk tangki BM 8202 PU mendadak gagal menanjak hingga berujung kehilangan kendali penuh atas kendaraannya.

"Truk tangki tersebut meluncur mundur tak terkendali hingga memicu benturan beruntun dengan armada tangki lain yang berada di belakangnya, yakni menghantam keras sisi kanan badan armada Mobil Mitsubishi Fuso tangki BK 8134 GQ," jelas Shandra.

Laju mundur truk tangki BM 8202 PU baru benar-benar terhenti setelah menghantam bagian depan armada tangki lainnya, Mobil Mitsubishi Fuso BM 8235 VU. Kerasnya benturan beruntun ini menyebabkan dinding tangki BM 8202 PU mengalami kebocoran parah hingga muatan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) melimpah ruah memenuhi permukaan badan jalan nasional tersebut.

Meski menyebabkan kemacetan dan kepanikan akibat kondisi jalanan yang menjadi licin disiram tumpahan CPO, AKP Shandra Amalia mengonfirmasi tidak ada korban jiwa dalam musibah ini.

"Seluruh pengemudi dilaporkan selamat, sementara keempat kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan materiil di beberapa bagian dan kini dalam penanganan petugas," pungkasnya.

Bhabinkamtibmas Polsek Mandah Cek Perkembangan Tanaman Jagung di Lahan PT RSA, Dukung Swasembada Pangan

Thu, 23 Jul 2026 15:28:27 +0700

Mandah – Dalam rangka mendukung program Swasembada Ketahanan Pangan, Bhabinkamtibmas Desa Belaras melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung di lahan milik PT. Riau Sawitindo Abadi (RSA), Blok E33 Divisi I, Desa Belaras Barat, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (23/7/2026) pukul 14.30 WIB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Belaras BRIPKA Nurfajri, P. bersama Askep PT. Riau Sawitindo Abadi, Masri, di lahan jagung seluas 1,5 hektare yang menjadi bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional.

Pengecekan dilakukan untuk memantau pertumbuhan tanaman jagung sekaligus memastikan perkembangan tanaman berjalan sesuai dengan usia tanam. Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, tanaman jagung menunjukkan kondisi yang baik dengan pertumbuhan yang terus meningkat sesuai umur bibit.

Selain memantau kondisi tanaman, kegiatan ini juga menjadi bentuk sinergi antara Polri dan pihak perusahaan dalam mendukung keberhasilan program pemerintah di bidang ketahanan pangan, khususnya di wilayah Kecamatan Mandah.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan tanaman jagung yang dibudidayakan dapat tumbuh optimal hingga masa panen, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan swasembada pangan di Kabupaten Indragiri Hilir.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan Pastikan Keamanan Barang Bawaan Penumpang Speedboat Tujuan Batam

Thu, 23 Jul 2026 14:50:57 +0700

Tembilahan - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan kembali melayani keberangkatan penumpang speedboat pada Kamis (23/7/2026). Pada hari ini, keberangkatan diarahkan menuju Batam dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jasa di Terminal Penumpang Tembilahan.

Dalam setiap proses pelayanan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan memastikan seluruh tahapan keberangkatan berjalan tertib sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Salah satu fokus utama adalah menjamin keamanan barang bawaan penumpang sejak memasuki area terminal hingga proses naik ke atas kapal.

Seluruh barang bawaan penumpang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan guna mengantisipasi masuknya barang-barang yang dilarang maupun berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo dalam menciptakan perjalanan laut yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan, Riky Armadi, ST., M.Sc, mengatakan bahwa keamanan barang bawaan penumpang merupakan salah satu prioritas utama dalam pelayanan di terminal penumpang. Menurutnya, setiap barang yang dibawa penumpang harus melalui prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pelindo Regional 1 Tembilahan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna jasa. Kami memastikan setiap barang bawaan penumpang diperiksa dengan baik untuk menjaga keamanan bersama serta mendukung kelancaran operasional keberangkatan speedboat," ujar Riky Armadi.

Ia menambahkan, keberhasilan pelayanan di terminal tidak hanya diukur dari ketepatan jadwal keberangkatan, tetapi juga dari terjaminnya keamanan dan kenyamanan penumpang selama berada di kawasan pelabuhan. Oleh karena itu, seluruh petugas terus meningkatkan kewaspadaan dan memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.

Melalui sinergi seluruh petugas operasional, keamanan, dan pelayanan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan terus berupaya menghadirkan layanan transportasi laut yang profesional, andal, dan berorientasi pada kepuasan pengguna jasa. Pemeriksaan barang bawaan dilakukan secara cermat tanpa mengurangi kenyamanan penumpang.

Dengan pelayanan yang optimal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan berharap setiap perjalanan speedboat, termasuk rute Tembilahan–Batam, dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya Pelindo dalam memberikan layanan kepelabuhanan yang berkualitas serta mendukung konektivitas transportasi laut di wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya.

Jaga Kondusivitas, Personel Polsek Sinaboi Gelar KRYD Antisipasi Kejahatan C3 dan Premanisme

Thu, 23 Jul 2026 14:41:49 +0700

Rokan Hilir | – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, personel Polsek Sinaboi melaksanakan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada Rabu malam (22/7/2026).

Patroli yang dimulai sekitar pukul 21.30 WIB tersebut dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Sinaboi bersama personel yang terdiri dari Aipda Riki Afrizal dan Brigadir Sianturi. Kegiatan difokuskan pada sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya tindak kriminalitas, di antaranya Jalan Lintas Sinaboi–Kepulauan Sungai Bakau, Jalan Utama Kepulauan Sinaboi Besar, serta Jalan Syuhada.

Dalam patroli tersebut, personel melakukan pemantauan dan pemeriksaan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan Kamtibmas, seperti tindak pidana C3 (Curas, Curat, dan Curanmor), penyalahgunaan narkotika, kepemilikan senjata tajam maupun senjata api rakitan, serta aksi premanisme di wilayah hukum Polsek Sinaboi.

Hasil patroli menunjukkan situasi di lapangan dalam keadaan aman dan kondusif. Petugas tidak menemukan adanya indikasi tindak kriminal, peredaran narkoba, maupun kepemilikan barang berbahaya selama kegiatan berlangsung.

Kegiatan preventif ini merupakan bentuk komitmen Polsek Sinaboi dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polsek Sinaboi.

Seluruh rangkaian KRYD berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Hingga patroli berakhir, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Sinaboi tetap terjaga dalam keadaan kondusif. Pungkasnya (MH)

BKAD Inhil Perkuat Sinergi dengan PT Taspen, Kaban Hadiri Rekonsiliasi Premi Jaminan Sosial ASN

Thu, 23 Jul 2026 14:40:41 +0700

Pekanbaru - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir, Feri Irawan, S.E., M.Si., menghadiri kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Premi IWP 8%, JKK, dan JKM Triwulan II Tahun 2026 yang diselenggarakan bagi Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor PT Taspen Cabang Pekanbaru, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi forum penting dalam menyamakan data penerimaan premi serta mengevaluasi pelaksanaan kewajiban iuran yang berkaitan dengan program kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau turut ambil bagian sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih baik.

Kehadiran Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendukung tertib administrasi pengelolaan iuran wajib pegawai (IWP) sebesar 8 persen, serta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang dikelola oleh PT Taspen.

Melalui rekonsiliasi tersebut, diharapkan setiap pemerintah daerah dapat memastikan kesesuaian data antara instansi dengan PT Taspen. Langkah ini penting untuk meminimalisir perbedaan data sekaligus meningkatkan akurasi pelaporan administrasi keuangan yang berkaitan dengan hak-hak ASN.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan PT Taspen. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para aparatur sipil negara, khususnya dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

BKAD Kabupaten Indragiri Hilir memandang bahwa pengelolaan iuran yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional. Oleh karena itu, setiap proses rekonsiliasi menjadi langkah strategis dalam menjaga validitas data dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya keselarasan data yang dihasilkan melalui kegiatan ini, diharapkan proses administrasi pembayaran premi maupun klaim manfaat jaminan sosial dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan akurat. Hal tersebut tentunya akan memberikan manfaat nyata bagi ASN sebagai peserta program Taspen.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan PT Taspen dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi ASN dapat semakin optimal, profesional, serta memberikan kepastian dan perlindungan yang berkelanjutan.

Wujudkan Wilayah Kondusif, Serka Jondri Gelar Patroli dan Sosialisasi Tapal Batas di Sungai Perak

Thu, 23 Jul 2026 12:55:58 +0700

Tembilahan - Babinsa Koramil 01/Tembilahan Kodim 0314/Inhil, Serka Jondri, melaksanakan kegiatan patroli sekaligus sosialisasi tapal batas di wilayah Kelurahan Sungai Perak, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir kamis (23/07)

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial Babinsa dalam rangka memantau kondisi wilayah sekaligus memastikan situasi di daerah tapal batas tetap aman, tertib, dan kondusif. Patroli juga bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan wilayah.

Patroli dilaksanakan dengan menyusuri titik-titik yang dianggap strategis di wilayah Kelurahan Sungai Perak. Adapun lokasi kegiatan berada pada titik koordinat -0,311435 103,21765 E dengan arah 169°, yang menjadi salah satu area pemantauan dalam pelaksanaan tugas Babinsa.

Selain melaksanakan patroli, Serka Jondri juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memahami keberadaan tapal batas wilayah. Masyarakat diimbau untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan.

Dalam kegiatan tersebut, Serka Jondri menekankan bahwa sinergi antara aparat TNI dan masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi keamanan wilayah. Melalui komunikasi sosial yang baik, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis serta meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Kegiatan patroli dan sosialisasi ini melibatkan personel gabungan yang terdiri dari 1 personel TNI dan 2 orang masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya kerja sama yang baik dalam mendukung upaya pengamanan dan pengawasan wilayah.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah patroli terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun potensi gangguan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Kelurahan Sungai Perak.

Kegiatan patroli dan sosialisasi berakhir pada pukul 12.00 WIB dengan hasil yang baik. Diharapkan melalui kegiatan rutin seperti ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keamanan wilayah dan tapal batas akan terus meningkat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif.

Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran Monitoring Perawatan Kebun Sayuran Warga di Desa Tagagiri Tama Jaya

Thu, 23 Jul 2026 12:02:42 +0700

Pelangiran - Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran, BRIPKA HP. Siregar, melaksanakan kegiatan monitoring perawatan kebun sayuran milik warga di Desa Tagagiri Tama Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kamis (23/7/2026). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memastikan tanaman warga berkembang dengan baik.

Monitoring dilaksanakan mulai pukul 11.00 WIB di kebun sayuran Desa Tagagiri Tama Jaya. Dalam kegiatan tersebut, BRIPKA HP. Siregar melakukan pengecekan secara langsung terhadap perkembangan tanaman pare yang saat ini telah memasuki fase pertumbuhan dan menunjukkan kondisi yang baik.

Selain memantau perkembangan tanaman, Bhabinkamtibmas juga mengingatkan warga agar rutin melakukan perawatan tanaman, terutama dalam pemberian pupuk secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesuburan tanaman sehingga hasil panen nantinya dapat lebih optimal.

Dari hasil pemantauan di lapangan, tanaman pare terlihat tumbuh dengan baik dan relatif merata. Pertumbuhan tanaman juga mengalami peningkatan yang sesuai dengan umur bibit, sehingga menunjukkan bahwa proses budidaya berjalan sesuai harapan.

Pemberian pupuk secara rutin menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan monitoring tersebut. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman diharapkan tetap sehat, subur, serta memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai gangguan yang dapat memengaruhi pertumbuhannya.

Kapolsek Pelangiran IPTU Iwan Saputra, SH., MH., menjelaskan bahwa kegiatan monitoring yang dilakukan Bhabinkamtibmas merupakan bagian dari pendampingan Polri kepada masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan. Kehadiran anggota di lapangan diharapkan dapat memberikan motivasi kepada warga agar terus merawat kebun secara maksimal.

Menurut IPTU Iwan Saputra, keberhasilan budidaya tanaman tidak hanya bergantung pada proses penanaman, tetapi juga pada perawatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, Polsek Pelangiran akan terus mendorong Bhabinkamtibmas untuk aktif melakukan pemantauan serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan tanaman.

Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan kebun sayuran warga di Desa Tagagiri Tama Jaya terus berkembang dengan baik dan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat. Polsek Pelangiran berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat dan berdampak positif.

Kepala Desa Pulau Palas Pimpin Rapat Pembentukan Panitia HUT ke-81 RI, Wujudkan Perayaan Meriah dan Kebersamaan

Thu, 23 Jul 2026 11:03:16 +0700

Tembilahan Hulu -;Pemerintah Desa Pulau Palas menggelar rapat pembentukan panitia peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Kamis (23/07). Kegiatan tersebut berlangsung dengan melibatkan unsur pemerintah desa, masyarakat, serta mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pulau Palas, Arifin, S.Ag, yang didampingi oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perangkat desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi wujud sinergi dalam mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan agar berjalan dengan baik dan sukses.

Dalam rapat tersebut, peserta membahas pembentukan struktur kepanitiaan, pembagian tugas, hingga rencana pelaksanaan berbagai perlombaan dan kegiatan yang akan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Seluruh peserta turut memberikan masukan dan ide demi menyukseskan perayaan tahun ini.

Kepala Desa Pulau Palas, Arifin, S.Ag, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

"Melalui pembentukan panitia ini, saya berharap seluruh elemen masyarakat dapat saling bekerja sama dan berpartisipasi aktif. Kesuksesan peringatan HUT Kemerdekaan merupakan tanggung jawab bersama sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa," ujar Arifin.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa KKN Tahun 2026 yang ikut berpartisipasi dalam proses persiapan kegiatan. Menurutnya, kehadiran mahasiswa diharapkan mampu memberikan ide-ide kreatif serta membantu menyukseskan berbagai agenda yang telah direncanakan.

Sementara itu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, dan tokoh masyarakat menyatakan komitmennya untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Kolaborasi lintas elemen dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan peringatan HUT RI berlangsung aman, tertib, dan meriah.

Melalui rapat pembentukan panitia ini, Pemerintah Desa Pulau Palas berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang akan digelar. Semangat kebersamaan, gotong royong, dan rasa cinta tanah air diharapkan menjadi nilai utama dalam menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa 2026, Kejari Inhil Teguhkan Komitmen Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis

Thu, 23 Jul 2026 10:54:20 +0700

Tembilahan - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir mengikuti kegiatan Syukuran Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Tahun 2026 yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu. Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Sugito, S.H., bersama Kepala Sub Bagian Pembinaan, para Kepala Seksi, serta seluruh pegawai Kejari Indragiri Hilir di Aula Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

Syukuran Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2026 dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin. Dalam arahannya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan Adhyaksa atas dedikasi, integritas, dan pengabdian yang telah diberikan dalam menjalankan tugas penegakan hukum di seluruh Indonesia.

Selain itu, Jaksa Agung mengajak seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia untuk terus memperkuat profesionalisme, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pesan tersebut menjadi semangat bersama bagi seluruh insan Adhyaksa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Sugito, S.H., mengatakan bahwa peringatan Hari Bhakti Adhyaksa bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi momentum refleksi untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi Kejaksaan secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi keadilan.

Menurut Sugito, seluruh jajaran Kejari Indragiri Hilir akan terus mendukung kebijakan Jaksa Agung dengan memberikan pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan berkeadilan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dijaga melalui kinerja yang nyata.

Lebih lanjut, Sugito menjelaskan bahwa Kejari Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Ia berharap semangat Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2026 dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara, sekaligus menghadirkan institusi Kejaksaan yang semakin dipercaya masyarakat.
Kegiatan syukuran berlangsung dengan penuh khidmat dan diikuti seluruh peserta secara tertib hingga selesai.

Melalui momentum Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2026, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, modern, berintegritas, serta hadir memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat.