Latest Posts

Usai Salat Jumat di Masjid Besar Nurul Huda, Kapolsek Concong Imbau Masyarakat Waspadai Berita Hoaks

Fri, 23 Oct 2026 15:06:48 +0700

CONCONG – Kapolsek Concong, Ipda Anisko, S.H., M.H., mengimbau masyarakat agar bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di media sosial, serta tidak mudah percaya terhadap berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Imbauan tersebut disampaikan dalam kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) usai melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Besar Nurul Huda, Kecamatan Concong, Jumat (23/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Concong menekankan pentingnya menerapkan prinsip *tabayyun*, yaitu memeriksa, meneliti, dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas membuat masyarakat dapat menerima dan membagikan berita dengan sangat cepat. Namun, kecepatan tersebut harus diimbangi dengan sikap bijak dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.

Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menerapkan prinsip tabayyun, yaitu teliti terlebih dahulu sebelum menyebarkan berita. Pastikan apakah informasi tersebut benar, dari mana sumbernya, siapa yang menyampaikan, dan apakah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jangan sampai kita langsung membagikan suatu berita hanya karena judulnya menarik atau karena informasi tersebut sedang ramai diperbincangkan, padahal belum tentu benar,” ujar Kapolsek Concong dalam imbauannya.

Ia juga mengingatkan bahwa menyebarkan berita hoaks atau informasi yang belum terverifikasi dapat memicu kesalahpahaman, memecah belah persatuan, merusak nama baik seseorang, bahkan mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang bernada menghasut, mengandung fitnah, memancing emosi, maupun berpotensi menimbulkan konflik. Apabila menemukan informasi yang diragukan kebenarannya, masyarakat diharapkan tidak langsung meneruskan pesan tersebut, melainkan melakukan pengecekan melalui sumber resmi dan pihak yang berwenang.

“Jangan sampai kita menjadi bagian dari penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Ingat, sekali informasi tersebar, dampaknya bisa meluas dan tidak mudah untuk diperbaiki. Karena itu, mari kita gunakan media sosial secara bertanggung jawab, saring sebelum *sharing*, serta jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolsek Concong mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Harkamtibmas dengan membangun budaya komunikasi yang sehat, saling menghormati, dan tidak mudah terpecah akibat informasi yang menyesatkan.

Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Kesadaran untuk memeriksa kebenaran informasi merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap orang demi menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif.

Melalui imbauan tersebut, Polsek Concong berharap masyarakat semakin cerdas dalam menyikapi arus informasi, mampu membedakan berita yang dapat dipercaya dengan informasi yang belum teruji kebenarannya, serta tidak ikut menyebarkan konten yang berpotensi menimbulkan keresahan.

Dengan mengedepankan prinsip *tabayyun* dan semangat kebersamaan, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Concong senantiasa terjaga dengan baik, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif.

Dukung Pemenuhan Hak Integrasi, Lapas Tembilahan Gelar Sidang TPP bagi Warga Binaan

Fri, 23 Oct 2026 14:24:41 +0700

Tembilahan – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tembilahan melalui Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) terkait usulan integrasi Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) pada Jumat (23/10/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi Bimkemaswat dan diikuti oleh 25 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 22 WBP mengikuti sidang dalam rangka usulan Pembebasan Bersyarat (PB), sementara 3 WBP mengikuti sidang terkait usulan Cuti Bersyarat (CB). Sidang TPP dilaksanakan untuk membahas dan menilai kelayakan usulan integrasi berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Sidang TPP menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemenuhan hak integrasi bagi warga binaan. Setiap usulan dibahas dengan memperhatikan kelengkapan administrasi serta hasil pembinaan warga binaan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengusulan.

Hasil pelaksanaan Sidang TPP selanjutnya disampaikan dan dikoordinasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Lapas Kelas IIA Tembilahan terus berkomitmen melaksanakan proses pemberian hak integrasi secara transparan, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsinyering HPL Badan Bank Tanah, Wamen Ossy Ingatkan Soal Keseimbangan Kecepatan Layanan dan Kepastian Hukum

Fri, 23 Oct 2026 14:17:50 +0700

Jakarta - Ketersediaan tanah yang kini dikelola oleh Badan Bank Tanah adalah salah satu landasan penting dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria. Oleh karena itu, penyelesaian permohonan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar tanah yang berpotensi dimanfaatkan untuk Reforma Agraria dapat diproses sesuai ketentuan hukum.

“Kecepatan pelayanan merupakan kebutuhan bagi Kementerian ATR/BPN, dan kepastian hukum juga jadi kewajiban kementerian kita untuk memberikannya. Jadi, dua hal ini harus dibaca dalam satu tarikan napas,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat membuka Konsinyering Permohonan HPL Badan Bank Tanah Tahun 2026, di Jakarta pada Kamis (22/10/2026).

Di tahun 2026 ini, target perolehan HPL Badan Bank Tanah mencapai sekitar 35.451 hektare. Dari target tersebut, sekitar 31.606 hektare atau 89,15% telah masuk dalam proses permohonan HPL. Namun, dari 57 lokasi yang ditangani, baru 12 lokasi yang telah terbit HPL-nya. Untuk menindaklanjutinya, Wamen Ossy meminta jajaran terkait mengidentifikasi kendala dan memprioritaskan permohonan berdasarkan kesiapan agar proses penyelesaian dapat berjalan lebih efektif.

“Jangan sampai keinginan mempercepat target membuat kita mengabaikan ketentuan. Sebaliknya, jangan pula administrasi yang sudah sebenarnya jelas kemudian menjadi alasan keterlambatan. Jangan mempersulit sesuatu yang mudah,” tegas Wamen Ossy.

Lebih lanjut ia menyampaikan, berdasarkan data yang dibahas dalam konsinyering, terdapat potensi 36.441 bidang tanah untuk pelaksanaan Reforma Agraria di atas HPL Badan Bank Tanah. Sebanyak 18.225 bidang yang berkaitan dengan 16 lokasi menjadi fokus pembahasan pertemuan ini. Setelah HPL terbit, pelaksanaan Reforma Agraria tetap memerlukan tahapan lanjutan, termasuk penetapan subjek dan objek sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pengelolaan tanah Badan Bank Tanah. Ia berharap, dengan koordinasi yang baik dari Kementerian ATR/BPN dapat membantu penyelesaian permohonan HPL sehingga tanah yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, termasuk untuk Reforma Agraria.

“Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian ATR atas dukungan terhadap Badan Bank Tanah selama ini yang telah menambah inventori Badan Bank Tanah hingga 35.400 hektare,” ujar Hakiki Sudrajat.

Adapun kegiatan ini dihadiri secara daring dan luring oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut serta, para Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dari berbagai wilayah di Indonesia. (JM/YZ)

Pendaftaran Tanah dan Layanan Pertanahan Ikut Berkontribusi terhadap Peningkatan Nilai Ekonomi hingga Rp1.834,8 Triliun

Fri, 23 Oct 2026 14:15:30 +0700

Jakarta - Dalam dua tahun masa Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekonomi melalui pendaftaran tanah dan layanan pertanahan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kontribusi nilai ekonomi tersebut terhitung mencapai Rp1.834,8 triliun.

“Selama dua tahun, terjadi peningkatan nilai ekonomi, baik yang bersumber dari PPh, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan, sebesar Rp1.834,8 triliun,” kata Dalu Agung Darmawan saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Kontribusi Kementerian ATR/BPN terhadap nilai ekonomi pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. “Capaian satu tahun terakhir itu mengalami peningkatan sebanyak Rp1.30 triliun sehingga jika diakumulasi mencapai Rp917,05 triliun. Sementara di tahun sebelumnya tercatat peningkatannya di angka Rp916,75 triliun,” ungkap Dalu Agung Darmawan.

Peningkatan nilai ekonomi tersebut sejalan dengan percepatan pendaftaran tanah yang terus dijalankan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sebanyak 129,9 juta bidang tanah telah terdaftar di Indonesia, dengan 97,2 juta bidang di antaranya telah bersertipikat. Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Capaian tersebut terus meningkat melalui pelaksanaan program PTSL yang dimulai pada 2017 dan berlanjut hingga 2026 ini,” tuturnya.

Menurut Sekjen ATR/BPN, pendaftaran tanah menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Selain memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya, sertipikat tanah juga dapat mendukung aktivitas ekonomi, termasuk melalui pemanfaatan tanah sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan melalui Hak Tanggungan.

Kementerian ATR/BPN juga terus berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat pemilik tanah, salah satunya dengan mendigitalisasikan sertipikat tanah. Penerapan Sertipikat Elektronik dalam periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026 ini sudah mencapai 8.873.736 terbitan.

“Sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2023 hingga sebelum periode tersebut, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan 1.053.823 Sertipikat Elektronik. Dengan demikian, total penerbitan Sertipikat Elektronik hingga Oktober 2026 mencapai sekitar 9,93 juta sertipikat,” pungkas Dalu Agung Darmawan. (LS/RZ)

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Catat RDTR Terintegrasi OSS Bertambah Jadi 576 dan Usulan LP2B Lampaui Target RPJMN

Fri, 23 Oct 2026 14:14:01 +0700

Jakarta - Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mendukung kemudahan berusaha serta kebijakan tata ruang untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Dalam dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendata peningkatan jumlah RDTR yang diterbitkan dan terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha.

“Selama dua tahun terakhir, terhitung hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang diterbitkan meningkat dari 543 menjadi 691. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) bertambah pesat dari 268 menjadi 576 RDTR. Capaian ini menunjukkan perluasan ketersediaan RDTR dan percepatan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Integrasi RDTR dengan OSS mempermudah pemanfaatan informasi tata ruang dalam proses perizinan berusaha. Ketersediaan RDTR yang terintegrasi OSS juga membantu memberikan kejelasan kesesuaian pemanfaatan ruang bagi pelaku usaha sehingga dapat mendukung kepastian dalam merencanakan kegiatan investasi dan pembangunan.

"Secara rinci, penambahan RDTR pada Januari-Desember 2025 mencapai 67 RDTR, sedangkan pada tahun berjalan hingga pertengahan Oktober 2026 bertambah sebanyak 17 RDTR. Sementara itu, integrasi RDTR dengan OSS pada Januari-Desember 2025 bertambah sebanyak 231 RDTR, kemudian bertambah 25 RDTR pada periode Januari hingga pertengahan Oktober 2026," terang Suyus Windayana.

Selain mendukung kemudahan berusaha, kebijakan tata ruang juga berperan dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, mengamanatkan penetapan minimal 87% Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dipenuhi maksimal pada 2029.

"Memasuki minggu ketiga bulan Oktober atau tepatnya hingga 16 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B telah mencapai 87,93% dari total LBS, dengan luas mencapai 6,45 juta hektare. Dengan capaian tersebut, target yang ditetapkan dalam RPJMN berhasil direalisasikan pada tahun 2026," jelas Suyus Windayana.

Dirjen Tata Ruang menekankan, capaian dalam sektor tata ruang tersebut menjadi langkah Kementerian ATR/BPN dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus mendukung agenda swasembada pangan nasional. Penetapan LP2B tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan lahan pertanian agar tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan mendukung keberlangsungan produksi pangan. (LS/KR)

Gotong Royong Tanpa Lelah, Kodim 0314/Inhil dan Warga Desa Kuala Lemang Kebut Pembangunan RTLH TMMD Ke-130

Fri, 23 Oct 2026 13:16:12 +0700

INDRAGIRI HILIR — Semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat terpancar nyata dalam pelaksanaan Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 0314/Indragiri Hilir (Inhil). Personel Satgas TMMD bersama masyarakat setempat terus mengebut pengerjaan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

Sejak pagi hari, para prajurit TNI dan warga saling bahu-membahu merangkai material, memasang bata, hingga pengerjaan atap guna memastikan rumah impian warga penerima manfaat dapat selesai tepat waktu dengan kualitas yang maksimal.

Dandim 0314/Inhil, Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han., menyampaikan bahwa program rehab RTLH ini merupakan salah satu sasaran fisik prioritas dalam TMMD ke-130. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah pelosok.

"Pengerjaan RTLH ini kita percepat tanpa mengurangi kualitas bangunan. Sinergi dan antusiasme warga Desa Kuala Lemang yang luar biasa menjadi energi tambahan bagi prajurit di lapangan. Ini adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat," ujar Dandim.

Dandim menambahkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan fisik TMMD tidak hanya mempercepat proses pembangunan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi serta melestarikan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.

Sementara itu, warga penerima manfaat mengungkapkan rasa haru dan terima kasihnya kepada Kodim 0314/Inhil atas kepedulian serta bantuan rumah layak huni yang kini sedang dibangun.

Melalui TMMD ke-130 ini, Kodim 0314/Inhil berkomitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terisolir demi terwujudnya kesejahteraan rakyat secara merata.

Memudahkan Pedagang dan Masyarakat, PT BPR Gemilang Gencarkan Layanan Jemput Tabungan Nasabah

Fri, 23 Oct 2026 13:13:13 +0700

Pemandangan para petugas bank yang hilir mudik mengunjungi area pasar tradisional kini semakin sering ditemui masyarakat. Kehadiran petugas berpakaian rapi ini kerap mencuri perhatian pedagang hingga pengunjung pasar yang melintas di sekitar kawasan perdagangan tersebut.

Banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa kedatangan para petugas tersebut adalah untuk melakukan penagihan pinjaman. Namun, anggapan tersebut diluruskan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk pelayanan langsung untuk menjemput transaksi setoran tabungan milik para nasabah.

PT BPR Gemilang secara aktif menjalankan program jemput bola guna memberikan kemudahan finansial bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Layanan ini dirancang agar para pedagang pasar tetap dapat menabung secara rutin tanpa harus meninggalkan tempat usahanya.

Dengan adanya kemudahan ini, nasabah tidak perlu lagi meluangkan waktu khusus untuk mengantre di kantor cabang perbankan. Setiap setoran dijemput secara aman dan transparan langsung di lokasi tempat nasabah beraktivitas sehari-hari.

Direktur Utama PT BPR Gemilang, Nurna Indra Evalita, menjelaskan bahwa inovasi layanan jemput tabungan ini merupakan komitmen bank dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, perbankan harus hadir lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan ritel harian warga.

Nurna Indra Evalita juga menegaskan bahwa seluruh proses transaksi penjemputan dana dilakukan dengan prosedur yang terjamin dan transparan. Nasabah akan langsung menerima bukti setoran yang sah pada saat petugas melakukan pencatatan transaksi di lapangan.

Pendekatan personal ini terbukti mendapat sambutan hangat dari para pedagang yang merasa sangat terbantu dalam mengelola keuangan harian mereka. Kehadiran petugas BPR Gemilang secara rutin turut membangun kedekatan dan rasa saling percaya antara lembaga keuangan dan masyarakat.

Bagi masyarakat maupun pedagang yang ingin merasakan kemudahan transaksi tanpa repot, PT BPR Gemilang membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bergabung. Calon nasabah cukup menghubungi layanan nasabah PT BPR Gemilang agar petugas dapat langsung datang dan melayani kebutuhan tabungan di lokasi Anda.

Tanggap Bencana Asap, Pelindo Regional 1 Tembilahan Bagikan Masker Gratis untuk Penumpang dan Pengunjung Pelabuhan

Fri, 23 Oct 2026 13:07:28 +0700

TEMBILAHAN – Menyikapi kondisi kualitas udara yang merosot akibat tingginya paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan mengambil langkah cepat dan tanggap. Pada Jumat (23/10/2026), pihak pengelola pelabuhan menggelar aksi sosial pembagian masker gratis yang ditujukan bagi seluruh penumpang kapal, awak armada, serta para pengunjung di area terminal pelabuhan.

Langkah preventif ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketebalan kabut asap yang mulai mengganggu kenyamanan dan mengancam kesehatan saluran pernapasan masyarakat sekitar. Area kawasan pelabuhan yang menjadi pusat mobilitas transportasi laut dinilai menjadi salah satu titik vital yang membutuhkan perhatian ekstra dalam perlindungan kesehatan para penggunanya.

Melalui kegiatan ini, manajemen Pelindo Regional 1 Tembilahan membagikan ratusan masker medis secara langsung di titik-titik krusial terminal, mulai dari pintu masuk penumpang, ruang tunggu, hingga dermaga keberangkatan. Petugas di lapangan tampak sigap membagikan masker seraya memberikan imbauan langsung kepada setiap warga pelabuhan agar senantiasa menjaga kondisi tubuh.

Aksi nyata ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat pengguna jasa kelautan. Pelindo menegaskan bahwa kesehatan dan keselamatan para pemakai jasa adalah prioritas utama, terutama saat wilayah operasional sedang dihadapkan pada tantangan cuaca buruk dan pencemaran udara akibat karhutla.

Dengan adanya pembagian masker ini, pihak manajemen berharap seluruh aktivitas transportasi publik dan logistik di pelabuhan dapat terus berjalan dengan lancar tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Perlindungan kesehatan sejak dini dianggap penting untuk mencegah timbulnya risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang kerap melonjak saat musim kabut asap.

Masyarakat dan para pengguna jasa pelabuhan menyambut baik inisiatif tersebut. Langkah cepat ini dinilai memberikan kepastian rasa aman serta rasa nyaman bagi para calon penumpang yang harus tetap melakukan perjalanan jarak jauh di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat.

Pihak Pelindo Regional 1 Tembilahan juga secara konsisten mengingatkan seluruh penumpang untuk selalu mengenakan masker selama berada di area terbuka maupun di dalam kapal. Imbauan ini digaungkan sebagai pengingat bersama bahwa menjaga kesehatan diri adalah bentuk tanggung jawab utama demi melindungi keluarga tercinta yang menanti di rumah.

Melalui sinergi kepedulian ini, Pelindo Regional 1 Tembilahan berharap situasi kualitas udara dapat segera membaik. Pihaknya berkomitmen akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca di lapangan dan siap menghadirkan berbagai langkah tanggap bencana lainnya guna memastikan layanan kepelabuhanan tetap aman, sehat, dan berkesan bagi seluruh masyarakat.

Polisi Masuk Kampus, Kabagops Polres Inhil Siap Salurkan Disiplin Ilmu Hukum ke Mahasiswa Pekanbaru

Fri, 23 Oct 2026 11:55:39 +0700

Pekanbaru – Di tengah padatnya tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, Kabagops Polres Indragiri Hilir AKP Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H., tetap menunjukkan komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan. Perwira menengah Polri ini mendedikasikan waktu dan disiplin ilmunya untuk berkontribusi langsung sebagai tenaga pengajar di lingkungan perguruan tinggi Kota Pekanbaru.

Langkah ini mempertegas peran nyata personel kepolisian yang tidak hanya hadir sebagai penegak hukum di lapangan, tetapi juga sebagai intelektual yang siap mentransfer pengetahuan kepada generasi muda. Kehadiran beliau di dunia akademik menjadi wujud nyata pengabdian tanpa batas untuk membina sumber daya manusia yang berkualitas.

Melalui permohonan resmi dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum Universitas Hang Tuah Pekanbaru AKP Dr. Irwanto Tanjung dipercaya mengampu sejumlah mata kuliah strategis pada Program Studi Hukum untuk Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027. Kepercayaan ini mengartikan adanya pengakuan atas kapasitas akademis dan keahlian praktis yang dimilikinya.

Pengabdian ini selaras dengan semangat program "Polisi Masuk Kampus", sebuah inisiatif yang mempererat kolaborasi antara institusi kepolisian dan civitas akademika. Melalui wadah ini, batas antara praktisi hukum di kepolisian dan akademisi di ruang kuliah dapat dijembatani secara harmonis.

Dalam wujud pengabdian tersebut, beliau diamanahkan untuk mengajar mata kuliah inti seperti Antropologi Hukum, Sosiologi Hukum, dan Hukum Tata Negara. Kehadirannya diharapkan memberikan perspektif yang komprehensif, memadukan teori hukum murni dengan realitas dinamika sosial di masyarakat.

Selain itu, disiplin ilmu yang bagikan juga mencakup Hukum Administrasi Negara, Hukum Pengawasan Pemerintahan, Hukum Lingkungan, serta Hukum Pidana Khusus. Penguasaan atas ranah hukum publik dan khusus ini menjadi nilai tambah bagi para mahasiswa dalam memahami kompleksitas penegakan hukum modern.

Aktivitas mengajar ini menggarisbawahi bahwa kesibukan sebagai Kabagops Polres Inhil tidak menjadi penghalang untuk terus memberikan kontribusi positif di dunia pendidikan. Integritas dan kedisiplinan sebagai anggota Polri ditransformasikan menjadi motivasi belajar bagi para mahasiswa hukum.

Diharapkan, kehadiran AKP Dr. Irwanto Tanjung, S.H., M.H. di mimbar akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru dapat melahirkan calon-calon sarjana hukum yang berwawasan luas, berintegritas, serta memahami dinamika penegakan hukum secara praktis dan teoritis.

Dukung Asta Cita Presiden, Kapolres Inhil Pimpin Penanaman Jagung Kuartal IV di Tempuling

Fri, 23 Oct 2026 10:28:42 +0700

TEMBILAHAN – Dalam upaya mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional, Polres Indragiri Hilir (Inhil) melaksanakan kegiatan penanaman jagung Kuartal IV Tahun 2026 di Dusun Harapan, RT 017 RW 004, Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., serta dihadiri Wakapolres Kompol Maitertika, S.H., M.H., jajaran pejabat utama Polres Inhil, Kapolsek Tempuling IPTU Jimmi Tobing, unsur pemerintah kecamatan dan desa, TNI, Satpol PP, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta tokoh masyarakat.

Penanaman jagung dilakukan di atas lahan seluas kurang lebih satu hektare dengan kondisi tanah aluvial. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, kelompok tani, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif untuk mendukung kemandirian pangan.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto menegaskan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan wujud dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional.

Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui kerja sama, gotong royong, dan pemanfaatan potensi daerah.

Melalui kegiatan penanaman jagung ini, kami berharap dapat mendorong pemanfaatan lahan produktif, meningkatkan hasil pertanian masyarakat, serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian secara mandiri dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di daerah.

Program penanaman jagung ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Teluk Jira, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendukung terbentuknya lumbung pangan di tingkat desa serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri.

Sinergi dan semangat gotong royong harus terus kita perkuat. Dengan mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia, kita berharap sektor pertanian semakin berkembang, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan cita-cita swasembada pangan nasional dapat terwujud,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Polres Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program pemerintah, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

TERRA : Inovasi Tematik Geospasial Terintegrasi untuk Registrasi Aset, Percepat Sertipikasi Tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Fri, 23 Oct 2026 09:22:59 +0700

TEMBILAHAN — Dalam upaya mendukung percepatan sertipikasi tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan inovasi TERRA (Tematik Geospasial Terintegrasi untuk Registrasi Aset).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) tahun 2026 mulai tanggal 17 Juni sampai dengan 16 November 2026 dengan Metode Distance Learning. Inovasi ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penyediaan informasi geospasial tematik sebagai dasar dalam penataan, pendataan, dan pengelolaan aset tanah pemerintah daerah secara lebih terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.

Inovasi TERRA digagas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, Muhammad Khomsadi, S.ST., sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, khususnya dalam mendukung proses pendaftaran dan sertipikasi tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui pemanfaatan informasi geospasial yang terintegrasi, TERRA diharapkan mampu menjembatani kebutuhan data antara aspek fisik, administrasi, dan status hukum bidang tanah, sehingga proses identifikasi serta penyiapan dokumen sertipikasi dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah.

Selama ini, pengelolaan data aset tanah pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterpaduan informasi, kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik di lapangan, serta ketersediaan informasi spasial yang dapat digunakan sebagai acuan bersama. Data yang tersebar pada berbagai sumber dan belum sepenuhnya terintegrasi berpotensi menyulitkan proses inventarisasi, verifikasi, dan penentuan prioritas sertipikasi. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang mampu menyatukan informasi pertanahan secara sistematis agar pengelolaan aset pemerintah dapat dilakukan dengan lebih tertib dan akuntabel.

Berdasarkan data yang menjadi latar belakang pengembangan inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki sebanyak 2.542 bidang tanah aset, yang terdiri atas 551 bidang telah bersertipikat dan 1.991 bidang belum bersertipikat. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar bidang tanah aset pemerintah daerah masih memerlukan tindak lanjut dalam proses legalisasi melalui pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan bidang tanah yang belum bersertipikat menjadi perhatian penting karena kepastian hukum atas aset pemerintah merupakan salah satu fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanah yang belum memiliki sertipikat berpotensi menghadapi kendala dalam pembuktian hak, penatausahaan aset, pemanfaatan, maupun penyelesaian permasalahan pertanahan apabila tidak didukung oleh data dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu, percepatan sertipikasi tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen hak atas tanah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan aset daerah dan penguatan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

TERRA hadir sebagai pendekatan terintegrasi untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui optimalisasi informasi geospasial tematik, data bidang tanah aset pemerintah daerah dapat disusun dan dianalisis dengan menghubungkan informasi lokasi, batas bidang, wilayah administrasi, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan kebutuhan pendaftaran tanah. Penyediaan informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi aset tanah pemerintah daerah, baik yang telah bersertipikat maupun yang masih memerlukan proses sertipikasi.

Melalui TERRA, proses inventarisasi dan identifikasi aset dapat diarahkan menjadi lebih terstruktur. Data yang tersedia dapat menjadi dasar untuk mengelompokkan bidang tanah berdasarkan status sertipikasi, lokasi, kelengkapan dokumen, dan kebutuhan tindak lanjut. Pengelompokan tersebut penting untuk membantu menentukan bidang tanah yang dapat segera diproses, bidang yang memerlukan verifikasi tambahan, serta bidang yang membutuhkan penyelesaian kendala administrasi atau teknis sebelum dapat didaftarkan.

Selain mendukung inventarisasi, penyediaan informasi geospasial tematik juga berpotensi meningkatkan efektivitas koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa data dan dokumen yang digunakan dalam proses sertipikasi telah dipersiapkan secara memadai.

Dengan tersedianya informasi yang lebih terstruktur dan mudah ditelusuri, koordinasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif karena setiap pihak memiliki acuan yang lebih jelas dalam mengidentifikasi bidang tanah yang menjadi prioritas. Informasi yang terintegrasi juga dapat membantu meminimalkan pengulangan pekerjaan akibat perbedaan data, mempercepat proses penelusuran informasi, dan meningkatkan kualitas persiapan sebelum suatu bidang tanah diajukan untuk proses sertipikasi.

Pengembangan TERRA juga sejalan dengan kebutuhan pengelolaan aset pemerintah yang semakin menuntut ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pengelolaan barang milik daerah, informasi mengenai lokasi, luas, batas, dan status hukum tanah merupakan unsur penting yang saling berkaitan. Ketika informasi tersebut dapat dihimpun dan dikelola secara lebih terpadu, pemerintah daerah akan memiliki dasar yang lebih baik dalam melakukan penatausahaan, pengamanan, perencanaan pemanfaatan, serta pengawasan terhadap aset tanah yang dimiliki.

Lebih jauh, inovasi ini diharapkan mampu mendukung perubahan pola kerja dari pengelolaan data yang bersifat terpisah menuju pengelolaan informasi yang lebih terintegrasi. Data pertanahan tidak lagi hanya dipandang sebagai kumpulan dokumen administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Melalui penyajian informasi geospasial tematik, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi aset secara lebih komprehensif, termasuk kebutuhan tindak lanjut terhadap bidang-bidang yang belum memiliki kepastian hukum.

Di samping itu, penentuan prioritas sertipikasi perlu mempertimbangkan kesiapan dokumen, kondisi fisik bidang tanah, kejelasan penguasaan dan penggunaan tanah, serta hasil pemeriksaan sesuai prosedur pertanahan. Dengan dukungan informasi yang terintegrasi, tahapan tersebut diharapkan dapat dipersiapkan secara lebih sistematis sehingga kendala dapat diketahui lebih awal dan upaya penyelesaiannya dapat direncanakan secara tepat.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, TERRA merupakan wujud inovasi pelayanan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan peningkatan efektivitas kerja. Inisiatif ini menempatkan pemanfaatan informasi geospasial sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas data, dan mendukung percepatan penyelesaian proses sertipikasi tanah aset pemerintah daerah. Sementara itu, bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, inovasi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan penatausahaan aset tanah yang lebih tertib, memperkuat upaya pengamanan aset, serta mendukung kepastian hukum atas tanah milik pemerintah daerah.

Melalui inovasi TERRA (Tematik Geospasial Terintegrasi untuk Registrasi Aset), Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih sistematis dalam mendukung percepatan sertipikasi tanah aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan mengoptimalkan informasi geospasial tematik dan memperkuat sinergi antarlembaga, inovasi ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju pengelolaan aset tanah yang lebih terintegrasi, berkepastian hukum, dan berkelanjutan.

TERRA bukan sekadar upaya mengintegrasikan data, melainkan juga bagian dari komitmen untuk membangun tata kelola pertanahan yang semakin modern, efektif, dan berorientasi pada hasil. Melalui kolaborasi yang berkesinambungan, data yang berkualitas, serta pelaksanaan proses sertipikasi sesuai ketentuan, upaya pengamanan aset tanah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat berjalan lebih terarah demi mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan Tim efektif dari Kantor Pertanahan Kab.Indragiri Hilir dan Pemerintah Kab.Indragiri terutama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dan OPD yang terkait lainnya.

Waspada Penipuan Mengatasnamakan BPR Gemilang!

Fri, 23 Oct 2026 07:45:36 +0700

BPR Gemilang mengimbau masyarakat dan nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang mengaku sebagai BPR Gemilang dan meminta informasi pribadi maupun sejumlah uang. Imbauan ini disampaikan menyusul maraknya potensi penipuan yang mengatasnamakan institusi keuangan, termasuk dengan menghubungi nasabah secara langsung melalui telepon, pesan singkat, atau aplikasi perpesanan.

Dalam praktiknya, pelaku dapat beragam modus, mulai dari mengaku sebagai petugas BPR Gemilang, menawarkan bantuan transaksi, hingga meminta data pribadi dengan alasan tertentu. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap komunikasi yang tidak dapat dipastikan berasal dari kanal resmi BPR Gemilang. Pelaku juga berpotensi meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi, verifikasi, atau penyelesaian transaksi.

BPR Gemilang menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta PIN atau OTP nasabah dalam kondisi apa pun. PIN dan OTP merupakan data rahasia yang harus dijaga oleh nasabah dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bank. Pemberian kode rahasia tersebut dapat membuka risiko penyalahgunaan rekening dan kerugian finansial.

Direktur Utama BPR Gemilang Nurna Indra Evalita menjelaskan bahwa keamanan data nasabah menjadi perhatian utama. “Kami mengimbau nasabah untuk tidak memberikan PIN, OTP, maupun data pribadi kepada pihak mana pun yang tidak dapat dipastikan identitasnya. Jika ada pihak yang mengaku sebagai BPR Gemilang dan meminta data rahasia atau sejumlah uang, segera lakukan verifikasi melalui kanal resmi,” jelasnya.

Nurna Indra Evalita juga menekankan pentingnya konfirmasi sebelum bertransaksi. Nasabah diminta memastikan setiap informasi dan instruksi benar-benar berasal dari kanal resmi BPR Gemilang. Jangan mengambil keputusan transaksi hanya berdasarkan tekanan, ancaman, atau permintaan mendesak dari pihak yang tidak dikenal.

Masyarakat diimbau tidak mengklik tautan mencurigakan, tidak mentransfer uang ke rekening yang tidak terverifikasi, dan tidak membagikan data pribadi seperti nomor rekening, foto KTP, maupun kode verifikasi. Jika menerima telepon atau pesan mencurigakan, nasabah disarankan tetap tenang, mengakhiri komunikasi, lalu melakukan pengecekan mandiri melalui layanan resmi BPR Gemilang.

BPR Gemilang berkomitmen terus meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada nasabah agar terhindar dari berbagai modus penipuan. Perlindungan nasabah menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan keamanan layanan perbankan. Nasabah diharapkan proaktif memastikan keabsahan informasi sebelum melakukan transaksi apa pun.

Apabila nasabah mengalami atau mencurigai adanya upaya penipuan yang mengatasnamakan BPR Gemilang, segera laporkan melalui kanal resmi BPR Gemilang dan pihak berwenang. Kewaspadaan bersama menjadi langkah penting untuk mencegah kerugian serta memutus ruang gerak pelaku penipuan.

Presiden Prabowo Ingin Salurkan Rp400 Triliun pada 2027: Gerakkan Ekonomi Rakyat dari Daerah

Thu, 22 Oct 2026 22:55:21 +0700

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027 guna menggerakkan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut menyasar petani, nelayan, masyarakat pedesaan, daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Presiden menginginkan agar jangkauan pembiayaan tersebut terus diperluas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa perluasan kredit merupakan bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh daerah. “Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mereka yang bekerja dan menjalankan usaha untuk menopang penghasilan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil masyarakat dan daya beli setiap keluarga. Hal tersebut menjadi arah kebijakan ekonomi yang diperjuangkan pemerintah.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan tanggung jawab pemerintah pusat hingga daerah dalam menjaga dan mengelola kekayaan Indonesia. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam dapat memperbesar kemampuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan para kepala daerah bahwa kesejahteraan rakyat merupakan kebanggaan dalam menjalankan kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa seluruh potensi bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” kata Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ekonomi rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Melalui perluasan pembiayaan hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah ingin membuka lebih banyak kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan pembangunan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Presiden Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan

Thu, 22 Oct 2026 22:53:08 +0700

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Pembentukan dewan tersebut menandai perluasan orientasi kebijakan dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.

Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa orientasi kebijakan diperluas untuk menjangkau kondisi keuangan keluarga secara lebih menyeluruh.

“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, keluarga menjadi titik perhatian karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan diarahkan untuk melihat manfaat layanan dan program keuangan pada tingkat rumah tangga.

“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.

Menko Airlangga melaporkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.

Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjadi ketua dewan, sedangkan Menko Perekonomian menjalankan tugas sebagai ketua harian. Jajaran pimpinan dewan turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, dengan sejumlah menteri sebagai anggota.

Dalam pelaksanaannya, Menko Airlangga menjelaskan bahwa perhatian diarahkan pada kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, ketahanan menghadapi guncangan atau financial resilience, serta rasa aman dalam mengelola keuangan atau financial security. Airlangga juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi nasional terkait kesejahteraan keluarga. Adapun pelaksanaan di daerah diarahkan pada penguatan literasi keuangan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Presiden Prabowo Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Apresiasi Perluasan Akses Keuangan hingga Seluruh Daerah

Thu, 22 Oct 2026 22:50:31 +0700

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Ia juga menjelaskan, perkembangan tersebut terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan Friderica, tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan Indonesia melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.

“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Kepala Negara menilai pembentukan kelembagaan tersebut sebagai pencapaian yang patut dihargai.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam membangun TPAKD di seluruh daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo turut menyoroti keberadaan perwakilan penerima manfaat dari beragam kelompok masyarakat. Kehadiran mereka menggambarkan jangkauan akses keuangan yang menyentuh berbagai sektor pekerjaan dan kegiatan masyarakat.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.

Turut hadir dalam Rakornas TPAKD 2026 di antaranya sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Terapkan Manajemen Risiko dengan Pendekatan GRC, Wamen ATR/Waka BPN Harapkan Pengendalian Risiko Berbasis Data

Thu, 22 Oct 2026 22:43:28 +0700

Jakarta - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan kepada jajaran pegawai Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko melalui integrasi dengan proses bisnis dan transformasi digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengendalian internal, terutama dalam mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang

“Saya berharap melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ini dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini,” ujar Wamen Ossy saat membuka Seminar GRC Tahun 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (22/10/2026).

Penerapan manajemen risiko dalam transformasi digital perlu disertai penguatan proses bisnis, mulai dari alur kewenangan, validasi data, pemisahan fungsi, hingga mekanisme pengendalian. Menurut Wamen Ossy, digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan risiko apabila proses bisnis yang mendasarinya masih memiliki kelemahan. Sebagai contoh, dalam pelayanan peralihan hak, percepatan proses perlu tetap memperhatikan keandalan verifikasi, keabsahan dokumen, keamanan data, dan keterlacakan setiap tahapan pelayanan.

“Pelayanan yang cepat, tetapi mengandung risiko hukum bukanlah pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, pengendalian yang terlalu berlebihan hingga melumpuhkan pelayanan juga bukan manajemen risiko yang baik. Di sinilah diperlukan keseimbangan antara kecepatan, kepastian, dan pengendalian,” ujar Wamen Ossy dalam seminar bertemakan ‘Transformasi Melayani Lebih Pasti: Mewujudkan Tata Kelola yang Baik Melalui Integrasi Governance, Risk, and Compliance’.

Dalam kesempatan yang sama, selaku Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Muhammad menjelaskan maksud penyelenggaraan Seminar Governance, Risk, and Compliance (GRC) Tahun 2026. Seminar ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan praktik baik, sekaligus menghimpun rekomendasi yang relevan dengan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang, untuk memperkuat pemahaman jajaran mengenai penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam setiap siklus proses bisnis kementerian.

“Melalui seminar GRC Tahun 2026, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan sinergi antarunit kerja agar pelaksanaan kebijakan lebih selaras, tumpang tindih proses dapat dikurangi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas semakin baik. Hendaknya kesadaran akan manajemen risiko ini tercermin baik dalam perencanaan kegiatan, menetapkan keputusan, melaksanakan pengendalian, ataupun saat mengevaluasi pekerjaan,” pungkasnya.

Seminar GRC tahun ini juga menghadirkan beberapa narasumber di bidang manajemen risiko, seperti Founder and Principal CRMS Indonesia, Antonius Alijoyo dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hery Subowo. Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring serta diikuti secara daring oleh 34 Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. (AR/JR)

Jadi Lebih Mudah Diakses, Masyarakat Apresiasi Layanan ATR/BPN Dekat

Thu, 22 Oct 2026 22:41:12 +0700

Purbalingga - Layanan pertanahan hadir lebih dekat ke masyarakat dan mudah diakses lewat ATR/BPN Dekat. Salah seorang warga Kalikabong, Kabupaten Purbalingga, Dian Aka Alfiani, mengutarakan apresiasinya terhadap layanan yang membuat masyarakat bisa lebih mudah mencari informasi dan mengonsultasikan urusan pertanahan.

“Menurut saya, layanan ini bagus karena BPN sekarang bisa hadir lebih dekat dengan masyarakat, sehingga kami tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor,” ujar Dian Aka Alfiani saat ditemui ketika berkonsultasi mengenai pendaftaran tanah pertama kali lewat layanan ATR/BPN Dekat yang disediakan oleh Kantah Kabupaten Purbalingga.

Layanan ATR/BPN Dekat yang disediakan oleh Kantah Kabupaten Purbalingga ini dibuka setiap Sabtu pukul 09.00-12.00 WIB di Purbalingga Food Center (PFC) Barat, Blok E. Dengan menggunakan mobil layanan keliling, layanan tersebut hadir dengan akses lebih dekat ke masyarakat.

“Semoga ke depannya makin banyak tempat seperti ini dan makin dekat dengan masyarakat. Terima kasih Kantah Purbalingga yang sudah menyediakan layanan ATR/BPN Dekat,” ungkap Dian Aka Alfiani.

Apresiasi serupa disampaikan oleh Uta, warga Purbalingga yang datang dari Desa Brobot. Menurutnya, layanan ini sangat membantu karena mudah dijangkau oleh masyarakat. “Semoga layanan ini terus ada sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu,” tuturnya.

Melalui ATR/BPN Dekat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Layanan ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan konsultasi pertanahan secara lebih mudah, praktis, tanpa harus datang ke Kantah. (MW/FA)

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah

Thu, 22 Oct 2026 22:39:31 +0700

Jakarta - Hingga Oktober 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merealisasikan pengadaan tanah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang totalnya mencapai 159.662 bidang dengan luas 22.966,62 hektare. Dalam periode dua tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan konsolidasi tanah untuk penataan kawasan di sejumlah lokasi.

“Realisasi bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mencapai 74,68% dari target 213.798 bidang, sedangkan capaian luas tanah mencapai 61,03% dari total target 37.629,27 hektare,” ungkap Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, di Jakarta pada Rabu (21/10/2026).

Konsolidasi tanah dilakukan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Program tersebut menjadi salah satu langkah yang difokuskan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penataan kawasan yang lebih terencana.

“Dalam kurun waktu dua tahun, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kita berhasil menyelesaikan konsolidasi tanah sebanyak 6.167 bidang yang tersebar di 47 lokasi,” jelas Arief Muliawan.

Capaian konsolidasi tanah tersebut terdiri atas 3.913 bidang di 26 lokasi pada periode Oktober 2024-Oktober 2025, dengan realisasi 85,75%. Sementara itu, pada periode Oktober 2025-Oktober 2026, konsolidasi tanah mencapai 2.254 bidang di 21 lokasi, dengan realisasi 79,62%.

Melalui dua lingkup, yakni pengadaan tanah dan konsolidasi tanah, Kementerian ATR/BPN menjalankan peran dalam menyediakan tanah bagi pembangunan infrastruktur sekaligus menata kawasan sesuai dengan RTR. Keduanya menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kepastian hukum hak atas tanah dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan tetap sustainable. (JM/YZ)

Urus Peralihan Hak Sendiri, Pengurusan Sertipikat Tidak Seribet yang Dibayangkan

Thu, 22 Oct 2026 22:37:53 +0700

Jakarta – Kelengkapan persyaratan administrasi dan pendampingan petugas menjadi bekal masyarakat dalam mengurus peralihan hak atas tanah secara mandiri. Nova, warga Banda Aceh, merasakan sendiri proses tersebut saat menyelesaikan pengurusan sertipikatnya di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Banda Aceh dalam waktu sembilan hari.

“Jadi, kayaknya untuk semua masyarakat di luar, pengurusan sertipikat itu tidak seribet yang dibayangkan. Semuanya bisa kita kerjakan dengan administrasi dan persyaratan yang lengkap, serta dokumen pendukungannya,” ujar Nova.

Selama menjalani proses pengurusan, mulai dari pemecahan hingga peralihan hak atas sertipikatnya, Nova merasakan langsung pendampingan petugas Kantah Kota Banda Aceh. Sebagai masyarakat yang masih awam dengan tahapan pengurusan, ia terbantu oleh arahan petugas yang sabar dan teliti sehingga prosesnya dapat berjalan tanpa kendala.

“Terima kasih juga atas semua bantuan dari BPN Banda Aceh. Semoga ke depannya pelayanannya semakin lebih bagus, dan masyarakat lebih berminat mengurus semuanya secara sendiri,” tutur Nova.

Pengalaman serupa dalam hal kemudahan pengurusan juga dirasakan Theodora Elsin Toni, warga Kota Kupang. Beberapa kali mengurus sertipikat secara mandiri di Kantah Kota Kupang membuatnya dapat membandingkan kualitas pelayanan yang diterima, terutama dari segi waktu penyelesaian. Saat mengurus sertipikat hasil balik nama kali ini, ia merasakan prosesnya berlangsung lebih cepat dibandingkan pengurusan sebelumnya.

“Saya lagi ambil sertipikat hasil balik nama. Menurut saya pengurusannya untuk kali ini lebih cepat selesainya karena cuma satu minggu, biasanya bisa lebih dari dua-tiga minggu,” ungkap Theodora Elsin Toni.

Bagi Theodora, kepastian waktu penyelesaian tersebut turut meningkatkan kenyamanan masyarakat selama mengurus sertipikat. Dengan tenggat waktu yang jelas, masyarakat tidak perlu berulang kali mendatangi Kantah hanya untuk memastikan perkembangan permohonan.

“Tenggat waktu jelas, pelayanan lebih bagus, kita sebagai masyarakat juga lebih puas kita tidak perlu cek-cek terus ke BPN,” pungkas Theodora Elsin Toni. (LS/FA)

Pelindo Regional 1 Tembilahan Raih Sri Gemilang Customs Awards 2026

Thu, 22 Oct 2026 20:01:42 +0700

Tembilahan, — General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan, Riky Armadi, menghadiri kegiatan Sri Gemilang Customs Awards 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bea Cukai Tembilahan, Rabu, 21 Oktober 2026. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari dukungan Pelindo terhadap kegiatan apresiasi bagi pihak-pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai.

Kegiatan Sri Gemilang Customs Awards 2026 merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai. Penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara instansi kepabeanan dan para pemangku kepentingan di wilayah Tembilahan.

Kehadiran General Manager Pelindo Regional 1 Tembilahan menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung kolaborasi lintas instansi, khususnya dalam menjaga kelancaran arus barang, kepatuhan dokumen, serta kualitas layanan kepelabuhanan. Dukungan ini dinilai penting bagi kelancaran aktivitas logistik dan perdagangan di daerah.

Dalam penjelasannya, Riky Armadi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut memiliki arti penting sebagai pengakuan atas kerja sama dan kontribusi berbagai pihak. Menurutnya, sinergi yang baik antara Pelindo dan Bea Cukai Tembilahan menjadi kunci dalam mendukung kelancaran layanan serta kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.

Sebagai General Manager, Riky Armadi menjelaskan bahwa perannya mencakup koordinasi operasional pelabuhan serta kemitraan dengan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa Pelindo Regional 1 Tembilahan terus berupaya mendukung pelayanan yang efektif, termasuk melalui koordinasi dengan Kantor Bea Cukai Tembilahan dalam aktivitas kepelabuhanan dan logistik.

Dalam kegiatan tersebut, Sri Gemilang Customs Awards 2026 diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam mendukung tugas kepabeanan dan cukai. Pelindo hadir sebagai mitra strategis yang turut mendukung terciptanya layanan kepelabuhanan yang lancar dan akuntabel.

General Manager berharap penghargaan ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi, mendorong kelancaran logistik, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Menurutnya, kerja sama yang solid akan memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat di wilayah Tembilahan.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bea Cukai Tembilahan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam mempererat koordinasi antara Pelindo dan Bea Cukai. Pelindo Regional 1 Tembilahan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai demi kelancaran layanan kepelabuhanan.

Matangkan Persiapan Akreditasi November 2026, Direktur RSUD PH Pimpin Rapat Evaluasi Elemen Survei

Thu, 22 Oct 2026 19:33:17 +0700

Tembilahan — Menjelang digelarnya penilaian akreditasi pada bulan November 2026 mendatang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada terus mematangkan seluruh aspek persiapan. Langkah krusial ini diwujudkan melalui Rapat Evaluasi Elemen Survei Akreditasi yang digelar pada Kamis (21/10/2026) berlokasi di Ruang Direktur RSUD. Pertemuan ini bertujuan untuk membedah sejauh mana kelengkapan dokumen dan kesiapan operasional setiap kelompok kerja (pokja).

Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Direktur RSUD, dr. H. Firman Nurdiansah, M.Ked, Sp.THT-BKL., M.M. Kehadiran pimpinan tertinggi rumah sakit dalam forum ini menegaskan komitmen penuh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh standar pelayanan kesehatan telah memenuhi mutu nasional yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

Dalam pengarahannya, Direktur RSUD dr. H. Firman Nurdiansah menekankan bahwa akreditasi bukan sekadar agenda rutinitas pemenuhan administratif belaka. Beliau menegaskan bahwa evaluasi elemen survei ini merupakan sarana untuk merefleksikan dan meningkatkan kualitas pelayanan medis, keselamatan pasien, serta tata kelola rumah sakit secara berkelanjutan demi kenyamanan masyarakat.

Turut mendampingi Direktur dalam rapat evaluasi tersebut, Ketua Akreditasi RSUD, dr. Aleksis Hermansyah, Sp.P, bersama tim inti di antaranya dr. Muhammad Iqbal, Sp.N. Kehadiran para dokter spesialis dan jajaran tim akreditasi ini menjadi penggerak utama dalam memetakan serta memverifikasi setiap detail indikator mutu pada masing-masing bab penilaian.

Jajaran manajemen rumah sakit juga tampak hadir secara lengkap, meliputi pejabat Eselon 3 dan Eselon 4. Sinergi antara unsur pimpinan struktural dan tim teknis medis ini sangat diperlukan untuk mempercepat koordinasi lintas unit dan mengeksekusi perbaikan secara tepat sasaran menjelang hari penilaian.

Selain unsur pimpinan, seluruh Pokja terkait juga memaparkan progres terkini dari elemen-elemen penilaian yang menjadi tanggung jawab mereka. Diskusi berlangsung interaktif untuk mengidentifikasi potensi kendala di lapangan sekaligus menyusun langkah taktis percepatan pemenuhan bukti fisik maupun pelaksanaan di unit pelayanan.

Direktur RSUD kembali mengingatkan agar seluruh pokja tidak mengendurkan tempo kerja mengingat pelaksanaan survei akreditasi sudah di depan mata. Beliau meminta seluruh jajaran untuk menjaga kekompakan, ketelitian, dan integritas dalam menyempurnakan seluruh berkas serta simulasi lapangan sesuai standar yang ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi ini, RSUD optimis mampu menyambut kedatangan tim surveyor akreditasi pada bulan November 2026 dengan hasil yang maksimal. Semangat kebersamaan seluruh civitas hospitalia diharapkan dapat membawa RSUD meraih predikat akreditasi terbaik demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.

Gus Muhaimin Berharap UAS Jadi Perekat Persatuan Ulama dan Umat Islam

Thu, 22 Oct 2026 17:23:17 +0700

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin berharap Ustaz Abdul Somad (UAS) mengambil peran lebih besar dalam merajut persatuan ulama, dai, dan umat Islam di Indonesia. Menurutnya, persatuan menjadi kebutuhan mendesak di tengah perpecahan yang dinilai telah melemahkan pengaruh umat Islam dalam kehidupan kebangsaan.

Harapan tersebut disampaikan Gus Muhaimin saat bersilaturahmi ke kediaman UAS di Pondok Pesantren Az-Zahra, Kampar, Riau, seusai memimpin Apel Hari Santri Nasional 2026 di Pondok Pesantren Dar el Hikmah, Pekanbaru.

Gus Muhaimin mengungkapkan, salah satu tujuan utama kunjungannya adalah mengajak UAS membangun kembali kebersamaan di kalangan ulama dan para penggerak Islam yang selama ini dinilai berjalan sendiri-sendiri.

“Sudahlah, perbedaan itu sekali saja, lima menit di kotak suara saja. Lima menit saja. Tapi setelah itu tentu persatuan lebih baik, semua bersatu tanpa ada sekat perbedaan,” ujar Gus Muhaimin di kediaman UAS, Kamis (22/10/2026).

Ia menilai, UAS memiliki kapasitas untuk menjadi perekat persatuan karena kiprah dakwahnya yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas Muslim di kawasan transmigrasi dan pelosok daerah.

Gus Muhaimin mengaku telah lama mengikuti dakwah UAS bersama keluarganya. Ia juga mengenang perjuangan UAS dalam membela tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), seperti tahlilan dan pembacaan Surah Yasin, yang tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat.

Menurut Gus Muhaimin, tradisi keagamaan tersebut bukan semata-mata ritual, melainkan juga ruang kebersamaan dan solidaritas sosial bagi masyarakat akar rumput. Melalui kegiatan keagamaan, warga dapat saling berbagi dan memperkuat ikatan sosial. “UAS ini pembela jemaah di kampung-kampung transmigran di seluruh pelosok. Saya tahu persis perjuangannya,” katanya.

Ia menegaskan, persatuan umat Islam memiliki arti strategis, bukan hanya bagi kehidupan keagamaan, melainkan juga bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat arah perjuangan bangsa.

Gus Muhaimin menyoroti masih besarnya persoalan kemiskinan yang dihadapi umat Islam. Menurutnya, potensi umat yang besar seharusnya dapat menjadi kekuatan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi apabila dibarengi kebersamaan dan langkah nyata.

“Kalau umat Islam bersatu, mengubah nasib bangsa akan lebih cepat,” ujarnya.

Selain berdampak pada kesejahteraan, ia meyakini persatuan umat juga dapat memperkuat kontribusi Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan dunia Islam. Karena itu, ia berharap para ulama dapat memainkan peran sebagai penuntun moral sekaligus pengarah gerakan umat dan kehidupan kebangsaan.

Silaturahmi itu ditutup dengan pertukaran buku. Gus Muhaimin menyampaikan terima kasih atas sejumlah buku yang diberikan UAS, termasuk karya disertasi sang ulama yang ditulis di Sudan.

Ia berharap pertemuan tersebut membawa manfaat dan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi serta kerja sama dalam membangun persatuan umat. “Semoga silaturahmi saya dengan Ustaz Abdul Somad hari ini bisa membawa kebaikan dan kemanfaatan, terutama untuk saya pribadi,” kata Gus Muhaimin.

Kapolsek Concong Hadiri Lokakarya Mini Triwulan, Dukung Sinergi Lintas Sektor di Bidang Kesehatan

Thu, 22 Oct 2026 17:05:25 +0700

CONCONG, INHIL – Kapolsek Concong, Ipda Anisko, S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai kegiatan dan program pelayanan kesehatan yang dilaksanakan UPTD Puskesmas Concong Luar dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Concong.

Dukungan tersebut disampaikan Kapolsek Concong saat menghadiri kegiatan Lokakarya Mini Triwulan tingkat kecamatan dan desa se-Kecamatan Concong yang digelar di Aula UPTD Puskesmas Concong Luar, Kelurahan Concong Luar, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor, mengevaluasi capaian program kesehatan, serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolsek Concong menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas Concong Luar. Menurutnya, upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat membutuhkan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan.

Kapolsek juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara kepolisian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, serta unsur masyarakat agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program kesehatan tidak hanya bergantung pada tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia.

Oleh karena itu, melalui forum Lokakarya Mini Triwulan ini, diharapkan setiap instansi dan unsur terkait dapat menyampaikan masukan, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyepakati langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Kapolsek Concong juga berharap koordinasi lintas sektor yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan program kesehatan di wilayah Kecamatan Concong semakin optimal dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Concong Zulkarnaini, S.SiT., M.Kes.; Danpos Concong Pelda Suhaidi; Lurah Concong Luar Mukhlis, S.E.; Plt. Kepala UPTD Puskesmas Concong Luar Bd. Lestari, S.Tr.Keb.; perwakilan Kantor Urusan Agama Kecamatan Concong H. Mahyuni; Kepala SMAN 1 Concong Liky Khatrani, S.Si., M.M.; perwakilan TP PKK dari sejumlah desa, serta undangan lainnya.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan capaian kinerja UPTD Puskesmas Concong Luar periode Januari hingga September 2026, sesi diskusi dan penyampaian masukan, serta pembahasan kesepakatan dan rencana tindak lanjut bersama lintas sektoral.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam mendukung program kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Concong.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 12.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan kondusif.

Bea Cukai Tembilahan Gelar Sri Gemilang Customs Award 2026, Apresiasi Sinergi Mitra dan Kontribusi Pengguna Jasa

Thu, 22 Oct 2026 17:01:31 +0700

Tembilahan, — Bea Cukai Tembilahan menggelar Malam Anugerah Sri Gemilang Customs Award Tahun 2026 pada Rabu (21/10), bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Jalan Jenderal Sudirman No. 48, Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Kegiatan berkonsep malam penganugerahan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada mitra kerja dan pengguna jasa yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai Tembilahan.

Selain mempererat sinergi antarpemangku kepentingan, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung penerimaan negara, pengawasan, pelayanan, serta perekonomian daerah.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, mitra kerja, dan pengguna jasa. Dalam sambutannya, Kepala KPPBC TMP C Tembilahan, Eko Budi Setiawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mitra kerja serta pengguna jasa atas kepercayaan, dukungan, dan kolaborasi yang telah terjalin dengan Bea Cukai Tembilahan.

“Penghargaan ini bukan semata-mata tentang siapa yang menerima piala atau siapa yang namanya disebut di atas panggung. Lebih dari itu, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa kemajuan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh apa yang dikerjakannya sendiri, tetapi juga oleh kualitas kemitraan yang dibangunnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Eko Budi Setiawan juga memaparkan capaian kinerja Bea Cukai Tembilahan hingga Triwulan III Tahun 2026. Realisasi penerimaan mencapai Rp32,29 miliar dari target sebesar Rp28,38 miliar atau 113,78 persen. Pada fungsi pengawasan, Bea Cukai Tembilahan telah melakukan penindakan terhadap 3,59 juta batang rokok ilegal, sekitar 3,17 kilogram sabu, dan 1.118 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal, serta berbagai barang ilegal lainnya.

Nilai barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp10,84 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp4,53 miliar. Di bidang fasilitasi kepabeanan, nilai devisa yang difasilitasi tercatat sebesar Rp1,42 triliun. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Tembilahan dalam menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan, dan fasilitasi secara berimbang untuk mendukung kepentingan negara dan perekonomian.

Pada kesempatan tersebut, Bea Cukai Tembilahan memberikan apresiasi kepada mitra kerja dari unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dan mitra pelayanan kepelabuhanan. Apresiasi diberikan antara lain atas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor, sinergi penindakan narkotika dan barang kena cukai, koordinasi penyelesaian kewajiban kepabeanan atas entitas sitaan, pendampingan dalam pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai, serta dukungan terhadap pengawasan obat dan makanan impor dan kekarantinaan.

Apresiasi juga diberikan atas kontribusi dalam pengelolaan anggaran, aset negara, penerimaan negara, edukasi perpajakan, analisis sarana pengangkut laut, serta koordinasi pelayanan kepelabuhanan yang aman, sehat, dan optimal. Para penerima apresiasi meliputi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Polres Indragiri Hilir, Polres Indragiri Hulu, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Kodim 0314/Indragiri Hilir, Sub Detasemen Polisi Militer 1/3-2 Tembilahan, Balai Pengawas Obat dan Makanan Indragiri Hulu, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Tembilahan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tembilahan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tembilahan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tembilahan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Tembilahan, serta Polsek Kawasan Pelabuhan Tembilahan.

Selain apresiasi kepada mitra kerja, penghargaan juga diberikan kepada pengguna jasa atas kontribusi terhadap penerimaan negara, aktivitas ekspor, kepatuhan, dan pelaksanaan kegiatan kepabeanan.

Kategori penghargaan mencakup importir penyumbang Bea Masuk terbesar, pengusaha Kawasan Berikat penyumbang Bea Masuk terbesar, eksportir penyumbang Bea Keluar terbesar, eksportir dengan nilai devisa ekspor terbesar, pengangkut terbaik, pengusaha Kawasan Berikat terpatuh dan terbaik, Liaison Officer (LO) terbaik, eksportir teraktif, eksportir pendatang baru, eksportir dengan kepatuhan izin muat terbaik, serta penghargaan bagi pelaku usaha dengan kontribusi terbaik dalam kegiatan ekspor UMKM.

Penerima penghargaan pengguna jasa antara lain PT Sumatera Timurindonesia, PT Pulau Sambu (Guntung), CV Andi Jaya Mandiri, PT Lompo Battang Group, PT Pulau Sambu (Kuala Enok), Samsuri Hadinata dari PT Pulau Sambu Guntung, PT Riau Sakti United Plantations, CV Lompo Harapan, PT Indoma Lestari Mandiri, CV Solop Lestari, PT Bekawan Agro Mandiri, dan CV Harapan Prima Lestari. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kontribusi dan kepatuhan pengguna jasa dalam mendukung kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah kerja Bea Cukai Tembilahan.

Tidak hanya menjadi malam apresiasi, kegiatan ini juga menghadirkan pertunjukan Gambus dan partisipasi komunitas musisi Indragiri Hilir. Kehadiran seni dan musik daerah tersebut menjadi wujud dukungan terhadap pelestarian budaya serta ruang bagi kreativitas masyarakat lokal untuk berkembang dan dikenal lebih luas.
Melalui penyelenggaraan Sri Gemilang Customs Award Tahun 2026, Bea Cukai Tembilahan berharap hubungan kemitraan yang telah terbangun dapat semakin erat dan berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pelayanan yang berkualitas, pengawasan yang bertanggung jawab, peningkatan kepatuhan, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah Indragiri Hilir dan sekitarnya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Kantor dalam sambutannya, penghargaan yang paling bermakna bukan hanya yang diterima pada malam penganugerahan, melainkan kepercayaan yang terus dijaga dan manfaat yang dapat dihadirkan setelah acara berakhir.
.

Polsek Concong Gelar KRYD, Antisipasi Peredaran Narkoba dan Jaga Situasi Kamtibmas Tetap Kondusif

Thu, 22 Oct 2026 15:21:57 +0700

CONCONG – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polsek Concong melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polsek Concong, Rabu (21/10/2026) malam, sekira pukul 22.00 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Concong, IPDA Anisko, S.H., M.H., dengan melibatkan personel Polsek Concong serta unsur terkait, di antaranya Babinsa, LSM, dan anggota Satpol PP Kelurahan Concong Luar.

Adapun personel yang terlibat dalam kegiatan tersebut yakni Ps. Kanitreskrim Polsek Concong AIPDA Dedek Kurniawan, Bhabinkamtibmas Desa Panglima Raja BRIPKA Joko Priono, Banit Unit Samapta BRIPDA Willy Sabaran Aritonang, Banit Unit Intelkam BRIPDA Fadli Arif Saputra, serta Banit Binmas BRIPDA Ahmad Maulidil Haqi.

Turut hadir Babinsa Kelurahan Concong Luar, Anto, serta perwakilan LSM, Zalwi dan Dedi Parmana, bersama anggota Satpol PP Kelurahan Concong Luar, Suparno.

Dalam pelaksanaannya, petugas menyambangi sejumlah lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dan kalangan pemuda, yakni Warung Pak Etek, tempat biliar Akuang, Warung Atuk, dan Warung Fia yang berada di Kelurahan Concong Luar, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Kegiatan ini difokuskan pada lokasi-lokasi yang dinilai berpotensi menjadi tempat terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba maupun tindak pidana lainnya. Selain melakukan pemantauan, petugas juga melaksanakan upaya pencegahan guna meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan KRYD tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto yang difokuskan pada pemberantasan peredaran gelap narkotika secara masif dan terpadu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah preventif, pengawasan, serta peningkatan sinergitas dengan TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat guna mencegah peredaran narkotika hingga ke lingkungan masyarakat.

Dari hasil pelaksanaan KRYD tersebut, petugas tidak menemukan adanya indikasi peredaran narkoba. Selain itu, tidak ditemukan pelaku tindak pidana 3C (Curat, Curas, dan Curanmor), aksi premanisme, senjata tajam (sajam), maupun minuman keras (miras).

Kapolsek Concong, IPDA Anisko, S.H., M.H., melalui kegiatan tersebut menegaskan pentingnya upaya preventif dan kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

Kegiatan KRYD ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah setempat, dan elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Concong.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, lancar, dan kondusif.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat turut berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Polsek Concong berkomitmen untuk terus meningkatkan kegiatan preventif demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di wilayah hukumnya.