Latest Posts

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana, Tegaskan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Nasional

Mon, 07 Sep 2026 15:37:21 +0700

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin (07/09/2026). Rapat digelar untuk memantau kondisi terkini sekaligus mengevaluasi langkah penanganan sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam pengantarnya, Presiden menyebut sejumlah situasi yang menjadi perhatian pemerintah, mulai dari penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan serta dampak asap. Menurut Kepala Negara, posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api atau ring of fire menuntut kesiapsiagaan menghadapi bencana setiap saat.

“Ini adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api (the ring of fire), jadi ini membawa kita untuk siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” ujar Presiden.

Berangkat dari berbagai pengalaman penanganan bencana, Presiden menilai kapasitas mitigasi nasional perlu terus diperkuat. Salah satunya melalui peningkatan alokasi anggaran sehingga pemerintah memiliki kesiapan yang lebih besar sebelum bencana terjadi.

“Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara segera signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menilai respons pemerintah terhadap sejumlah bencana sebelumnya telah menunjukkan peningkatan kecepatan dan skala penanganan. Kepala Negara mencontohkan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dilakukan dengan pengerahan kekuatan nasional secara masif.

“Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil, kita atasi. Saya ucapkan terima kasih ke semua unsur,” ucapnya.

Dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan, Presiden meminta pemerintah beralih makin kuat dari pola reaktif menuju antisipatif. Perencanaan kesiapsiagaan, menurut Presiden, harus memastikan sarana dan peralatan telah tersedia jauh sebelum kejadian, mulai dari helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, hingga ekskavator di wilayah rawan.

“Saya minta pemikiran kita, dalam perencanaan kita gunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang. Artinya, ini juga nanti Menteri Sesneg siapkan juga, beritahu juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas. Berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik,” jelasnya.

Kepala Negara juga meminta penyusunan master plan mitigasi yang menyeluruh dan masif. Penguatan tersebut mencakup pemanfaatan kapal induk yang akan dimodifikasi untuk mendukung operasi helikopter dan drone, penambahan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca, serta pengembangan teknologi drone untuk mendukung pemadaman dari udara.

“Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan,” tegas Presiden.

Terkait gempa bumi di Flores, Presiden juga ingin memastikan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kabupaten terdampak dapat segera dipulihkan, termasuk wilayah yang belum dikunjunginya secara langsung. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta laporan secara berjenjang dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), TNI, Polri, serta pemerintah daerah.

Rapat tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana ke depan dengan memperkuat mitigasi, memperbesar kesiapan, dan mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk melindungi rakyat. Bagi Presiden Prabowo, menghadapi risiko bencana di Indonesia tidak cukup hanya dengan respons yang cepat. Negara harus hadir dan siap bahkan sebelum bencana terjadi.

Presiden Imbau Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada Hadapi Aktivitas Gunung Anak Krakatau

Mon, 07 Sep 2026 15:35:27 +0700

Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti arahan pemerintah dan petugas di lapangan menyusul aktivitas Gunung Anak Krakatau.

Imbauan tersebut disampaikan Presiden melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia pada Minggu (06/09/2026). Presiden juga meminta masyarakat untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau serta mematuhi sepenuhnya zona bahaya dan batas aman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang.

“Seluruh masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan,” tulis Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa sejak awal pihaknya telah memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta menerima laporan dan informasi terkini dari jajaran terkait. Presiden Prabowo juga telah memerintahkan seluruh unsur pemerintah untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan dengan baik dan perlindungan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal.

“Seluruh jajaran pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau perkembangan situasi, memastikan seluruh unsur kesiapsiagaan berjalan dengan baik, serta memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan kepada masyarakat,” kata Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengingatkan masyarakat yang terdampak abu vulkanik untuk memperhatikan kesehatan dengan menggunakan masker atau pelindung pernapasan, mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi abu cukup pekat, serta mengikuti petunjuk petugas kesehatan dan pemerintah daerah.

Dalam pesannya, Presiden Prabowo turut memanjatkan doa agar masyarakat Indonesia senantiasa mendapatkan perlindungan, khususnya masyarakat di sekitar Gunung Anak Krakatau dan kawasan Selat Sunda.

“Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi seluruh rakyat Indonesia, khususnya saudara-saudara kita yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau dan kawasan Selat Sunda.”

Presiden menegaskan akan terus memantau perkembangan keadaan dan mengambil setiap keputusan serta langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan masyarakat.

“Presiden akan terus memantau perkembangan keadaan dan mengambil setiap keputusan serta langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan melindungi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Warga Dapat Kepastian Soal Waktu, Pengukuran Terjadwal Percepat Layanan Pertanahan

Mon, 07 Sep 2026 15:07:58 +0700

Jakarta - Layanan Pengukuran Terjadwal yang diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejak 17 Agustus 2026 mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain memberikan kepastian waktu, layanan ini juga dapat mempercepat pelaksanaan pengukuran tanah. Hal tersebut dirasakan Septiah Wulandari (36), warga Meruya Utara, Jakarta Barat, yang jadwal pengukurannya dimajukan hampir satu bulan.

Juli lalu, Septiah Wulandari mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tanah warisan milik keluarganya ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Barat. Kala itu, ia mendapatkan jadwal pengukuran cukup lama, yakni 23 September 2026. Namun, setelah layanan Pengukuran Terjadwal diterapkan, waktu tunggu pengukuran tanahnya jadi bisa dipercepat.

Setelah dapat kabar percepatan jadwal, Septiah Wulandari melakukan pembayaran Surat Perintah Setor (SPS) pada 28 Agustus 2026. Lima hari kemudian, tepatnya 2 September 2026, petugas Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat datang melakukan pengukuran bidang tanah miliknya. Jadwal tersebut maju hampir satu bulan dari jadwal yang sebelumnya ia terima.

“Kaget kemarin dapat WhatsApp kalau pengukurannya ternyata dipercepat sebulan. Sempat berpikir ini penipuan atau bukan, jadi saya konfirmasi langsung ke BPN. Ternyata benar, memang banyak berita kalau lagi berbenah ya BPN buat mempercepat layanan 12 hari,” ujar Septiah Wulandari di sela-sela menyaksikan proses pengukuran bidang tanahnya, Rabu (02/09/2026).

Percepatan jadwal pengukuran tanah sangat membantunya karena proses pengurusan tanah warisan yang ia urus secara mandiri ini jadi bisa segera berlanjut ke tahapan berikutnya. “Satu bulan lebih maju. Lumayan banget. Apalagi saya mengurus sendiri, jadi benar-benar harus mengikuti prosesnya dari awal,” kata Septiah Wulandari.

Pengalaman serupa dirasakan Iwan Prastika (66), warga Jakarta Barat yang juga mengurus sertipikasi tanahnya secara mandiri. Setelah melengkapi sejumlah persyaratan dan menyerahkan dokumen ke Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, ia diinfokan baru bisa mendapatkan jadwal pengukuran dengan waktu tunggu sekitar tiga bulan. Kondisi ini terjadi sebelum layanan Pengukuran Terjadwal mulai diterapkan.

Tak lama setelah layanan Pengukuran Terjadwal diterapkan, Iwan Prastika dapat pemberitahuan dari Kantah kalau jadwal pengukurannya bisa lebih cepat. Kepastian tersebut membuatnya lebih tenang karena dapat mengetahui kapan petugas akan datang melakukan pengukuran. “Kita sangat senang sekali. Daripada nunggu-nunggu, sudah lama capek kita menunggunya. Sekarang pengajuannya lebih cepat, kita jadi tenang,” ungkapnya.

Baginya, kepastian waktu dalam proses layanan juga membuat masyarakat lebih mudah mengatur waktu untuk mengurus kebutuhan pertanahannya secara mandiri. “Sebetulnya kalau kita sudah terjun langsung, lebih enak kita urus sendiri. Memang mesti meluangkan waktu, tetapi kita jadi tahu prosesnya,” tuturnya.

Pengalaman Septiah dan Iwan menunjukkan manfaat Pengukuran Terjadwal dalam memberikan kepastian sekaligus memangkas waktu tunggu masyarakat. Setelah pembayaran SPS dilakukan, pengukuran bidang tanahnya dapat dilaksanakan dalam waktu lima hari, sesuai dengan semangat layanan yang menetapkan masa tunggu pengukuran maksimal tujuh hari.

Penerapan layanan ini juga terus diperkuat di berbagai Kantor Pertanahan. Di Jakarta Barat, misalnya, waktu tunggu pengukuran yang sebelumnya sekitar 139 hari telah turun menjadi enam hari setelah dilakukan penguatan sumber daya petugas ukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa penataan jadwal dan penguatan kapasitas layanan dapat memangkas waktu tunggu masyarakat secara signifikan.

Pengukuran Terjadwal telah diterapkan di 455 Kantah sebagai bagian dari transformasi layanan pertanahan. Melalui layanan ini, masyarakat bisa memperoleh informasi yang lebih pasti mengenai waktu pengukuran sehingga dapat menyiapkan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Transformasi layanan dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan pelayanan yang bisa memberikan kepastian bagi masyarakat. Menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, pemerintah harus memberikan “karpet merah” kepada masyarakat dalam layanan pertanahan, bukan justru membuat masyarakat menghadapi proses yang berbelit dan tidak pasti. (MW/CK)

Kantor Pertanahan Siak Perkuat Budaya Integritas dan Luncurkan Layanan Perintis Peralihan

Mon, 07 Sep 2026 12:13:58 +0700

Siak - Kantor Pertanahan Kabupaten Siak kembali menggelar kegiatan Apel Pagi pada Senin, 7 September 2026, sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kedisiplinan dan koordinasi internal. Kegiatan rutin ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Bapak Martin, S.ST., M.H., dan dihadiri oleh seluruh jajaran pegawai. Kehadiran penuh dari seluruh staf menunjukkan tingginya rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam lingkungan kerja instansi tersebut.

Dalam amanatnya, Bapak Martin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada tim Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ia mengakui bahwa tim PTSL telah bekerja keras dan terus bergerak dinamis untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semangat dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para anggota tim menjadi contoh nyata bagi pegawai lainnya dalam mencapai tujuan organisasi.

Kepala Kantor juga menekankan pentingnya mempertahankan semangat kerja tersebut agar dapat menghasilkan kinerja terbaik bagi masyarakat. Ia berharap agar energi positif dan dedikasi yang telah dibangun tidak surut, melainkan terus ditingkatkan seiring dengan bertambahnya beban kerja dan tantangan di lapangan. Konsistensi ini dinilai kunci utama dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai rencana.

Selain memberikan penghargaan atas kinerja tim teknis, pimpinan kantor juga mengapresiasi kedisiplinan seluruh jajaran dalam mengikuti apel pagi. Hal ini dianggap sebagai indikator awal dari budaya kerja yang tertib dan teratur. Beliau mengingatkan agar seluruh pegawai tetap menjaga fokus, semangat, serta kesungguhan hati dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab harian mereka.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, diumumkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak akan segera meluncurkan layanan perintis khusus untuk layanan peralihan hak. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian berkas. Seluruh jajaran diharapkan dapat mempersiapkan diri secara matang agar pelaksanaan layanan baru ini berjalan optimal.

Dalam pidatonya, Bapak Martin menyelipkan pesan tegas bahwa "Kita harus berubah, tidak boleh lagi lengah." Pernyataan ini menjadi pengingat kuat bagi seluruh aparatur untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Kewaspadaan terhadap potensi kesalahan atau kelalaian harus ditingkatkan, sambil membangun budaya kerja yang lebih disiplin, profesional, dan berintegritas tinggi.

Khususnya pada area loket pelayanan, penekanan diberikan pada penguatan aura Zona Integritas (ZI) dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Integritas tidak boleh hanya berhenti sebagai slogan atau tulisan di dinding, tetapi harus benar-benar dirasakan oleh pengunjung melalui sikap ramah, perilaku jujur, dan kualitas pelayanan yang prima. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan

seluruh pegawai diajak untuk menerapkan disiplin dalam berbagai aspek, mulai dari disiplin waktu, penyelesaian pekerjaan, kepatuhan terhadap aturan, hingga disiplin dalam menjalani kehidupan pribadi. Perubahan positif dan keberhasilan organisasi diyakini bermula dari kedisiplinan dan tanggung jawab setiap individu di dalamnya. Dengan fondasi yang kuat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak optimis dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pelayanan Prima Porter Pelindo Regional 1 Tembilahan Dukung Kelancaran Keberangkatan Speedboat

Mon, 07 Sep 2026 10:47:13 +0700

Tembilahan, 7 September 2026 – Terminal Penumpang PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan kembali mencatatkan aktivitas positif dengan dimulainya layanan keberangkatan speedboat pada Senin pagi ini. Rute utama yang dilayani hari ini mengarah ke dua destinasi strategis, yakni Tanjung Pinang dan Batam. Di balik kelancaran operasional transportasi laut tersebut, peran sumber daya manusia, khususnya tim porter pelabuhan, menjadi ujung tombak dalam memastikan pengalaman perjalanan yang nyaman bagi seluruh penumpang.

Sejak pukul dini hari, para porter telah siaga di area terminal untuk menyambut kedatangan para calon penumpang. Tugas mereka tidak sekadar memindahkan barang bawaan, tetapi juga memberikan arahan awal mengenai prosedur keberangkatan. Dengan seragam yang rapi dan sikap yang ramah, para porter menciptakan kesan pertama yang profesional, sehingga penumpang merasa terbantu sejak langkah pertama mereka memasuki area terminal sebelum proses check-in dimulai.

Salah satu fokus utama pelayanan porter adalah penanganan bagasi dan barang bawaan penumpang dengan penuh kehati-hatian. Mengingat karakteristik perjalanan menggunakan speedboat yang membutuhkan keseimbangan dan ruang terbatas, para porter terlatih untuk menata barang secara efisien dan aman. Mereka memastikan bahwa setiap koper, tas, atau paket ditangani sesuai dengan standar keselamatan, sehingga risiko kerusakan atau kehilangan barang dapat diminimalisir selama proses pemindahan dari darat ke kapal.

Selain aspek teknis penanganan barang, para porter juga berperan aktif dalam memberikan informasi praktis kepada penumpang. Banyak traveler, terutama mereka yang baru pertama kali menggunakan rute Tembilahan-Tanjung Pinang atau Tembilahan-Batam, sering kali memiliki pertanyaan seputar jadwal, fasilitas di atas kapal, atau persyaratan dokumen. Para porter dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bertindak sebagai fasilitator informasi yang menjembatani kebutuhan penumpang dengan regulasi pelabuhan.

Kenyamanan penumpang menjadi prioritas mutlak yang diemban oleh tim porter PT. Pelindo Regional 1 Tembilahan. Dalam situasi terminal yang ramai, para porter bekerja secara koordinatif untuk mengatur alur antrian barang dan membantu penumpang lansia atau mereka yang membawa anak kecil. Pendekatan humanis ini menunjukkan bahwa pelabuhan bukan hanya tempat transit logistik, tetapi juga ruang pelayanan publik yang mengedepankan empati dan solutif terhadap berbagai kondisi penumpang.

Keamanan tetap menjadi aspek krusial yang dijaga ketat oleh para porter selama proses boarding berlangsung. Mereka bekerja sama erat dengan petugas keamanan dan awak kapal untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang lolos serta semua bagasi telah terikat dengan benar di area penyimpanan speedboat. Sinergi antar-unit ini menjamin bahwa proses muat barang berjalan cepat tanpa mengorbankan protokol keselamatan, sehingga jadwal keberangkatan dapat ditepati dengan tepat waktu.

PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Tembilahan secara konsisten melakukan evaluasi dan pelatihan berkala bagi para porternya. Standar pelayanan yang tinggi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan kualitas jasa kepelabuhanan. Dengan memahami bahwa kepuasan penumpang sangat dipengaruhi oleh interaksi langsung di lapangan, manajemen pelabuhan terus mendorong peningkatan kompetensi soft skill dan hard skill para porter agar selalu adaptif terhadap dinamika kebutuhan pengguna jasa.

Dengan dukungan pelayanan porter yang prima, keberangkatan speedboat menuju Tanjung Pinang dan Batam pada hari ini berjalan lancar dan tertib. Keberhasilan operasional ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi antara infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang profesional mampu menciptakan ekosistem transportasi laut yang efisien. PT. Pelindo Regional 1 Tembilahan berkomitmen untuk terus mempertahankan standar pelayanan terbaik ini demi kenyamanan dan keamanan seluruh masyarakat yang menggunakan jasa pelabuhan.

Turut Berduka, KSOP Kelas IV Tembilahan Nyatakan Keprihatinan Mendalam Atas Erupsi Gunung Anak Krakatau

Mon, 07 Sep 2026 10:38:54 +0700

Tembilahan - Kantor Kesyahbandaran Utama dan Kepelabuhanan (KSOP) Kelas IV Tembilahan menyatakan rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Fenomena alam ini tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor maritim dan masyarakat pesisir yang berada dalam radius terdampak. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran, KSOP Tembilahan turut merasakan dampak psikologis dan operasional dari situasi genting ini.

Dalam merespons situasi tersebut, KSOP Kelas IV Tembilahan telah mengaktifkan protokol kesiapsiagaan darurat untuk memastikan bahwa alur pelayaran di wilayah kerjanya tetap aman dari potensi gangguan sekunder akibat erupsi. Meskipun lokasi geografis Tembilahan tidak berbatasan langsung dengan selat Sunda, dampak abu vulkanik dan perubahan kondisi cuaca ekstrem dapat mempengaruhi visibilitas dan keamanan navigasi kapal-kapal yang melintas di perairan Sumatera bagian timur. Oleh karena itu, kewaspadaan tingkat tinggi terus diterapkan oleh seluruh petugas lapangan.

Kepala KSOP Kelas IV Tembilahan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait lainnya untuk memantau perkembangan terbaru status gunung api. Informasi real-time mengenai arah angin dan sebaran abu vulkanik menjadi kunci utama dalam mengambil keputusan operasional, termasuk kemungkinan penundaan sandar atau pemberangkatan kapal jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan jiwa dan muatan.

Bagi masyarakat pesisir dan nelayan di sekitar wilayah kerja KSOP Tembilahan, dihimbau untuk tetap tenang namun siaga. Meski risiko langsung dari letusan mungkin minim, dampak tidak langsung seperti gelombang pasang atau perubahan kualitas udara perlu diantisipasi. KSOP berkomitmen untuk menyebarkan informasi resmi dari pihak berwenang kepada komunitas maritim lokal agar tidak terjebak dalam hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi yang dapat memicu kepanikan.

Keselamatan awak kapal dan penumpang menjadi prioritas mutlak dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh KSOP Kelas IV Tembilahan saat ini. Setiap kapal yang akan memasuki atau meninggalkan pelabuhan di wilayah Tembilahan wajib memeriksa kelengkapan alat keselamatan dan memastikan komunikasi radio tetap aktif untuk menerima instruksi darurat sewaktu-waktu. Petugas syahbandar diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap kesiapan teknis kapal dalam menghadapi kondisi cuaca buruk.

Solidaritas kemanusiaan juga menjadi sorotan utama, di mana KSOP Tembilahan mengajak seluruh elemen masyarakat maritim untuk mendoakan keselamatan para peneliti, petugas pemantau gunung api, dan masyarakat yang tinggal di zona merah sekitar Gunung Anak Krakatau. Rasa empati ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan bangsa dalam menghadapi bencana alam, sekaligus mengingatkan kita semua akan keterbatasan manusia di hadapan kekuatan alam yang dahsyat.

Di sisi lain, KSOP Kelas IV Tembilahan juga mempersiapkan rencana kontinjensi logistik jika terjadi permintaan bantuan evakuasi atau distribusi bantuan kemanusiaan melalui jalur laut. Kapasitas pelabuhan dan fasilitas bongkar muat siap dioptimalkan untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan ke daerah terdampak, menunjukkan peran strategis institusi kepulauan dalam manajemen bencana nasional.

KSOP Kelas IV Tembilahan mengajak seluruh #kawanlaut dan masyarakat umum untuk tetap waspada, mengikuti arahan resmi dari pemerintah, dan utamakan keselamatan dalam setiap aktivitas maritim. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah pengingat keras bahwa alam harus dihormati, dan kesiapsiagaan adalah bentuk tanggung jawab kolektif kita bersama. Mari kita jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dengan tetap tenang, informatif, dan disiplin terhadap aturan keselamatan yang berlaku.

Perkuat Pembinaan Kerohanian, Lapas Tembilahan Gelar Pesantren Al-Ichwan bagi WBP Wanita

Mon, 07 Sep 2026 10:26:57 +0700

Tembilahan, 4 September 2026 – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tembilahan terus memperkuat pembinaan kepribadian warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui kegiatan keagamaan. Bertempat di Masjid Al-Ichwan, Jumat (4/9), sebanyak 18 WBP wanita dari Blok Cendana mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian melalui Pesantren Al-Ichwan yang berlangsung pukul 09.30 hingga 10.30 WIB.

Kegiatan diawali dengan persiapan fasilitas pembinaan oleh Kasubsi Bimkemaswat beserta staf dan pembina kerohanian. Selanjutnya, WBP diarahkan menuju Masjid Al-Ichwan oleh petugas pengamanan dan staf Bimkemaswat untuk mengikuti kegiatan dengan tertib dan khidmat. Seluruh rangkaian pembinaan berlangsung aman dan lancar di bawah pengawasan Ka. KPLP, Kasi Binadik, Kasubsi Bimkemaswat beserta jajaran, Karupam, staf KPLP, dan petugas pengamanan.

Kepala Lapas Kelas IIA Tembilahan, Wahyu Prasetyo, menekankan pentingnya pembinaan kerohanian yang dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari proses pembentukan kepribadian WBP. Melalui kegiatan keagamaan, WBP diharapkan memperoleh penguatan nilai-nilai spiritual, meningkatkan kesadaran diri, serta memiliki bekal positif selama menjalani masa pembinaan. Lapas Tembilahan berkomitmen untuk terus memantau dan mengembangkan program pembinaan yang mendukung proses perubahan dan persiapan WBP untuk kembali ke masyarakat.

Apel Senin Pagi di Pengadilan Negeri Tembilahan Dikawal Khidmat oleh Wakil Ketua

Mon, 07 Sep 2026 10:24:07 +0700

Tembilahan – Pengadilan Negeri Tembilahan kembali melaksanakan kegiatan rutin yang telah menjadi tradisi positif di lingkungan instansi peradilan, yaitu Apel Senin Pagi. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin, 7 September 2026, dan menjadi momen penting bagi seluruh aparatur untuk memulai pekan kerja dengan semangat baru serta komitmen terhadap tugas negara.

Dalam apel kali ini, suasana berlangsung sangat khidmat dan tertib sejak awal acara dimulai. Seluruh jajaran pegawai, mulai dari hakim, panitera, hingga staf pendukung, berkumpul di halaman kantor Pengadilan Negeri Tembilahan tepat pada pukul 08.00 WIB. Ketepatan waktu dan keseragaman sikap peserta apel mencerminkan budaya disiplin yang terus ditanamkan di lingkungan pengadilan ini.

Yang menjadi sorotan utama dalam kegiatan ini adalah hadirnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, Bapak Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Pembina Apel. Kehadiran beliau memimpin apel pagi ini memberikan sinyal kuat mengenai pentingnya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan untuk memantau dan membina moralitas serta kedisiplinan para bawahannya.

Sebagai seorang pemimpin dengan latar belakang hukum yang kuat, terlihat dari gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) yang disandangnya, Bapak Chandra Ramadhani membawa pendekatan yang profesional dalam pembinaannya. Peran beliau tidak hanya sekadar simbolis, tetapi juga substansial dalam menyampaikan arahan-arahan strategis yang relevan dengan dinamika pelayanan peradilan saat ini.

Dalam amanatnya, Wakil Ketua menekankan bahwa apel pagi bukan sekadar formalitas belaka, melainkan sarana efektif untuk meningkatkan kedisiplinan seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Tembilahan. Ia menjelaskan bahwa kedisiplinan adalah fondasi utama dalam menciptakan citra lembaga peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel di mata masyarakat.

Bapak Chandra Ramadhani menyoroti pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa setiap anggota keluarga besar pengadilan merupakan wajah dari institusi itu sendiri, sehingga perilaku disiplin, baik dalam berpakaian maupun dalam etika kerja, akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan apel yang dipimpin oleh Wakil Ketua ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan visi kerja antar unit di lingkungan pengadilan. Dengan adanya komunikasi langsung dari pimpinan tertinggi kedua di pengadilan tersebut, diharapkan dapat terjalin sinergi yang lebih solid antara bagian administrasi, teknis persidangan, dan layanan umum demi optimalisasi pelayanan kepada pencari keadilan.

Usai pelaksanaan apel, seluruh peserta kembali ke masing-masing bidang Tugas dengan semangat yang lebih tinggi. Keberhasilan pelaksanaan Apel Senin Pagi yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan ini menjadi bukti nyata komitmen pimpinan dalam menjaga standar kinerja dan integritas aparatur, sekaligus memperkuat pondasi organisasi menuju pengadilan yang lebih prima di masa depan.

Wartelsuspas Dioptimalkan, Komunikasi Warga Binaan Lapas Tembilahan Diperkuat

Mon, 07 Sep 2026 09:55:03 +0700

TEMBILAHAN – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tembilahan mengoptimalkan layanan Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan (Wartelsuspas) guna memperkuat pemenuhan hak komunikasi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar WBP tetap dapat menjalin hubungan dengan keluarga selama menjalani masa pembinaan.

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Tembilahan, Sigit Pramono, mengatakan optimalisasi Wartelsuspas bertujuan mengakomodasi kebutuhan komunikasi WBP sekaligus menekan potensi peredaran alat komunikasi ilegal di dalam lapas.

"Komunikasi yang baik dengan keluarga juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan moral dan motivasi kepada WBP agar tetap aktif mengikuti program pembinaan hingga siap kembali ke tengah masyarakat," kata Sigit, Senin (7/9/2026).

Sementara itu, Kepala Lapas Tembilahan, Wahyu Prasetyo, menegaskan seluruh aktivitas komunikasi melalui Wartelsuspas dilakukan di bawah pengawasan petugas dan sesuai standar operasional prosedur.

"Optimalisasi Wartelsuspas sejalan dengan arahan Ditjenpas dalam memastikan pemenuhan hak komunikasi WBP secara layak dan humanis," jelas Wahyu.

Ia menambahkan, dengan adanya layanan resmi ini diharapkan tercipta keseimbangan antara pemenuhan hak WBP, dukungan dari keluarga, serta terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Tembilahan.
(Andre Suai)

Karhutla Inhu dan Inhil Meluas, Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api

Mon, 07 Sep 2026 08:42:28 +0700

MEDIA CENTER

Home
Detail Berita

PEKANBARU – Tim gabungan terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Minggu (6/9/2026). Penanganan di kawasan Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, masih berlangsung intensif setelah api kembali menyebar di empat penjuru memasuki hari ke-10 operasi pemadaman.

Kepala Manggala Agni Daerah Operasi (Daops) Sumatera VII/Rengat, Muhammad Ilham Sidik, menyatakan bahwa titik api kembali muncul di sisi utara, timur, barat, dan selatan. Luas total area yang terbakar di lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20 hektare.

"Api aktif kembali timbul di sejumlah titik yang tersebar berjauhan di sisi utara, timur, barat, dan selatan," kata Kepala Manggala Agni Daops Sumatera VII/Rengat, Muhammad Ilham Sidik, Minggu (6/9/2026) malam.

Sebanyak 13 hektare lahan dari total area terbakar di Desa Kuantan Babu saat ini berhasil dipadamkan oleh petugas di lapangan. Tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Inhu, TNI, dan Polri terus berupaya melokalisir sisa titik api yang masih aktif.

Operasi di kawasan ini melibatkan 12 personel Manggala Agni yang bertugas di tengah vegetasi hutan sekunder yang rapat. Kendala utama yang dihadapi petugas di lokasi meliputi tingginya pepohonan serta jarak sumber air yang cukup jauh dari titik kebakaran.

Berbeda dengan situasi di Rengat, kebakaran lahan seluas dua hektare di Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, dipastikan telah padam sepenuhnya pada hari kedua penanganan. Pemadaman tuntas tersebut berhasil dicapai berkat kerja sama 11 personel Manggala Agni bersama TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

"Operasi pemadaman karhutla di Desa Talang Jerinjing, Rengat Barat, Inhu, berhasil dipadamkan tuntas," ujar Muhammad Ilham Sidik.

Kendati area yang terbakar di Talang Jerinjing tidak terlalu luas, tim di lapangan sempat menghadapi kendala minimnya pasokan air. Petugas tetap disiagakan di sekitar lokasi guna memantau dan mengantisipasi munculnya kembali titik api susulan.

Sementara itu, penanganan karhutla di Desa Bayas Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, menunjukkan perkembangan positif setelah kepala api berhasil dikendalikan. Kebakaran di area kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) ini diperkirakan melahap lahan seluas 2,8 hektare.

Hingga Minggu malam, tim gabungan telah memadamkan sekitar 0,7 hektare lahan dan menjinakkan arah perambatan api utama. Sebanyak 11 personel Manggala Agni dikerahkan bersama TNI, Polri, MPA, serta Regu Pemadam Kebakaran (RPK) perusahaan.

Proses pemadaman di Desa Bayas Jaya sempat terkendala oleh pasang surut air, angin kencang yang berubah arah, serta banyaknya pohon tumbang. Petugas dijadwalkan melanjutkan pemadaman ke tahap mopping up pada Senin (7/9/2026) untuk membersihkan sisa bara api.

"Kepala api sudah dapat dikendalikan, dilanjutkan besok tahapan mopping up," kata Muhammad Ilham Sidik.

Update! Daftar Pembatalan 24 Penerbangan di Pekanbaru akibat Abu Vulkanik Krakatau

Sun, 06 Sep 2026 19:36:08 +0700

PEKANBARU - Sebanyak 24 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru dibatalkan, Minggu (6/9/2026).

Pembatalan tersebut merupakan dampak erupsi Anak Gunung Krakatau yang menyebabkan penyebaran abu vulkanik (volcano ash) di ruang udara serta adanya penyesuaian operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.

Data Bandara SSK II Pekanbaru menunjukkan, hingga pukul 11.18 WIB, terdapat 24 penerbangan yang masuk dalam daftar pembatalan.

Berikut daftar penerbangan yang terdampak:

1. Pelita Air 329 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

2. Pelita Air 320 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

3. Pelita Air 321 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

4. Pelita Air 322 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

5. Pelita Air 323 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

6. Citilink 936 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

7. Citilink 937 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

8. Citilink 932 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

9. Citilink 933 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

10. Citilink 939 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

11. Lion Air 292 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

12. Lion Air 393 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

13. Lion Air 390 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

14. Lion Air 161 rute Kuala Lumpur (KUL)-Pekanbaru (PKU)

15. Lion Air 391 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

16. Super Air Jet 919 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

17. Super Air Jet 866 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

18. Super Air Jet 867 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

19. Batik Air 6852 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

20. Batik Air 6857 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

21. Garuda 172 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

22. Garuda 175 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

23. Garuda 174 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

24. Garuda 177 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad, mengatakan pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan kru pesawat.

"Pembatalan penerbangan ini dilakukan guna menjaga keselamatan baik penumpang maupun kru pesawat," ungkapnya.

Dengan adanya pembatalan tersebut, penumpang yang memiliki jadwal penerbangan melalui Bandara SSK II Pekanbaru diminta tidak langsung menuju bandara sebelum memastikan kembali status penerbangannya.

"Pihak bandara mengimbau calon penumpang memantau perkembangan jadwal penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing," imbaunya.

Pengecekan ini penting karena informasi penerbangan dapat berubah mengikuti kondisi sebaran abu vulkanik dan penyesuaian operasional di bandara tujuan maupun asal.

Tim operasional Bandara SSK II Pekanbaru juga telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak penundaan maupun pembatalan penerbangan.

Selain itu, pembaruan informasi mengenai penerbangan yang terdampak dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi.

Gangguan penerbangan tersebut berkaitan dengan aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Erupsi menerus mulai teramati sejak Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 23.07 WIB. Aktivitas tersebut disertai suara gemuruh atau dentuman serta fenomena lava fountain.

Penyebaran abu vulkanik di ruang udara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi operasional penerbangan. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta.

"Karena itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara dari maupun menuju Pekanbaru diminta mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan pihak bandara," imbuhnya.

Manajemen InJourney Airports Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menyatakan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder bandara untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan.

Pihak bandara juga berharap kondisi erupsi Anak Gunung Krakatau dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan dapat kembali normal.

Polisi Tetapkan Tersangka Pembuka 111 Hektare Kawasan Mangrove Dumai

Sun, 06 Sep 2026 19:33:50 +0700

DUMAI — Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau menetapkan seorang pria berinisial N alias B sebagai tersangka kasus dugaan pembukaan lahan ilegal seluas 111,77 hektare di kawasan lindung mangrove, Desa Mekar Sari Kampung Tengah, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Minggu (6/9/2026). Pengungkapan ini dilakukan setelah petugas menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aktivitas penggunaan alat berat untuk mempersiapkan areal perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha.

Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan menjelaskan bahwa penyidik menemukan bukti aktivitas land clearing saat turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP). Dalam pemeriksaan lapangan tersebut, petugas bekerja sama dengan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagan Siapiapi dan pihak terkait.

“Dari hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan adanya pembukaan akses, pembangunan tanggul, penumbangan tanaman serta pembagian lahan,” kata Ade, Minggu (6/9/2026).

Penyidik telah memeriksa sembilan orang saksi serta dua saksi ahli untuk memperkuat bukti pelanggaran hukum di lokasi tersebut. Ahli yang dimintai keterangan meliputi ahli bidang pemetaan dan kehutanan serta ahli hukum pidana.

“Dua ahli yang diperiksa terdiri dari ahli pemetaan dan kehutanan serta ahli hukum pidana,” ujar Ade.

Dalam penindakan ini, polisi menyita satu unit ekskavator yang digunakan tersangka untuk menggarap kawasan lindung mangrove atau ekoton mangrove tersebut. Petugas juga mengamankan sejumlah dokumen pendukung dan peta lokasi sebagai barang bukti perkara.

“Selain satu unit ekskavator, kami turut mengamankan sejumlah dokumen dan hasil pemetaan yang berkaitan dengan dugaan kegiatan ilegal tersebut sebagai barang bukti,” ucapnya.

Tersangka N dipersangkakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan serta pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Penanganan perkara ini juga menjadi bagian dari komitmen Polda Riau dalam mendukung program Green Policing untuk menjaga kelestarian fungsi ekologis kawasan pesisir.

Polda Riau Tetapkan 44 Tersangka Karhutla dari 41 Kasus

Sun, 06 Sep 2026 19:29:20 +0700

PEKANBARU – Kepolisian Daerah Riau menetapkan 44 orang sebagai tersangka dari total 41 kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah hukum Provinsi Riau. Penetapan tersebut disampaikan saat Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo mengecek lokasi Karhutla di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Minggu (6/9/2026).

Langkah penegakan hukum ini diambil guna memberikan efek jera kepada para pelaku pembakar lahan. Pihak kepolisian memastikan setiap titik kebakaran akan didalami untuk mengetahui penyebab pasti serta pihak yang bertanggung jawab secara hukum.

"Pencegahan kita perkuat, pemadaman kita lakukan maksimal, tetapi penegakan hukum tetap berjalan. Kalau ditemukan unsur pidana, tentu akan kita proses," tegas Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.

Polda Riau dan Kodam XIX/Tuanku Tambusai memperkuat sinergi bersama BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, hingga relawan di lapangan. Kerjasama lintas instansi tersebut difokuskan pada upaya pencegahan serta pemadaman cepat agar titik api tidak makin meluas.

Upaya pencegahan Karhutla diprioritaskan pada desa-desa rawan, kawasan perkebunan, lahan gambut, serta lokasi yang memiliki riwayat kebakaran. Polisi menilai penguatan pengawasan di wilayah rentan menjadi kunci utama dalam meminimalisasi potensi bencana.

Langkah sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara membakar juga terus ditingkatkan hingga tingkat desa dan dusun. Personel Bhabinkamtibmas bersama Babinsa disiagakan sebagai ujung tombak untuk mengedukasi masyarakat, kelompok tani, dan pemilik lahan.

Pengecekan langsung di areal PT Bumi Siak Pusako, Kecamatan Dayun, dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman di lapangan. Kapolda Riau memastikan seluruh tim bekerja optimal dalam melakukan pemadaman hingga pendinginan area gambut.

"Saya bersama Pangdam turun langsung melihat kondisi di Siak. Sementara untuk wilayah lain yang terpantau memiliki hotspot, jajaran sudah kita minta melakukan pengecekan di lapangan. Setiap indikasi harus segera ditindaklanjuti agar api tidak sampai meluas," kata Herry, Minggu (6/9/2026).

Petugas di lapangan diimbau untuk tidak berasumsi bahwa setiap hotspot (titik panas) merupakan kebakaran aktif sebelum memverifikasinya. Jajaran kewilayahan diinstruksikan melakukan pemeriksaan darat (ground check) guna memastikan kondisi riil di lokasi.

"Kondisi Karhutla sangat dinamis. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Begitu ada hotspot, cek. Kalau ditemukan api, segera padamkan dan pastikan pendinginannya tuntas," ujar Herry.

Tiga Hektar Semak Belukar Terbakar di Sungai Beringin Tembilahan

Sun, 06 Sep 2026 19:23:56 +0700

TEMBILAHAN - Tim pemadam Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gabungan di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih terus berjibaku. Mulai dari unsur TNI, Polri, BPBD Damkar daerah setempat.

Kemudian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berlokasi di sekitaran parit 21 juga turut mengerahkan tim pemadamannya termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA) serta warga tempatan.

Lokasi karhutla ini merupakan titik baru, tidak berjauhan dari lokasi Karhutla sebelumnya yang saat ini berhasil dijinakan. Ada pun titik api pertama sekali terdeteksi pada Sabtu sore kemarin, tepatnya di Jalan Terusan Mas.

"Api diketahui pertama sekali pada Sabtu kemarin sekitar pukul 17.30 WIB. Saat ini tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman," kata Kapolres Inhil AKBP Doni Eka Listianto melalui Kapolsek Tembilahan, IPDA Ripal Indrawata, Ahad (6/9/26).

Lahan terbakar didominasi semak belukar. Diperkirakan, tidak kurang dari tiga hektar lahan habis dilalap si jago merah.

"Mudah-mudahan bisa dikendalikan. Perkiraan luas lahan yang terbakar lebih kurang 3 hektar," ungkap Ripal.

Dari pantauan di lokasi, kobaran api terpantau terus meluas. Kondisi angin yang cukup kencang di areal terbuka menjadi salah satu kendala utama yang mempercepat pergerakan api.

Selain itu, faktor kekeringan disebabkan kemarau panjang membuat sumber air sulit didapat di sekitaran lokasi karhutla. Kemudian jarak tempuh lokasi titik api dari jalan utama yang mencapai dua kilometer membuat suplai air menjadi terbatas dan menyulitkan mobilitas peralatan.

Karena itu, petugas di lapangan memaksimalkan pasokan air dari mobil pemadam kebakaran (Damkar) serta peralatan portabel untuk melokalisir api.

"Sanpai sekarang tim gabungan masih di lokasi berjuang melakukan pemadaman. Fokus utama tim di lapangan adalah mengendalikan pergerakan api agar tidak merembes, tidak mengancam kawasan pemukiman warga, serta mencegah perluasan areal terbakar ke wilayah lainnya," ujarnya.

Karmila Sari Minta Kepala Sekolah Siapkan Data untuk Program Revitalisasi

Sun, 06 Sep 2026 15:38:51 +0700

PEKANBARU — Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, mendorong sekolah di Provinsi Riau lebih aktif mempersiapkan data dan kebutuhan sarana prasarana agar dapat memperoleh program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah.

Dorongan tersebut disampaikan Dr Karmila Sari saat menginisiasi Workshop Pendidikan bertema "Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Mendukung Sarana dan Prasarana Sekolah" yang digelar di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru pada 4-5 September 2026.

Kegiatan yang diikuti kepala sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA tersebut mendapat dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI. Hadir Analis Kebijakan Ahli Madya Dr Suhartono Arham mewakili Direktur Sekolah Menengah Pertama.

Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau H Erisman Yahya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Mukhlis Suzantri, SHutT, MT, serta narasumber Rektor Universitas Lancang Kuning Prof Dr Junaidi, Muh. Hasan Catur Windriatmo, dan Erwan Nur Arief. Kegiatan dimoderatori Rifdah Mami.

Wakil Ketua Umum PP KPPG Golkar tersebut mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana bagi kepala sekolah untuk memahami kebutuhan dan mekanisme program revitalisasi satuan pendidikan serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Menurut dia, setiap sekolah memiliki kondisi dan persoalan yang berbeda sehingga kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi harus disampaikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

"Kegiatan ini kami berharap sangat membantu para kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah masing-masing, karena kondisi setiap sekolah berbeda-beda dan banyak sekali permasalahan revitalisasi," kata Dr Karmila.

Ia meminta kepala sekolah memastikan data pokok pendidikan (Dapodik) diperbarui sesuai kondisi sebenarnya dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, termasuk legalitas lahan sekolah.

Dr Karmila menilai pemahaman terhadap aturan menjadi penting agar kebutuhan sekolah dapat disampaikan secara tepat dan tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara usulan dengan kondisi di lapangan.

"Apakah kita punya surat lahannya, apakah Dapodik sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya," ujarnya.

Ia mencontohkan terdapat sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas karena jumlah siswa meningkat. Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kapasitas ruang belajar, tetapi juga dapat berdampak terhadap pemenuhan jam mengajar tenaga pendidik.

Dr Karmila menyebut pembangunan ruang kelas baru (RKB) dapat menjadi salah satu solusi untuk menampung pertambahan jumlah siswa sekaligus membantu sekolah memenuhi kebutuhan pembelajaran.

Ia juga meminta kondisi sekolah di daerah yang jauh dari pusat perkotaan menjadi perhatian dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurut dia, jarak tempuh siswa menuju sekolah perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pemenuhan kebutuhan ruang belajar.

"Kalau masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita untuk menambah RKB," katanya.

Selain itu, Karmila mengatakan Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas pendidikan agar pembangunan sekolah tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.

Ia menilai sekolah yang berada di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau juga membutuhkan perhatian agar pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan.

"Saya berharap pembangunan ini tidak hanya di kota. Sekolah-sekolah di daerah pinggir dan yang jauh justru harus lebih kita utamakan agar masyarakat mendapatkan sekolah yang lebih layak," ujarnya.

Selain revitalisasi sekolah, Karmila juga mendorong evaluasi besaran BOSP dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional sekolah dan kondisi ekonomi masing-masing daerah.

Ia mengatakan masukan kepala sekolah diperlukan untuk menjadi bahan pengayaan kebijakan bagi pemerintah dan Komisi X DPR RI, termasuk terkait kebutuhan pembiayaan operasional dan tenaga pendidik.

"Kita membutuhkan masukan yang luar biasa dari bapak ibu kepala sekolah, terutama untuk rekomendasi peningkatan BOSP agar kualitas pengajaran semakin baik dan pendidikan lebih berkeadilan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Karmila juga menyampaikan rencana program sekolah gratis bagi sekolah swasta yang akan menyasar sejumlah daerah di Indonesia, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menyebut terdapat sejumlah wilayah di Riau yang masuk perhatian, antara lain Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

"Perkembangan pendidikan sangat dinamis dan kebutuhannya selalu berubah. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan," ujarnya.

Karmila juga meminta kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah secara lengkap melalui dokumentasi video yang memuat nama sekolah, kepala sekolah, nomor kontak, jumlah siswa, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Menurut dia, data tersebut akan membantu pemerintah daerah maupun Kemendikdasmen dalam memetakan kebutuhan sekolah dan menentukan prioritas bantuan.

Sementara itu, Dr Suhartono Arham mengatakan kondisi sarana dan prasarana sekolah di sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian. Menurut dia, program revitalisasi menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.

Ia menyebut Kemendikdasmen telah menyalurkan anggaran revitalisasi kepada 16.174 satuan pendidikan pada 2025, sedangkan pada 2026 program tersebut ditargetkan menjangkau 67.000 satuan pendidikan berbagai jenjang.

Selain revitalisasi, pemerintah memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui papan interaktif digital. Untuk jenjang SMP, sebanyak 44 SMP di Kota Dumai dan 167 SMP di Kota Pekanbaru telah menerima perangkat tersebut.

Suhartono menegaskan revitalisasi harus dilaksanakan sesuai ketentuan, termasuk melalui mekanisme swakelola dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga. Sekolah juga didorong mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah revitalisasi sebagai bentuk transparansi.

"Jangan yang jelek-jelek saja yang disampaikan. Hasil pembangunan dan hal-hal positif yang telah kita persembahkan kepada masyarakat juga harus disampaikan," katanya.

Masuki Babak Baru, Politeknik Agraria STPN Resmi Diluncurkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN

Sun, 06 Sep 2026 13:53:17 +0700

Yogyakarta - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) resmi memasuki babak baru dengan bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN. Peresmian sekaligus perubahan bentuk kelembagaan menjadi Politeknik Agraria STPN ditandai dengan pemukulan gong oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Agustyarsyah; serta Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad. Prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian dan penyerahan bendera dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN.

“Politeknik Agraria STPN merupakan satu-satunya perguruan tinggi vokasi di Indonesia yang bergerak secara khusus mengembangkan pendidikan bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” ujar Menteri Nusron dalam peresmian dilaksanakan bersamaan dengan prosesi wisuda 568 Taruna/i Politeknik Agraria STPN, di Pendopo Sasana Widya Bhumi Politeknik Agraria STPN, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (05/09/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, selama puluhan tahun STPN telah melahirkan ribuan tenaga profesional yang kemudian mengabdi di Kementerian ATR/BPN maupun berbagai bidang lainnya. Besarnya kontribusi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk terus memperkuat kelembagaan dan kualitas pendidikan di Politeknik Agraria STPN.

“Proses transformasi yang selama beberapa tahun terakhir kita perjuangkan, saat ini sudah mencapai tahap akhir. Perubahan bentuk kelembagaan, penataan organisasi, pengembangan kurikulum vokasi, pembukaan program studi baru, sampai dengan penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik,” tutur Menteri Nusron.

Saat ini, proses pembahasan dan penetapan statuta Politeknik Agraria STPN masih berlangsung di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Proses tersebut akan terus dikawal hingga selesai oleh Kementerian ATR/BPN.

Sejalan dengan transformasi STPN, tiga program studi baru yang mulai diselenggarakan pada tahun akademik 2025/2026 telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Menurut Menteri Nusron, capaian tersebut menunjukkan komitmen Politeknik Agraria STPN untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. “Transformasi ini harus kita lihat sebagai proses untuk membuat pendidikan di Politeknik Agraria STPN semakin relevan dengan kebutuhan lapangan,” ucapnya.

Ia berharap, kurikulum dan sistem pembelajaran di Politeknik Agraria STPN terus berkembang secara adaptif mengikuti kebutuhan zaman. Kampus tersebut diharapkan menjadi ruang lahirnya berbagai gagasan, inovasi teknologi, dan solusi yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan agraria, pertanahan, dan tata ruang. “Kementerian ATR/BPN akan terus memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan yang diperlukan untuk memperkuat Politeknik Agraria STPN,” ujar Menteri Nusron.

Sementara itu, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad menjelaskan bahwa perubahan bentuk kelembagaan dari STPN menjadi Politeknik Agraria STPN merupakan hasil dari proses dan perjuangan panjang seluruh civitas academica. Transformasi ditandai dengan pembukaan tiga program studi baru, yaitu Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan, Program Studi Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan, serta Program Studi Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah.

Pembukaan ketiga program studi tersebut merupakan wujud komitmen Politeknik Agraria STPN dalam memperkuat pengembangan keilmuan dan kompetensi di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, sekaligus memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022. “Peresmian Politeknik Agraria STPN yang dirangkaikan dengan wisuda perdana ini menjadi momentum penting yang menandai babak baru dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi serta menguatkan peran Politeknik Agraria STPN dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” pungkas Sri Yanti Achmad.

Dalam kegiatan peresmian sekaligus wisuda perdana Politeknik Agraria STPN ini, turut diberikan penghargaan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM, Heri Mulianto, sebagai pencipta Hymne Politeknik Agraria STPN. Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (LS/JR/FA)

Pesan Menteri Nusron untuk 568 Wisudawan/Wisudawati Politeknik Agraria STPN: Jaga Integritas di Mana pun Bekerja

Sun, 06 Sep 2026 13:51:48 +0700

Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mewisuda 568 Taruna/i Politeknik Agraria STPN Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan Tahun Akademik 2025/2026 pada Sabtu (05/09/2026). Dalam sambutannya, Menteri Nusron mengingatkan untuk selalu menjaga integritas dan menggunakan ilmu yang diperoleh selama pendidikan dalam pelaksanaan tugas serta pengabdian kepada masyarakat.

“Di mana pun Saudara bekerja, integritas harus dijaga. Saudara akan berhadapan dengan tanah yang menyangkut kehidupan masyarakat, tempat tinggal, mata pencaharian, investasi, pembangunan, bahkan masa depan keluarga. Karena itu, pekerjaan di bidang pertanahan dan agraria membutuhkan tanggung jawab moral yang sangat besar.” ujar Menteri Nusron dalam acara wisuda yang berlangsung di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman.

Selain menyelamati wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di Politeknik Agraria STPN, Menteri Nusron juga mengapresiasi orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan penuh selama ini. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas academica Politeknik Agraria STPN yang telah mendampingi dan mempersiapkan generasi baru di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.

Menurut Menteri Nusron, wisuda perdana sejak STPN bertransformasi menjadi Politeknik Agraria STPN ini adalah momen penting bagi lembaga yang menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Transformasi diharapkan semakin memperkuat kapasitas pendidikan vokasi dan bisa melahirkan generasi penerus yang mampu menjawab berbagai tantangan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang.

“Kita membutuhkan SDM yang memahami persoalan pertanahan secara utuh, menguasai teknologi, mampu bekerja secara profesional, dan yang paling penting, memiliki integritas,” ungkap Menteri Nusron yang hadir didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Prosesi wisuda ditandai dengan penyerahan ijazah oleh Menteri Nusron dan Wamen Ossy kepada para wisudawan dan wisudawati. Prosesi dilanjutkan dengan pelepasan atribut serta penyerahan Kartu Anggota Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (KAPTI) Agraria kepada para lulusan.

Dalam kesempatan ini, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, juga menyampaikan apresiasinya bagi para wisudawan dan wisudawati yang telah mencapai tahap akhir perjalanan akademiknya. Menurutnya, wisuda perdana ini adalah momentum istimewa, tidak hanya bagi para lulusan, tetapi juga bagi seluruh civitas academica Politeknik Agraria STPN.

“Kelulusan hari ini merupakan buah dari kerja keras, ketekunan, dan perjuangan yang telah dilalui selama menempuh pendidikan. Kami berharap para lulusan dapat membawa ilmu dan kompetensi yang diperoleh untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang,” tutur Sri Yanti Achmad.

Dalam wisuda kali ini, tiga taruna/i meraih predikat lulusan terbaik. Mereka ialah Susana Nadia Putri Betan, taruni tugas belajar utusan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi NTT dengan IPK 3,94; Novita Ayu Kustianingsih, taruni tugas belajar utusan Kanwil BPN Provinsi Riau dengan IPK 3,91; dan Ni Luh Putu Ananda Pertiwi, taruni tugas belajar utusan Kanwil BPN Provinsi Lampung dengan IPK 3,90.

Turut hadir mengikuti rangkaian prosesi wisuda, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (SG/JR/FA)

Penguatan Fondasi Kepemudaan, Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Pramuka Ranting Pelangiran Masa Bakti 2026-2029

Sun, 06 Sep 2026 13:49:05 +0700

Pelangiran - Gerakan Pramuka Kecamatan Pelangiran kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak generasi muda yang berkarakter melalui serangkaian acara pelantikan dan pengukuhan pengurus tingkat ranting. Acara ini secara resmi menetapkan kepengurusan Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran), Kwartir Ranting (Kwaran), Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus), serta Dewan Kerja Ranting (DKR) untuk masa bakti 2026 hingga 2029. Momentum ini menjadi tonggak penting bagi kelangsungan pendidikan kepramukaan di wilayah tersebut.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris Kwartir Cabang (Kwarcab), H. Zulkarnain atau yang akrab disapa Kak Eeng. Kehadiran beliau memberikan legitimasi formal sekaligus semangat baru bagi para pengurus yang baru saja dikukuhkan. Dalam amanatnya, Kak Eeng menekankan pentingnya konsistensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugas kepramukaan demi tercapainya tujuan nasional dalam pembentukan karakter pemuda.

Acara ini berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting di tingkat kecamatan, termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan dukungan penuh pemerintah setempat terhadap aktivitas kepanduan. Selain itu, para Kepala Desa se-Kecamatan Pelangiran juga turut hadir, menandakan sinergi yang kuat antara pemerintah desa dengan organisasi gerakan pramuka di tingkat akar rumput.

Dalam kesempatan tersebut, Bustamin, SE, yang menjabat sebagai Ketua Kwaran Pelangiran sekaligus Camat Pelangiran, memberikan penjelasan mendalam mengenai arah kebijakan kepramukaan ke depan. Ia menyatakan bahwa struktur kepengurusan yang baru dibentuk harus mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kepramukaan. Sebagai camat, ia memastikan adanya dukungan fasilitas dan koordinasi lintas sektor untuk memperlancar program kerja kwartir ranting.

Bustamin, SE, juga menyoroti peran strategis Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) dan Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) sebagai penyeimbang dan penasihat bagi pelaksana teknis. Ia berharap para pembimbing dapat memberikan arahan bijak sehingga setiap kegiatan pramuka tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan skill dan mentalitas para peserta didik. Kolaborasi antara pembimbing dan pelatih diharapkan berjalan harmonis.

Sementara itu, fokus utama Dewan Kerja Ranting (DKR) periode 2026-2029 ditekankan pada inovasi program yang menarik minat remaja. DKR dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang kegiatan yang relevan dengan kebutuhan anak muda masa kini, namun tetap sarat dengan nilai edukatif. Hal ini sejalan dengan visi Gerakan Pramuka untuk tetap eksis dan dicintai oleh kalangan milenial dan Gen Z di wilayah Pelangiran.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru ini, diharapkan terjadi regenerasi kepemimpinan yang sehat dan berkelanjutan di tingkat ranting. Para pengurus yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan desa diharapkan dapat bekerja sama secara solid. Sinergitas antara Kwaran, Mabiran, Mabigus, dan DKR akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan Tri Satya dan Dasa Darma Pramuka di tengah masyarakat.

Penutupan acara ditandai dengan komitmen bersama untuk segera menyusun program kerja prioritas tahun pertama masa bakti 2026-2029. Seluruh elemen yang hadir sepakat bahwa Gerakan Pramuka Kecamatan Pelangiran harus menjadi garda terdepan dalam pencegahan kenakalan remaja dan pembinaan karakter bangsa. Dengan dukungan penuh dari Forkopimcam, Kepala Desa, dan Kwarcab, masa depan kepramukaan di Pelangiran terlihat semakin cerah dan terarah.

Di Sela Padamkan Karhutlah, Kapolsek Pelangiran Edukasi Jamaah Masjid Al Mujahidin Soal Bahaya Membakar Lahan

Sun, 06 Sep 2026 12:58:27 +0700

Pelangiran – Di tengah intensitas upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus digencarkan, Kapolsek Pelangiran IPTU Iwan Saputra, S.H., M.H. menyempatkan diri untuk hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kehadiran orang nomor satu di Polsek Pelangiran ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan membawa misi penting berupa edukasi dan himbauan preventif kepada masyarakat agar tidak terprovokasi membuka lahan dengan cara membakar.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (02/09/2026) sekira pukul 10.30 WIB ini bertempat di Masjid Al Mujahidin, Parit Teluk Inai/Panglor, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir. Kapolsek datang bersama Ps Kanit Intelikam Polsek Pelangiran Bripka Pebriansyah, S.H., serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Simpang, Sdr. Asmadi, untuk bersinergi menyampaikan pesan kamtibmas di tengah jamaah yang berkumpul.

Dalam sambutannya, IPTU Iwan Saputra menekankan bahwa momen religius seperti Maulid Nabi harus dimaknai sebagai momentum menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ia menjelaskan bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan dan pelestarian bumi, sehingga tindakan merusak lingkungan melalui pembakaran lahan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum negara yang berlaku.

Polsek Pelangiran secara tegas menyampaikan larangan keras terhadap segala bentuk pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar. Kapolsek mengingatkan bahwa asap dari karhutla tidak hanya merusak ekosistem gambut yang rentan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat luas, sehingga setiap warga diharapkan menjadi agen perubahan dengan menolak praktik-praktik tradisional yang berbahaya tersebut.

Selain larangan membakar, Kapolsek juga memberikan imbauan spesifik terkait kebiasaan sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area tanah gambut, saat sedang beraktivitas di lahan perkebunan maupun saat mencari ikan. Kelalaian kecil seperti ini berpotensi memicu titik api baru yang sulit dikendalikan jika terjadi di musim kemarau.

Menyikapi potensi dampak kesehatan akibat kabut asap, Kapolsek juga memberikan arahan praktis kepada jamaah. Apabila terjadi pencemaran udara atau penurunan kualitas udara akibat karhutla, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada, serta wajib menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk melindungi saluran pernapasan dari partikel berbahaya.

Kehadiran Kapolsek di tengah acara keagamaan ini disambut baik oleh masyarakat dan perangkat desa. Kolaborasi antara unsur kepolisian dan tokoh masyarakat seperti Ketua BPD dinilai efektif dalam menembus lapisan sosial untuk menyampaikan pesan-pesan kritis. Situasi selama kegiatan berlangsung terpantau aman dan terkendali, dengan antusiasme jamaah yang mendengarkan penjelasan kapolsek dengan seksama.

Melalui giat "Halo-Halo" atau announcer Karhutla di masjid ini, Polres Indragiri Hilir melalui Polsek Pelangiran berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat. Upaya pre-emtif dan preventif ini menjadi bukti komitmen Polri dalam menerapkan strategi Polri Presisi, yaitu melayani dengan hati, menegakkan hukum dengan adil, dan melindungi masyarakat dengan profesionalisme tinggi demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan kondusif.

Babinsa Simpang Jaya Galakkan Edukasi Kebersihan Lingkungan Melalui Komsos

Sun, 06 Sep 2026 11:47:02 +0700

Batang Tuaka – Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, Babinsa Koramil 12/Batang Tuaka Kodim 0314/Inhil, Serda Siswanto, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama warga. Kegiatan ini berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026, bertempat di Desa Simpang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka.

Kegiatan komsos ini dimulai tepat pada pukul 09.30 WIB dan berlangsung hingga pukul 10.30 WIB. Serda Siswanto hadir di tengah-tengah masyarakat untuk berdialog secara langsung, membangun kedekatan emosional, sekaligus menyampaikan pesan-pesan penting terkait kondisi lingkungan tempat tinggal warga desa setempat.

Fokus utama dari pertemuan kali ini adalah edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan perkarangan rumah. Serda Siswanto menekankan bahwa lingkungan yang bersih merupakan cerminan dari kualitas hidup warganya. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan, tetapi juga berperan aktif dalam merawat area sekitar tempat tinggal mereka masing-masing.

Dalam penyampaiannya, Babinsa menjelaskan bahwa perkarangan rumah yang bersih dan tertata rapi dapat mencegah berkembangnya berbagai sumber penyakit. Sampah yang menumpuk atau genangan air di sekitar rumah sering kali menjadi sarang nyamuk dan bakteri yang berpotensi mengganggu kesehatan keluarga. Oleh karena itu, kebiasaan membersihkan halaman harus dijadikan rutinitas harian.

Serda Siswanto juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik. Ia mengimbau warga untuk memilah sampah organik dan anorganik serta memanfaatkan lahan kosong di perkarangan untuk ditanami tanaman hias atau tanaman obat keluarga (toga). Hal ini dinilai dapat menambah nilai estetika lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan kesehatan.

Antusiasme warga terlihat jelas selama sesi dialog berlangsung. Mereka aktif bertanya dan berbagi pengalaman mengenai kendala yang dihadapi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Serda Siswanto dengan sabar menjawab setiap pertanyaan dan memberikan solusi yang aplikatif sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya Desa Simpang Jaya.

Melalui kegiatan ini, Kodim 0314/Inhil berharap dapat menumbuhkan semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antarwarga. Dengan lingkungan yang asri dan bersih, diharapkan ketahanan komunitas juga semakin kuat terhadap berbagai ancaman kesehatan.

Kegiatan komsos diakhiri pada pukul 10.30 WIB dengan komitmen bersama dari warga untuk segera menerapkan himbauan tersebut. Serda Siswanto menutup acara dengan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat Desa Simpang Jaya, serta berpesan agar edukasi ini terus disebarluaskan kepada tetangga lain demi terciptanya lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan di Kecamatan Batang Tuaka.

Distan Inhil Kerahkan Alat Berat Buat Sekat Kanal di Parit 18 Sungai Beringin Padamkan Karhutla

Sun, 06 Sep 2026 10:09:37 +0700

Tembilahan – Kebakaran hutan dan lahan terjadi di pinggiran perumahan penduduk Parit 18, Kelurahan Sungai Beringin, Kabupaten Indragiri Hilir. Titik api terpantau di wilayah Parit 18, 17 dan 19 sehingga berpotensi meluas ke pemukiman warga.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Inhil melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Surohman, S.ST menyampaikan saat ini pihaknya bersama tim di lapangan sedang menunggu alat berat untuk melakukan penggalian sekat kanal. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi meluasnya api dan mempermudah pemadaman.

Dalam video yang diterima, terlihat kondisi lahan gambut yang terbakar. Vegetasi hangus, tanah menghitam dan asap masih mengepul di beberapa titik. Sebuah alat berat berwarna kuning juga sudah bergerak menuju lokasi untuk memulai pekerjaan di Parit 18.

Surohman menjelaskan pembuatan sekat kanal di Parit 18 bertujuan menampung air pasang. Air dari parit tersebut nantinya diharapkan menjadi sumber utama untuk memadamkan api yang masih menyala di area gambut. "Kami fokus membuat sekat kanal agar air pasang bisa tertampung dan digunakan sebagai sumber pemadaman," ujarnya.

Pihaknya memastikan koordinasi terus dilakukan dengan BPBD, TNI, Polri, MPA dan relawan. Dinas Pertanian Inhil menurunkan personel lapangan untuk memantau perkembangan di lokasi sekaligus mendata dampak kebakaran terhadap lahan pertanian warga di sekitar Parit 18, 17 dan 19.

Menurut Surohman, gambut yang terbakar sangat rawan kembali menyala jika tidak ada sumber air yang cukup. Karena itu pembuatan kanal dan sekat menjadi prioritas agar pemadaman bisa efektif. Tim di lapangan juga diminta memetakan titik api yang masih aktif agar penanganan lebih terarah.

Dinas Pertanian Inhil mengimbau masyarakat sekitar Sungai Beringin untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain berbahaya, pembakaran lahan dapat merugikan petani dan merusak lingkungan. "Kami minta warga ikut menjaga agar tidak ada lagi pembakaran lahan baru," tegas Surohman.

Hingga saat ini proses pengerukan sekat kanal di Parit 18 masih berlangsung. Dinas Pertanian Inhil menargetkan kanal segera selesai agar air pasang dapat dimanfaatkan maksimal untuk memadamkan Karhutla. Pemantauan di lapangan akan terus dilakukan sampai kondisi benar-benar aman dan kondusif.

Kapolda-Pangdam Cek Karhutla Siak, Empat Wilayah Riau Jadi Atensi

Sun, 06 Sep 2026 09:34:10 +0700

Siak – Polda Riau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul munculnya hotspot dalam jumlah cukup tinggi di sejumlah wilayah, Sabtu (5/9/2026).

Empat kabupaten menjadi perhatian berdasarkan laporan hotspot pagi ini. Indragiri Hulu tercatat 59 hotspot, Indragiri Hilir 48 hotspot, Pelalawan 22 hotspot, dan Siak 20 hotspot.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bersama Pangdam XIX/Tuanku Tambusai turun langsung melakukan pengecekan penanganan Karhutla di areal PT Bumi Siak Pusako, di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak.

Pengecekan dilakukan untuk melihat kondisi terkini di lapangan sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta proses pemadaman dan pendinginan berjalan optimal.

“Hari ini saya bersama Pangdam turun langsung melihat kondisi di Siak. Sementara untuk wilayah lain yang terpantau memiliki hotspot, jajaran sudah kita minta melakukan pengecekan di lapangan. Setiap indikasi harus segera ditindaklanjuti agar api tidak sampai meluas,” kata Herry.

Menurut Herry, data hotspot tidak serta-merta menunjukkan seluruh titik tersebut merupakan kebakaran aktif. Karena itu, jajaran kewilayahan telah diperintahkan melakukan ground check untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Jika ditemukan api, personel diminta segera melakukan pemadaman dan melanjutkannya dengan pendinginan hingga lokasi benar-benar aman, terutama pada kawasan gambut yang memiliki karakteristik bara dapat bertahan di bawah permukaan.

“Kondisi Karhutla sangat dinamis. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bergerak. Begitu ada hotspot, cek. Kalau ditemukan api, segera padamkan dan pastikan pendinginannya tuntas,” ujarnya.

Hingga 4 September 2026, luas lahan yang tercatat terbakar di Provinsi Riau mencapai 5.865,32 hektare. Kondisi tersebut membuat upaya pencegahan kembali diperkuat, terutama di desa-desa rawan Karhutla, kawasan perkebunan, lahan gambut dan lokasi yang sebelumnya pernah terbakar.

Herry mengatakan, masih ditemukannya masyarakat yang membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian.

Karena itu, lanjut jenderal bintang dua ini, sosialisasi larangan membakar lahan diminta kembali dilakukan secara masif hingga tingkat desa dan dusun.

Ia mengungkapkan, Bhabinkamtibmas bersama Babinsa akan menjadi ujung tombak pencegahan dengan turun langsung menemui masyarakat, kelompok tani hingga pemilik lahan.

Sosialisasi dilakukan melalui sambang dan door to door, patroli dialogis, kegiatan di tempat ibadah maupun ruang publik, serta pengecekan kembali plang larangan membakar di wilayah rawan.

“Pencegahan harus dimulai sebelum muncul api. Bhabinkamtibmas bersama Babinsa harus mengetahui kondisi wilayah dan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat. TNI-Polri bersama pemerintah harus hadir sampai ke tingkat desa,” tegas Herry.

Namun, Herry menekankan pendekatan terhadap masyarakat tidak boleh berhenti pada larangan.

Masyarakat yang perlu membersihkan atau membuka lahan juga perlu diberikan edukasi dan pendampingan agar aktivitas tersebut dilakukan tanpa membakar.

Jajaran di wilayah diminta membantu mencarikan alternatif sesuai kondisi setempat, termasuk memberikan dukungan peralatan apabila memungkinkan dan diperlukan.

“Kita tidak ingin hanya datang dan mengatakan tidak boleh membakar. Kita juga harus memberikan solusi. Masyarakat tetap bisa mengelola lahannya, tetapi dengan cara yang aman dan tidak menimbulkan Karhutla,” katanya.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla tetap berjalan. Hingga saat ini, Polda Riau dan jajaran telah menangani 41 kasus Karhutla dan menetapkan 44 orang sebagai tersangka.

Setiap lokasi kebakaran akan didalami untuk mengetahui penyebab serta pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pencegahan kita perkuat, pemadaman kita lakukan maksimal, tetapi penegakan hukum tetap berjalan. Kalau ditemukan unsur pidana, tentu akan kita proses,” tegas Herry.

Herry juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel TNI-Polri dan tim gabungan yang terus berjibaku menangani Karhutla, termasuk BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, pemerintah daerah, perusahaan, relawan dan masyarakat.

Menurutnya, sinergi Polda Riau dan Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama seluruh unsur terkait akan terus diperkuat, baik dalam pemadaman maupun pencegahan.

“Fokus kita sekarang adalah mencegah kebakaran baru, memadamkan setiap api yang ditemukan dan memastikan tidak ada kebakaran yang meluas. Pada saat yang sama, keselamatan dan kesehatan seluruh personel yang bekerja di lapangan juga harus kita jaga,” pungkasnya. []

Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau Ganggu Penerbangan, 5 Rute Bandara SSK II Pekanbaru Batal

Sun, 06 Sep 2026 08:28:13 +0700

PEKANBARU - Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, Minggu (6/9/2026).

Sebanyak lima penerbangan dari dan menuju Bandara SSK II Pekanbaru mengalami pembatalan akibat penyebaran abu vulkanik atau volcano ash di ruang udara yang dilalui jalur penerbangan.

General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Achmad, melalui Branch Communication Meta Harahap mengatakan, pembatalan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat.

"Sehubungan dengan erupsi Anak Gunung Krakatau yang mengakibatkan penyebaran abu vulkanik (volcano ash) di ruang udara yang dilewati oleh jalur penerbangan pada hari Minggu (06/9/2026), terdapat lima penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II mengalami pembatalan," kata Meta.

Lima penerbangan yang terdampak yakni Pelita Air 329 rute Pekanbaru-Jakarta, Citilink 937 rute Pekanbaru-Jakarta, Lion Air 292 rute Jakarta-Pekanbaru, Lion Air 393 rute Pekanbaru-Jakarta, serta Super Air Jet 919 rute Pekanbaru-Jakarta.

Pihak Bandara SSK II Pekanbaru menyebut keputusan pembatalan tersebut dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan penerbangan.

"Pembatalan penerbangan ini dilakukan guna menjaga keselamatan baik penumpang maupun kru pesawat," jelasnya.

Tim operasional Bandara SSK II juga telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak pembatalan maupun penundaan penerbangan.

Selain itu, pihak bandara terus melakukan pembaruan informasi mengenai jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Anak Gunung Krakatau.

Masyarakat yang memiliki rencana perjalanan melalui Bandara SSK II Pekanbaru diimbau untuk memantau status penerbangannya dan berkoordinasi langsung dengan maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

Manajemen InJourney Airports Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menyatakan akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder bandara guna memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, sekaligus memastikan aspek keselamatan tetap menjadi prioritas.

Presiden Prabowo Terima Dubes AS untuk ASEAN, Perkuat Kemitraan Strategis dan Stabilitas Kawasan

Sat, 05 Sep 2026 22:54:30 +0700

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Kevin Kim dan Kuasa Usaha ad interim (Chargé d’affaires ad interim) US Mission to ASEAN Joy M. Sakurai di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu sore (05/09/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk terus memperkuat hubungan dan kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Dalam pertemuan tersebut dibahas pula berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama antar kedua negara, termasuk dalam mendorong kerja sama dan stabilitas di kawasan, serta mempererat hubungan kedua negara yang berlandaskan prinsip saling menghormati dan kemitraan yang setara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Seskab mengatakan pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat baik secara bilateral maupun kerja sama untuk mendukung kemajuan di kawasan.

“Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat fondasi hubungan Indonesia-Amerika Serikat, sekaligus mendorong kerja sama yang semakin erat, konstruktif, dan saling menguntungkan, baik secara bilateral maupun dalam mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemajuan di kawasan,” imbuhnya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Bakar Hutan di Rokan Hulu, Pria Berinisial JP Ditetapkan Tersangka

Sat, 05 Sep 2026 19:32:09 +0700

ROHUL – Polisi menetapkan seorang pria berinisial JP sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) seluas sekitar empat hektare di Desa Pemandang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Pelaku diduga membuka lahan dengan cara dibakar, bahkan lahan tersebut berada di kawasan hutan yang dikerjakan, digunakan, atau diduduki secara tidak sah.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra mengatakan, pengungkapan kasus bermula ketika petugas memperoleh informasi adanya titik api di wilayah Desa Pemandang pada 24 Agustus 2026.

Petugas kemudian mendatangi lokasi dan menemukan api membakar kayu-kayu bekas tebangan yang berada di lereng perbukitan. Dari hasil pemeriksaan awal, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai empat hektare.

“Di lokasi, anggota menemukan sebuah pondok yang diduga berkaitan dengan aktivitas di lahan tersebut. Di sekitar pondok juga ditemukan dua unit chainsaw yang kemudian diamankan untuk kepentingan penyelidikan,” kata Emil, Sabtu (5/9/2026).

Emil mengatakan penyelidikan selanjutnya mengarah kepada JP yang diduga sebagai pihak yang menguasai lahan tersebut. Pada Jumat (4/9), JP datang ke Polres Rokan Hulu untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Setelah pemeriksaan dan gelar perkara, penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup untuk menetapkan JP sebagai tersangka.

“Dari rangkaian penyidikan dan hasil gelar perkara, yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini penyidik masih mendalami kasus tersebut, termasuk aktivitas yang dilakukan di kawasan itu,” jelas Emil.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit chainsaw, tiga jeriken kecil berisi bahan bakar jenis Pertalite, dua batang kayu bekas terbakar, serta satu unit telepon seluler.

JP disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar serta Undang-Undang Kehutanan terkait larangan mengerjakan, menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Riau Kombes Akmadi menegaskan, penanganan Karhutla di Riau tidak hanya dilakukan melalui pemadaman dan pendinginan, tetapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan kebakaran.

“Polda Riau dan jajaran tidak akan berhenti pada upaya memadamkan api. Setiap indikasi pembakaran lahan akan ditelusuri dan apabila ditemukan unsur pidana serta alat bukti yang cukup, tentu akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Akmadi.

Menurut Akmadi, penegakan hukum menjadi bagian penting dari upaya pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.

Terlebih, lanjutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Kami mengingatkan kembali bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah perbuatan yang dilarang. Jangan mengambil jalan pintas dengan membakar karena dampaknya bukan hanya terhadap lahan tersebut, tetapi juga masyarakat luas,” ujarnya.

Akmadi mengatakan Polda Riau bersama jajaran akan terus mengombinasikan langkah pencegahan, patroli, pemadaman, pendinginan hingga penegakan hukum dalam penanganan Karhutla di seluruh wilayah Riau.

“Fokus kami adalah memastikan api ditangani, masyarakat terlindungi, dan penyebab kebakaran ditelusuri. Penegakan hukum dilakukan secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik,” tutup Akmadi.