Latest Posts

Dr. Karmila Sari Dorong Sinergi Pusat-Daerah, Siap Kawal Aspirasi Pembangunan Riau Lewat Forum DPR RI Dapil Riau

Mon, 08 Jun 2026 22:24:09 +0700

Pekanbaru,: Anggota Komisi X DPR RI, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi pembangunan masyarakat Riau melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif pusat. Komitmen tersebut disampaikan dalam peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau yang berlangsung di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Forum DPR RI Asal Dapil Riau dibentuk sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Riau dengan anggota DPR RI asal Riau dalam memperjuangkan berbagai program strategis daerah yang membutuhkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karmila Sari yang juga menjabat sebagai Sekretaris Forum DPR RI Dapil Riau menilai pembentukan forum tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan pembangunan di Provinsi Riau.

"Forum ini, kita memiliki ruang yang lebih baik untuk menyerap, menyusun, dan mengawal berbagai kebutuhan pembangunan daerah secara lebih terarah. Kami di DPR RI siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau agar dapat terakomodasi dalam program-program pemerintah pusat, dan Forum DPR RI, Gubernur dan Bupati/ Walikota se Provinsi Riau memprioritaskan untuk penyaluran TKD dari 2023 yang belum tersalurkan senilai 4,2 T. Penjadwalan dengan Kementerian terkait yang difasilitasi Forum DPR RI akan menghadirkan Gubernur dan Bupati/walikota agar dapat menjelaskan detail kondis" ujar Karmila.

Menurut Karmila, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang memerlukan perhatian dan dukungan pemerintah pusat, mulai dari pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, hingga percepatan pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan para wakil rakyat di Senayan agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara optimal.

"Percepatan pembangunan di Riau membutuhkan sinergi yang kuat. Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara lebih efektif di tingkat nasional," kata Karmila yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG).

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, pemuda, olahraga, dan perpustakaan, Karmila juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ia berharap forum yang baru dibentuk tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi dan koordinasi, tetapi juga mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperjuangkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Kami optimistis kolaborasi yang terbangun antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI asal Riau akan semakin memperkuat posisi daerah dalam memperoleh dukungan program maupun anggaran dari pemerintah pusat," ujarnya.

Menurut Karmila, kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi modal penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Riau.

"Kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi modal penting untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, serta Forum DPR RI akan menjadwalkan selesai di bulan Juni untuk pertemuan dengan Kemenkeu dan KemenPU," tutupnya.

Peluncuran Forum DPR RI Asal Dapil Riau turut dihadiri Ketua Forum DPR RI Dapil Riau, Achmad, bersama anggota DPR RI lainnya dari Dapil Riau I dan II, yakni Hendry Munief, Syahrul Aidi, dan Siti Aisyah.

Dari unsur pemerintah daerah hadir Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahril Abdi, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, sebanyak 12 kepala daerah atau perwakilan kabupaten/kota se-Riau juga turut mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa meskipun sejumlah indikator pembangunan Provinsi Riau berada di atas rata-rata nasional, masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat.

Beberapa isu prioritas yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan anggota DPR RI asal Riau meliputi peningkatan konektivitas wilayah, pengendalian banjir di Pekanbaru dan Dumai, pembangunan kawasan industri dan hilirisasi, serta percepatan pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan.

Forum tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan DPR RI dalam mengawal berbagai program strategis yang dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Bupati Kuansing Hadiri Kegiatan Launching Forum DPR RI Asal Riau

Mon, 08 Jun 2026 21:36:06 +0700

Kuansing - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Dr. H. Suhardiman Amby, MM, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kuansing, Drs. Napisman, didampingi Kepala Bappedalitbang Kuansing, Hendra Roza, S.Si, menghadiri kegiatan Launching Forum DPR RI Asal Riau yang digelar di Auditorium Lantai 8 Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (08/06/26).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si, Ketua DPRD Riau Kaderismanto, anggota DPR RI asal Riau Dr. H. Achmad, M.Si, Zahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., H. Hendri Munief, MBA, Hj. Siti Aisyah, S.H, SpN, Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Dalam sambutannya, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa masih banyak program pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan pengembangan wilayah di Provinsi Riau yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui peran anggota DPR RI asal Riau.

"Ada sejumlah proyek strategis yang memerlukan dukungan pendanaan pusat, seperti pembangunan Jembatan Bengkalis, Flyover Garuda Sakti di Pekanbaru, serta berbagai program pembangunan di kabupaten dan kota lainnya di Riau. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi fiskal daerah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan," ujarnya.(Depri/Infotorial)

Dukung Program Asta Cita Presiden, Polsek Sinaboi Cek Lahan Ketahanan Pangan Binaan

Mon, 08 Jun 2026 20:16:33 +0700

Rokan Hilir | – Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuju penguatan ketahanan dan swasembada pangan nasional, jajaran Polsek Sinaboi kembali menunjukkan komitmennya melalui kegiatan turun langsung ke lapangan pada Senin pagi (8/6/2026).

Personel Bhabinkamtibmas Polsek Sinaboi melaksanakan kegiatan pengecekan serta monitoring lahan pekarangan pangan bergizi yang menjadi wilayah binaan di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kepenghuluan Sungai Nyamuk, Briptu Stario, bersama Bhabinkamtibmas Raja Bejamu, Brigadir Robert K. Napitupulu. Keduanya meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang berlokasi di Jalan Poros Sungai Nyamuk, RT 07 RW 03, Kepenghuluan Sungai Nyamuk.

Lahan seluas kurang lebih setengah hektare tersebut dikelola oleh kelompok tani binaan Polsek Sinaboi yang didampingi oleh Bapak Jumino selaku perwakilan masyarakat.

Dengan kondisi tanah liat yang cukup subur, lahan tersebut ditanami berbagai komoditas pangan seperti cabai, terong, dan sawi dengan sistem pemupukan kombinasi antara pupuk kimia dan kompos organik.

Kapolsek Sinaboi, Iptu Irwandy H. Turnip, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri di tingkat kewilayahan dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung program nasional.

“Melalui pendampingan ini, kami berharap produksi sayur dan cabai lokal dapat terus meningkat. Selain menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah masyarakat, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Hingga kegiatan pengecekan selesai dilaksanakan, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Sinergi antara aparat kepolisian dan kelompok tani binaan diharapkan terus terjaga demi mendukung keberlanjutan produksi pangan yang berkesinambungan di wilayah Sinaboi. Pungkasnya (MH)

Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf, Kantah Siak dan Kemenag Perkuat Sinergi Lindungi Aset Umat

Mon, 08 Jun 2026 20:06:49 +0700

Siak - Dalam upaya memberikan kepastian hukum serta mengamankan aset-aset keagamaan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Martin, S.S.T., M.H., didampingi jajaran pejabat struktural dan fungsional, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Siak, Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut membahas percepatan sertipikasi tanah wakaf di wilayah Kabupaten Siak.

FGD yang berlangsung secara produktif ini menjadi wadah koordinasi dan penguatan sinergi antarinstansi dalam upaya melindungi aset-aset wakaf melalui legalitas hukum yang jelas dan berkekuatan tetap. Tanah wakaf yang memiliki nilai sosial dan keagamaan tinggi dinilai perlu mendapatkan perlindungan hukum agar keberadaannya tetap terjaga untuk kepentingan umat.

Dalam diskusi tersebut, peserta membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam proses sertipikasi tanah wakaf. Mulai dari kelengkapan administrasi, validasi data, hingga kendala yuridis yang sering ditemukan di lapangan. Permasalahan tersebut menjadi fokus bersama untuk segera dicarikan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak menegaskan bahwa sertipikasi tanah wakaf merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang. Dengan adanya sertipikat resmi, aset wakaf akan memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga terhindar dari sengketa, gugatan ahli waris, maupun alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan ikrar wakaf.

Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak bersama Kemenag Siak juga berkomitmen melakukan inventarisasi dan sinkronisasi data tanah wakaf di seluruh kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset wakaf yang sudah maupun belum terdaftar dapat teridentifikasi dengan baik dan masuk dalam program percepatan sertipikasi.

Edukasi kepada para nazhir atau pengelola wakaf juga menjadi salah satu agenda penting dalam FGD tersebut. Melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, para nazhir diharapkan mampu memahami proses administrasi dan memenuhi persyaratan yuridis yang diperlukan dalam pengajuan sertipikat tanah wakaf.

Martin menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Siak siap memberikan asistensi penuh, kemudahan layanan, serta menerapkan pola jemput bola guna mempercepat penyelesaian sertipikasi tanah wakaf. Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga aset keagamaan agar tetap terlindungi.

Melalui kolaborasi yang erat antara Kemenag Siak sebagai pembina nazhir dan penyedia data awal dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagai pelaksana legalisasi aset, diharapkan target percepatan sertipikasi tanah wakaf dapat tercapai secara optimal. Sinergi yang terbangun melalui forum FGD ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan perlindungan hukum yang kuat bagi aset wakaf serta meningkatkan kesejahteraan umat di Kabupaten Siak.

Dilantik Menjadi Kepala BGN, Nanik Tegaskan Komitmen Dorong Kebermanfaatan Program MBG

Mon, 08 Jun 2026 19:49:38 +0700

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menegaskan komitmennya bersama Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono dalam mendorong kebermanfaatan program Makan Bergisi Gratis (MBG) melalui sejumlah langkah efisiensi. Hal tersebut disampaikan Nanik dalam keterangannya usai pelantikan pada Senin (08/06/2026), di Istana Negara, Jakarta.

“Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” jelas Nanik.

Lebih lanjut, Nanik menuturkan bahwa langkah awal dalam melakukan efisiensi ini adalah dengan melakukan moratorium untuk mengkaji kebutuhan ideal jumlah dapur untuk melayani penerima manfaat. Ia menjelaskan langkah ini menjadi bentuk penataan ulang untuk memetakan kebutuhan di setiap daerah.

“Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan,” pungkasnya.

Selain itu, Nanik juga akan mengambil langkah untuk melakukan refocusing penerima manfaat. Menurutnya, langkah ini untuk memastikan bahwa program MBG nantinya dapat lebih menyasar penerima manfaat yang dinilai benar-benar membutuhkan.

“Jadi kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini bener tuh 63 juta ini butuh. Atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” jelasnya.

Di samping itu, Nanik menuturkan bahwa pihaknya akan berfokus kepada penguatan kualitas dari program MBG. Ia menegaskan upaya ini untuk memastikan dapur-dapur yang telah beroperasi saat ini telah berjalan dengan standar yang telah ada.

“Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak,” pungkasnya.

Dalam kaitannya dengan daerah 3T, Nanik menjelaskan bahwa jajarannya akan berupaya untuk membangun kolaborasi dengan sejumlah pihak. Salah satunya menjalin kerja sama dengan perusahaan melalui program CSR

“Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan, atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar berinvestasi,” ucapnya.

Melalui langkah-langkah tersebut, BGN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan Program MBG yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan unggul.

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Mon, 08 Jun 2026 19:46:57 +0700

Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (08/06/2026).

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dari Menara Lancang Kuning, Riau Satukan Kekuatan Perjuangkan Pembangunan Daerah

Mon, 08 Jun 2026 19:44:28 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Riau perkuat sinergi dalam mengawal berbagai program pembangunan strategis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan Riau di Ruang Auditorium Lantai 8 Menara Lancang Kuning, Senin (8/6/2026).

Forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan anggota DPR RI dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Melalui sinergi yang lebih kuat, berbagai kebutuhan pembangunan diharapkan dapat memperoleh dukungan program dan penganggaran yang lebih optimal dari APBN.

Dalam sambutannya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan bahwa forum tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para wakil rakyat di tingkat nasional. Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat Riau perlu diperjuangkan secara bersama, terkoordinasi, dan memperoleh dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak dapat lagi hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah semata. Dengan ruang fiskal APBD Provinsi Riau Tahun 2026 sekitar Rp8,3 triliun, diperlukan dukungan program dan penganggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

"Kami berharap forum ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat sinergi dan mempererat komunikasi antara pemerintah daerah dan Anggota DPR RI asal Riau dalam memperjuangkan kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat," terang SF Hariyanto.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan berbagai indikator pembangunan Riau saat ini menunjukkan capaian yang cukup baik dan berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI menjadi kunci dalam memperjuangkan berbagai program strategis agar memperoleh dukungan APBN. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, diharapkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau dapat terwujud secara lebih optimal," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Forum DPR RI Asal Daerah Pemilihan Riau sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah. Menurutnya, forum tersebut akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para anggota DPR RI dalam mengawal berbagai program prioritas yang dibutuhkan masyarakat Riau.

Ia mengatakan, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan DPR RI sangat penting agar aspirasi pembangunan dari daerah dapat tersampaikan dengan baik kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, berbagai program strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat memperoleh dukungan yang lebih optimal melalui APBN.

"Forum ini menjadi langkah yang sangat baik untuk menyatukan visi dan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan Anggota DPR RI asal Riau. Kami tentu siap mengawal dan memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi kami di DPR RI," ujarnya.

Achmad berharap forum tersebut dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan menjadi sarana efektif dalam menyusun langkah bersama untuk mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, semakin kuat sinergi yang dibangun, semakin besar pula peluang berbagai program pembangunan di Riau mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.

Bupati Kasmarni Buka Asistensi BPKP, Perkuat Pengendalian Korupsi di Bengkalis

Mon, 08 Jun 2026 19:40:11 +0700

BENGKALIS — Bupati Bengkalis, Kasmarni, secara resmi membuka kegiatan Asistensi Peningkatan Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2026. Acara strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau ini berlangsung di Gedung Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis pada Senin (8/6/2026).

Rangkaian asistensi ini bertujuan untuk memperkuat benteng integritas birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, dan Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi BPKP Riau, Agung Tri Kartiwan, Ak., beserta tim.

Selain itu, tampak hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Dr. Ersan Saputra TH., Inspektur Daerah, Radius Akima, serta jajaran pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, hingga para camat se-Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutannya, Bupati Kasmarni menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau atas dukungan dan pendampingan berkelanjutan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, penguatan tata kelola ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

“Peningkatan efektivitas pengendalian korupsi merupakan kebutuhan mendasar agar birokrasi semakin profesional dan terbebas dari praktik penyimpangan,” ujar Kasmarni.

Lebih lanjut, Kasmarni menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus berkomitmen memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, serta pengawasan berkelanjutan di seluruh perangkat daerah. Ia menginstruksikan agar SPIP tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai kewajiban administratif semata, melainkan harus menyatu dan menjiwai setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

"Jika diterapkan dengan baik, setiap program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus menjaga aset daerah serta memastikan kepatuhan yang mutlak terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Kasmarni memaparkan potret data hasil penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Riau. Berdasarkan laporan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil memperoleh skor SPIP sebesar 2,872, Indeks Manajemen Risiko Instansi (MRI) di angka 2,866, serta skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,378.

Capaian angka tersebut dinilai Bupati Kasmarni sebagai bahan evaluasi objektif sekaligus stimulus untuk terus melakukan pembenahan secara menyeluruh. “Melalui asistensi ini, kami optimistis kualitas penerapan SPIP Terintegrasi dan efektivitas pengendalian korupsi dapat semakin meningkat sejalan dengan arah pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2026–2030,” ungkapnya secara optimistis.

Sebagai penutup, Bupati Kasmarni meminta seluruh kepala perangkat daerah dan camat yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan aktif berdiskusi. Di sisi lain, tim BPKP Perwakilan Provinsi Riau siap memberikan pendampingan teknis intensif mengenai strategi penguatan manajemen risiko guna membangun budaya integritas yang kokoh di Kabupaten Bengkalis.

Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan

Mon, 08 Jun 2026 19:36:06 +0700

Jakarta - Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti.

“Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor.

Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris. Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Pertama saya mau nyoba lewat notaris. Memang harganya mahal. Saya mau merubah HGB ke HM. Itu diminta puluhan juta lewat notaris. Terus nanya ke sini, bisa tidak tanpa lewat notaris, ternyata bisa,” ungkap Sutrisno.

Proses pengurusan yang dijalani Sutrisno saat ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran ulang hingga nantinya masuk ke tahap pelepasan hak dan penerbitan sertipikat hak milik. Meski sempat beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi, ia menilai seluruh proses dijelaskan secara terbuka oleh petugas.

“Ini saya sudah ke sini dua kali. Yang pertama belum ada batas kanan-kiri untuk memenuhi persyaratannya, kekurangan saya untuk teliti. Lalu balik lagi, kurang bawa saksi. Hari ini sudah komplit untuk minta surat permohonan pengukuran ulang,” certia Sutrisno.

Pengalaman tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Sutrisno mengurus sertipikat sekitar 15 tahun lalu. Ia merasa kala itu proses layanan pertanahan masih terkesan rumit dan tidak transparan.

Bahkan, Sutrisno pernah mengalami kendala saat menggunakan bantuan pihak lain untuk mengurus sertipikat tanahnya. Urusannya tak kunjung selesai selama satu tahun. Pengalaman itulah yang membuat dirinya ragu untuk mengurus sendiri sebelum akhirnya mencoba datang langsung ke Kantah. Ke depan, ia berharap kualitas layanan pertanahan terus meningkat, termasuk dengan penerapan Sertipikat Elektronik yang menurutnya semakin memudahkan masyarakat dalam mengamankan aset tanah. (LS/JR)

Satresnarkoba Polres Inhil Ungkap Kasus Peredaran Sabu, Amankan Seorang Pengedar dan Sita 4,70 Gram Sabu

Mon, 08 Jun 2026 18:57:05 +0700

Tembilahan Hulu, – Satuan Reserse Narkoba Polres Indragiri Hilir (Inhil) kembali berhasil mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga berperan sebagai pengedar narkotika beserta barang bukti sabu seberat bruto 4,70 gram.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Senin (08/06/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di pinggir Jalan Pelita Jaya Lorong Pelita 10, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Tersangka yang diamankan diketahui bernama (R P Bin R) (38), warga Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu.

Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima anggota Satresnarkoba Polres Inhil pada Jumat, 5 Juni 2026. Masyarakat melaporkan adanya seorang pria bernama Reza yang diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Tembilahan Hulu.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Inhil AKP Adam Effendi, S.E., M.H. memerintahkan anggotanya untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pemantauan dan dipastikan keberadaan tersangka, Tim Opsnal Satresnarkoba langsung bergerak menuju lokasi dan mengamankan tersangka.

Selanjutnya, dengan disaksikan oleh dua orang warga setempat, petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah barang bukti berupa empat paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, satu buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, satu unit timbangan digital warna silver, sepuluh lembar plastik bening kosong yang diduga digunakan untuk mengemas sabu, serta satu unit telepon genggam merek OPPO warna ungu yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi narkotika.

Setelah dilakukan penimbangan awal, total barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan memiliki berat bruto sekitar 4,70 gram.

Selain itu, hasil tes urine terhadap tersangka menunjukkan hasil positif mengandung narkotika.

Atas perbuatannya, tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Indragiri Hilir guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga akan melaksanakan gelar perkara, penimbangan resmi barang bukti, uji laboratorium terhadap narkotika yang disita, serta pendalaman guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan tersangka.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

HMI Cabang Tembilahan Minta APH Usut Tuntas Dugaan Penguasaan Kawasan Mangrove oleh PT RSA

Mon, 08 Jun 2026 16:52:46 +0700

Tembilahan – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf, meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas informasi yang berkembang mengenai dugaan penguasaan kawasan mangrove yang dikaitkan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit PT RSA di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya pemberitaan mengenai status dan legalitas lahan perkebunan yang dikelola PT RSA, termasuk informasi mengenai verifikasi yang pernah dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terhadap areal perkebunan tersebut.

Menurut Yusuf, persoalan ini harus diungkap secara terang karena menyangkut kawasan mangrove yang selama ini menjadi benteng ekologis pesisir Indragiri Hilir. Apalagi, kawasan yang disebut dalam pemberitaan berada di wilayah pesisir yang memiliki keterkaitan erat dengan ekosistem mangrove.

"Kami meminta aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait untuk mengusut secara tuntas status kawasan yang dikelola PT RSA. Jika benar terdapat penguasaan atau pemanfaatan kawasan mangrove yang tidak sesuai ketentuan hukum, maka harus dilakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu," kata Muhammad Yusuf.

Ia menjelaskan bahwa mangrove memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan oleh ekosistem lain. Selain menjadi penahan abrasi dan intrusi air laut, mangrove juga menjadi tempat berkembang biak berbagai biota perairan yang menopang kehidupan masyarakat pesisir Indragiri Hilir.

Menurut Yusuf, kerusakan mangrove tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan dan sumber daya pesisir.

"Indragiri Hilir adalah daerah pesisir. Kehidupan masyarakat kita sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem pantai dan mangrove. Karena itu, setiap dugaan alih fungsi atau penguasaan kawasan mangrove harus diperiksa secara serius. Negara tidak boleh membiarkan benteng pesisir ini hilang demi kepentingan segelintir pihak," tegasnya.

Yusuf juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait status kawasan dan legalitas lahan yang dikelola perusahaan. Menurutnya, perbedaan informasi yang berkembang di ruang publik harus dijawab melalui data, dokumen, dan proses hukum yang transparan.

"HMI menghormati asas praduga tak bersalah. Namun justru karena itu, seluruh fakta harus dibuka secara terang. Jika PT RSA memang berada pada areal yang sah dan sesuai ketentuan, maka hal tersebut harus dapat dibuktikan secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

HMI Cabang Tembilahan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan pengelolaan sumber daya alam di Indragiri Hilir berjalan sesuai hukum serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.(rls)

Kapolsek Mandah Bersama Camat Tinjau Perkembangan Tanaman Jagung dan Jahe di Desa Pelanduk

Mon, 08 Jun 2026 13:57:53 +0700

Mandah, – Dalam rangka mendukung program swasembada ketahanan pangan, Kapolsek Mandah IPTU Indra Jaya, S.H. bersama Camat Mandah Idrus, M.Pd. melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung dan jahe di Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (08/06/2026) siang.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut bertujuan untuk memantau kondisi tanaman yang akan dipanen serta memastikan program ketahanan pangan yang dijalankan masyarakat berjalan dengan baik. Lahan yang ditinjau memiliki luas sekitar 3 hektare, terdiri dari 2 hektare tanaman jagung dan 1 hektare tanaman jahe.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Mandah bersama Camat Mandah melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan tanaman sekaligus berdialog dengan masyarakat terkait pengelolaan sektor pertanian yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Kapolsek Mandah IPTU Indra Jaya, S.H. menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain melakukan pengecekan lahan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mengoptimalkan potensi lokal serta menjaga stabilitas ketersediaan pangan di desa.

Melalui kegiatan tersebut, terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah, Polri, dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi warga dalam mendukung program ketahanan pangan. Di sisi lain, kehadiran Polri secara langsung di tengah masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui dukungan nyata terhadap program swasembada pangan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Mandah.

Pengecekan Peternakan P2B di Tembilahan Hilir, Dukung Program Asta Cita Presiden RI

Mon, 08 Jun 2026 13:56:16 +0700

Tembilahan Hilir – Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan, personel Sat Binmas Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan pengecekan Peternakan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) pada Senin (8/6/2026) pukul 10.30 WIB.

Kegiatan pengecekan dilaksanakan di peternakan milik Munawi yang berlokasi di Jalan Profesor M. Yamin, SH, Lorong Bunga Padi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh PS Kanit Binpolmas Sat Binmas Polres Inhil AIPTU Hengki Setiawan bersama PS Kaur Min Sat Binmas BRIPKA Dedi Maulana dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Tembilahan Hilir BRIPKA Andi Pitriady. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pemilik peternakan P2B, Munawi.

Dalam pelaksanaannya, personel melakukan pengecekan terhadap peternakan yang dikelola sebagai bagian dari program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), dengan jenis peternakan yang dikembangkan meliputi sapi dan ikan lele.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan usaha peternakan masyarakat sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan warga.

Melalui kegiatan pengecekan ini, diharapkan program Pekarangan Pangan Bergizi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi secara mandiri serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terdapat dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Kronologi Kecelakaan Maut Ambulans di Tol Permai yang Menewaskan Tiga Penumpang

Mon, 08 Jun 2026 13:54:40 +0700

PEKANBARU – Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit mobil ambulans dan truk trailer terjadi di Ruas Tol Pekanbaru-Dumai (Permai), tepatnya di KM 25/800 Jalur B. Peristiwa nahas yang terjadi pada Minggu (7/6/2026) malam sekitar pukul 23.45 WIB ini mengakibatkan tiga orang penumpang ambulans meninggal dunia di tempat, sementara satu orang lainnya mengalami luka-luka.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau melalui Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian begitu menerima laporan. Berdasarkan klasifikasi kepolisian, insiden ini masuk ke dalam kategori kecelakaan lalu lintas menonjol atau golongan berat. Petugas segera melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) untuk mengevakuasi para korban.

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau, AKBP Eko Baskara mengatakan kecelakaan ini melibatkan mobil ambulans dengan nomor polisi BM 7113 P dan sebuah truk trailer bernomor polisi B 9694 UIZ.

"Saat petugas tiba di lokasi, truk trailer tersebut diketahui sempat berstatus dalam penyelidikan (lidik) karena pengemudinya melarikan diri dari tempat kejadian sesaat setelah benturan keras terjadi," kata Eko Senin (8/6/2026).

Berdasarkan hasil olah TKP dan penyelidikan awal, kecelakaan maut ini diduga kuat dipicu oleh hilangnya kendali dari pengemudi ambulans (off control).

Mobil ambulans yang dikemudikan oleh Doni Afrizal (39), seorang warga Jalan Sekip, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, melaju dari arah Bathin Solapan menuju arah Pekanbaru sebelum akhirnya situasi di luar kendali terjadi.

"Kronologi kejadian bermula ketika ambulans melaju dengan kecepatan tertentu, kemudian setibanya di KM 25/800 B, mobil tersebut langsung menghantam bagian samping kiri truk trailer yang berada tepat di depannya," jelas Eko.

Terkejut dengan benturan tersebut, sopir ambulans spontan membanting setir ke kanan guna menghindari dampak yang lebih fatal. Namun, tindakan refleks tersebut justru menyebabkan mobil ambulans hilang keseimbangan hingga terbalik di tengah jalan tol.

Akibat fatal dari benturan dan posisi mobil yang terbalik, tiga orang penumpang ambulans dilaporkan meninggal dunia (MD) di lokasi kejadian.

"Korban meninggal diidentifikasi sebagai Ade Misra (38) dan Kasih Afrianti (38), keduanya merupakan ibu rumah tangga asal Jalan Siak Bagan Api, serta Winda Handasari (37), seorang tenaga medis (perawat) yang ikut dalam rombongan ambulans tersebut," ucap Eko.

Sementara itu, satu penumpang lainnya dilaporkan selamat, namun mengalami luka ringan. Selain merenggut korban jiwa, kecelakaan lalu lintas ini juga mengakibatkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp 50.000.000 akibat kerusakan parah pada armada ambulans.

Sat PJR Ditlantas Polda Riau telah melakukan serangkaian tindakan penanganan mulai dari mendatangi TKP, mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat, hingga mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi.

Guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, penanganan kasus kecelakaan ini beserta seluruh barang bukti kini telah resmi dilimpahkan ke Unit Laka Lantas Polsek Kandis, Polres Siak.

"Kami juga tengah melakukan pengejaran terhadap pengemudi truk trailer yang kabur serta mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol agar selalu menjaga konsentrasi dan batas kecepatan berkendara demi menghindari kecelakaan serupa," pungkasnya.

BKAD Inhil: Insentif RT/RW Tunggu Juknis, Dana Tunda Bayar 2025 Siap Dicairkan

Mon, 08 Jun 2026 12:43:55 +0700

Indragiri Hilir - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beberapa waktu lalu telah menindaklanjuti keterlambatan penyaluran insentif atau gaji RT/RW Tahun 2026 ke Kementerian Keuangan RI.

Bupati Inhil H. Herman bersama Kepala BKAD dan tim lainnya pada Bulan April 2026 lalu secara langsung telah mendatangi kantor DJPK Kemenkeu RI di Jakarta untuk berkonsultasi tentang pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2026 yang mana didalamnya juga mengatur pembayaran insentif RT/RW di Kelurahan serta berkonsultasi terkait penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2025.

Dari penjelasan tim DJPK Kemenkeu RI saat itu, penyaluran insentif RT/RW kelurahan sejak Tahun 2026 yang disalurkan melalui DAU memang mengalami perubahan sesuai ketentuan baru sebagaimana yang akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024.

"Saat ini PMK barunya sudah terbit yaitu PMK RI Nomor 35 Tahun 2026 dan kami hanya tinggal menunggu Juknis dari pihak KPPN Rengat saja lagi untuk proses penyaluran insentif RT/RW tahun 2026 ini. Kalau untuk Insentif RT/RW Tahun 2025 sudah selesai kami salurkan semua ke Kelurahan," ungkap Kepala BKAD Inhil, Feri Irawan SE M.Si, Senin 8 Juni 2026.

Menurut Feri Irawan, jika sebelumnya proses penyaluran mengacu pada aturan lama yaitu PMK Nomor 67 Tahun 2024 maka sesuai ketentuan terbaru tata kelola penyaluran akan dilakukan sepenuhnya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cabang Rengat.

"Juknis dan Aplikasinya segera launching, kami masih menunggu. Tapi saat ini kami sudah menyiapkan dokumen-dokumen syarat penyalurannya sehingga jika nanti sudah ada Juknis dan Aplikasinya maka bisa langsung kami proses ke KPPN Rengat," kata Feri.

Sementara itu, terkait dengan penyaluran Tunda Bayar kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025, Kepala BKAD menegaskan bahwa dana tersebut telah tersedia di kas daerah dan pihaknya siap untuk membayarkan.

"Kami siap membayar untuk kegiatan Tunda Bayar Tahun 2025, dana sudah tersedia. Hanya tinggal menunggu pengajuan berkas yang disampaikan oleh OPD bersangkutan saja lagi," pungkasnya.

Babinsa Desa Sialang Jaya Menggandeng SDM Setempat Dalam Pembangunan Akses Umum:

Mon, 08 Jun 2026 12:33:07 +0700

Batang Tuaka - Babinsa Koramil 12/Batang Tuaka Kodim 0314/Inhil, Koptu Sihabudin, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah binaannya.

Melalui kegiatan gotong royong bersama masyarakat, ia turut ambil bagian dalam pembangunan jembatan penghubung antara Desa Sialang Jaya dan Kelurahan Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir senin (08/06)

Jembatan tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi mobilitas warga karena menjadi satu-satunya akses penghubung antara desa dan kelurahan. Selain digunakan untuk aktivitas ekonomi masyarakat, jalur tersebut juga menjadi lintasan utama para pelajar yang setiap hari menuju sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, Koptu Sihabudin tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga berperan aktif menggerakkan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan setempat. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan demi mempercepat penyelesaiannya.

Menurut Babinsa, keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan, pekerjaan yang berat dapat diselesaikan lebih cepat sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.

Ajakan yang disampaikan Babinsa mendapat respons positif dari masyarakat. Warga secara sukarela menyumbangkan tenaga, waktu, dan kemampuan yang dimiliki untuk membantu pembangunan jembatan. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut mencerminkan tingginya kepedulian terhadap kepentingan bersama.

Koptu Sihabudin juga menekankan bahwa pembangunan fasilitas umum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Melalui gotong royong, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung sekaligus memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga hasil pembangunan.

Kegiatan ini menjadi contoh nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan wilayah. Peran Babinsa sebagai motor penggerak di tengah masyarakat terbukti mampu membangkitkan semangat gotong royong dan memaksimalkan potensi SDM lokal untuk kepentingan bersama.

Diharapkan dengan keterlibatan seluruh masyarakat, pembangunan jembatan penghubung Desa Sialang Jaya menuju Kelurahan Sungai Piring dapat segera selesai dan digunakan secara optimal. Keberadaan jembatan tersebut nantinya akan memperlancar aktivitas warga, meningkatkan akses pendidikan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Kapolsek Pulau Burung Kembangkan Budidaya ikan air tawar:

Mon, 08 Jun 2026 11:00:20 +0700

Pulau Burung - Kapolsek Pulau Burung, AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendampingan dan pengembangan budidaya ikan air tawar jenis nila di Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau senin (08/06)

AKP Dr. Irwanto melakukan pengecekan langsung terhadap perkembangan budidaya ikan nila milik masyarakat di Desa Pulau Burung. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang bertujuan mendorong terwujudnya swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek didampingi pemilik lahan, Sdr. Komar, yang mengelola kolam budidaya ikan nila di lahan seluas 0,5 hektare. Pengecekan dilakukan untuk memastikan perkembangan ternak ikan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

AKP Dr. Irwanto mengatakan bahwa sektor perikanan air tawar memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Pulau Burung. Selain mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, budidaya ikan nila juga dapat menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan bagi para petani dan pelaku usaha perikanan.

Melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, Polri hadir untuk memberikan motivasi serta dukungan kepada masyarakat agar terus mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha perikanan.

Kapolsek Pulau Burung juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan serta memanfaatkan potensi lahan yang tersedia guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan.

Program budidaya ikan nila ini menjadi salah satu contoh sinergi antara Polri dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan pengelolaan yang baik dan pendampingan yang berkesinambungan, budidaya ikan air tawar diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap ketersediaan pangan di daerah.

Melalui kegiatan ini, kehadiran Polri tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan sektor pangan. Langkah yang dilakukan Kapolsek Pulau Burung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran Monitoring Kebun Sayuran Poktan di Tagagiri Tama Jaya

Mon, 08 Jun 2026 10:23:34 +0700

Pelangiran – Bhabinkamtibmas Polsek Pelangiran, Bripka HP. Siregar, melakukan monitoring kebun sayuran milik Kelompok Tani di Desa Tagagiri Tama Jaya, Kecamatan Pelangiran pada Senin, 08 Juni 2026 pukul 09.30 WIB. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemantauan progres perkembangan tanaman hortikultura untuk mendukung ketahanan pangan desa.

Laporan kegiatan disampaikan Kapolsek Pelangiran kepada Kapolres Indragiri Hilir. Pemantauan difokuskan pada perkembangan tanaman gambas, timun, dan cabai yang dikelola Poktan Desa Tagagiri Tama Jaya. Kehadiran Bhabinkamtibmas di kebun sayuran menjadi bentuk pendampingan Polri terhadap sektor pertanian warga.

Di lokasi kebun, Bripka HP. Siregar mengecek langsung kondisi tanaman yang sudah mulai berkembang. Pemantauan meliputi kerataan pertumbuhan, kesehatan daun dan batang, serta kecukupan unsur hara pada tanaman gambas, timun, dan cabai. Bhabinkamtibmas memastikan petani rutin memberi pupuk agar tanaman tetap subur.

Hasil monitoring menunjukkan perkembangan tanaman dalam kondisi baik dan relatif merata di seluruh lahan Poktan. Tanaman gambas, timun, dan cabai mengalami peningkatan pertumbuhan sesuai umur bibit yang ditanam. Hal ini menandakan perawatan yang dilakukan kelompok tani sudah berjalan sesuai standar budidaya.

Bripka HP. Siregar menegaskan kegiatan pemberian pupuk dilakukan secara berkala untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Nutrisi yang cukup pada fase vegetatif dan generatif sangat menentukan produktivitas sayuran. Monitoring Bhabinkamtibmas diharapkan menjaga semangat Poktan Desa Tagagiri Tama Jaya dalam mengelola kebun.

Kapolsek Pelangiran Iptu Iwan Saputra, SH., MH menjelaskan monitoring kebun sayuran Poktan ini adalah wujud nyata Polri mengawal ketahanan pangan. Bhabinkamtibmas ditugaskan mendampingi petani mulai dari tanam hingga panen. Komoditas seperti gambas, timun, dan cabai penting untuk memenuhi kebutuhan pangan harian warga.

“Monitoring yang dilakukan Bripka HP. Siregar memastikan tanaman Poktan tumbuh optimal. Kalau pupuk dan perawatannya tepat, hasil panen sayuran bisa melimpah. Ini bagian dari tugas kami mendukung program swasembada pangan. Polri hadir bukan hanya jaga kamtibmas, tapi juga bantu petani sejahtera,” terang Iptu Iwan Saputra.

Iptu Iwan Saputra menambahkan, Polsek Pelangiran akan terus memantau perkembangan kebun sayuran Poktan di Desa Tagagiri Tama Jaya. Dengan tanaman gambas, timun, dan cabai yang tumbuh subur dan merata, diharapkan hasil panen mampu menjaga stabilitas pangan lokal. Situasi selama kegiatan monitoring berlangsung aman dan terkendali.

Babinsa Tembilahan Hulu Gelar Patroli Karhutla, Sinergi TNI dan Masyarakat Jaga Wilayah dari Titik Api

Mon, 08 Jun 2026 10:18:40 +0700

Tembilahan Hulu – Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Babinsa Koramil 01/Tembilahan Kodim 0314/Inhil, Serda Ronald Manalu, melaksanakan patroli terpadu di wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Senin 8 Juni 2026.

Kegiatan patroli dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berlanjut hingga selesai. Pada pukul 10.00 WIB, Serda Ronald Manalu memimpin langsung pemantauan lapangan guna memastikan kondisi wilayah binaan tetap kondusif dari ancaman Karhutla.

Patroli menyasar area dengan titik koordinat 0,3297S 103,1339E di Kecamatan Tembilahan Hulu. Wilayah tersebut merupakan salah satu titik yang dipetakan sebagai daerah rawan berdasarkan evaluasi kerawanan Karhutla di Kabupaten Inhil.

Kegiatan ini melibatkan personel gabungan yang terdiri dari 1 anggota TNI dari Koramil 01/Tbh dan 3 orang masyarakat setempat. Pelibatan warga merupakan bentuk sinergitas TNI dengan komponen masyarakat dalam sistem deteksi dini Karhutla.

Selaku Babinsa Tembilahan Hulu, Serda Ronald Manalu menitikberatkan pada tiga hal: deteksi dini titik api, sosialisasi larangan membuka lahan dengan cara dibakar, dan pengecekan sarana prasarana pendukung pemadaman. Pendekatan persuasif dilakukan kepada masyarakat yang ditemui di lokasi patroli.

Dalam pelaksanaannya, Babinsa melakukan penyisiran lahan gambut, memeriksa ketersediaan sumber air, serta memastikan akses jalan bagi tim pemadam dapat dilalui. Selain itu, dibangun pula jaringan komunikasi cepat dengan masyarakat untuk pelaporan apabila ditemukan indikasi asap atau api.

Hingga pukul 10.00 WIB, hasil patroli menunjukkan bahwa wilayah Tembilahan Hulu dalam keadaan aman. Tidak ditemukan titik api maupun kepulan asap di lokasi yang dipantau. Kondisi ini akan terus dimonitor secara berkala oleh Babinsa bersama unsur terkait.

Danramil 01/Tembilahan melalui Babinsa menegaskan komitmen TNI AD untuk terus aktif di lapangan bersama masyarakat dalam rangka mencegah Karhutla. Langkah preventif ini diharapkan dapat menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat Indragiri Hilir dari dampak bencana asap.

Sat Binmas Polres Inhil Lakukan Pengecekan Program Pekarangan Pangan Bergizi di Kelurahan Pekan Arba

Mon, 08 Jun 2026 10:14:07 +0700

Indragiri Hilir – Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, personel Sat Binmas Polres Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan pengecekan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di lahan milik warga yang berada di Jalan Pekan Arba, Kelurahan Pekan Arba, Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (8/6/2026) pukul 09.00 WIB.

Kegiatan pengecekan dilaksanakan oleh PS Kanit Binpolmas Sat Binmas Polres Inhil AIPTU Hengki Setiawan, PS Kaur Min Sat Binmas BRIPKA Dedi Maulana, dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Pekan Arba BRIPKA Polmar H.S. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau perkembangan pemanfaatan pekarangan warga sebagai sumber pangan bergizi guna mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Pengecekan dilakukan di lahan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) milik Muhammad Reza Fahlevi. Dalam kesempatan tersebut, petugas meninjau berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan, antara lain terong, cabai, selada, jahe, dan tomat.

Tanaman-tanaman tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif.

Selain melakukan pengecekan, personel Sat Binmas juga memberikan motivasi kepada pemilik lahan agar terus mengembangkan dan merawat tanaman yang ada sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

Kegiatan pengecekan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) ini merupakan salah satu bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan pekarangan masyarakat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Kompak, Polsek Tempuling, Koramil 03/Tempuling, Pemdes Teluk Jira dan MPA Bahu-Membahu Atasi Karhutla

Mon, 08 Jun 2026 09:04:44 +0700

Tempuling, Indragiri Hilir – Sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah desa dan masyarakat kembali menunjukkan respons cepat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Tim gabungan yang terdiri dari personel Polsek Tempuling, Koramil 03/Tempuling, Pemerintah Desa Teluk Jira, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan warga setempat berhasil memadamkan kebakaran lahan gambut yang terjadi di Dusun Harapan RT 013 RW 005, Desa Teluk Jira, Kecamatan Tempuling.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora S.H, S.I.K melalui Kapolsek Tempuling, IPTU Delni Atma Saputra, SH., MH., menjelaskan bahwa penanganan karhutla tersebut berawal dari terdeteksinya titik panas (hotspot) melalui Aplikasi Dashboard Lancang Kuning. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan verifikasi dan pemadaman.

Setelah mendeteksi adanya titik hotspot melalui aplikasi satelit, tim gabungan yang terdiri dari personel Polri, TNI, aparat desa, anggota MPA, serta masyarakat langsung menuju lokasi guna melakukan penanganan cepat agar api tidak meluas,” ujar IPTU Delni.

Dalam pelaksanaan tugas, tim menghadapi berbagai kendala di lapangan. Lokasi kebakaran berada sekitar 60 kilometer dari Mapolsek Tempuling dan hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki melewati kawasan hutan lebat serta semak belukar. Selain itu, minimnya jaringan komunikasi di lokasi turut menjadi tantangan tersendiri selama proses pemadaman berlangsung.

Berdasarkan hasil pengecekan, lahan yang terbakar merupakan area gambut dataran rendah yang ditumbuhi semak belukar dengan luas sekitar 0,5 hektare. Berkat kerja sama dan kekompakan seluruh unsur yang terlibat, api akhirnya berhasil dipadamkan sehingga tidak meluas ke area lainnya.

Saat ini kondisi di lokasi telah dinyatakan kondusif. Meskipun sempat turun gerimis yang membantu proses pemadaman, tim gabungan tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa di bawah permukaan gambut.

Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran.
Kapolsek Tempuling IPTU Delni Atma Saputra, SH., MH., juga mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap bahaya karhutla dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.

Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jangan membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar karena selain merusak lingkungan, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas bagi pelakunya,” tegas Kapolsek.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergitas TNI-Polri, pemerintah desa, MPA, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla demi menjaga keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Tempuling.

Berenang di Sungai Kampar Riau, Warga Asal Bandung Ini Hilang Tenggelam

Mon, 08 Jun 2026 08:51:37 +0700

PEKANBARU - Tim Basarnas Pekanbaru mendapatkan laporan kondisi membahayakan manusia, berupa seorang pria tenggelam di Sungai Kampar, di kawasan Pulau Kasiok, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Minggu (7/6/2026) siang. Pria tersebut diketahui bernama Cepi Ahmad Munawar (32), warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kepala Basarnas Pekanbaru Budi Cahyadi mengatakan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya warga yang tenggelam sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah menerima laporan, pihaknya langsung memberangkatkan tim untuk melakukan pencarian.

“Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian korban bersama dua rekannya, Dede Oleh Nurdiansyah dan Wawan Setiawan, sedang memancing di Sungai Kampar kawasan Pulau Kasiok sekitar pukul 13.00 WIB,” katanya.

Pada awalnya, korban dan temannya memancing di lokasi yang relatif dangkal. Namun kemudian ketiganya berpindah ke arah hilir sungai yang memiliki kedalaman lebih tinggi.

Usai berpindah lokasi, korban dan Dede Oleh Nurdiansyah memutuskan untuk mandi dan berenang di sungai tersebut. Saat berada di tengah sungai, keduanya diduga tidak mengetahui adanya bagian sungai yang cukup dalam sehingga terseret arus.

"Kedua korban sempat berusaha berenang menuju tepi sungai. Dede berhasil mencapai daratan, sedangkan Cepi terus berjuang melawan arus sambil meminta pertolongan," ujarnya

Melihat kejadian itu, Wawan Setiawan yang saat itu masih memancing segera meminta bantuan warga sekitar. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan, namun korban akhirnya hilang dan diduga tenggelam terbawa arus Sungai Kampar.

“Sementara itu, Dede Oleh Nurdiansyah yang berhasil diselamatkan langsung dibawa warga ke RSUD Bangkinang untuk mendapatkan perawatan medis,” paparnya.

Poltek Agraria STPN Buka Peluang Sekolah Kedinasan, Jaring Generasi Muda yang Berminat di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

Sun, 07 Jun 2026 21:27:20 +0700

Sleman - Seiring kompleksitas pembangunan di Indonesia, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan tanah dan ruang terus meningkat. Kampus kedinasan di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) membuka peluang bagi generasi muda yang tertarik mendalami bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk ikut berkontribusi menjadi bagian dari pembangunan Indonesia.

“Yang cocok masuk Politeknik Agraria adalah mereka yang berminat pada bidang keagrariaan, pertanahan, penataan ruang, hingga aspek kadaster atau pemetaan bidang tanah. Bidang-bidang tersebut menjadi fokus pembelajaran yang kami siapkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional,” terang Ketua Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, di Gedung Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta pada Rabu (03/06/2026).

Untuk mengakomodasi beragam kebutuhan kompetensi di bidang tersebut, Politeknik Agraria STPN saat ini menyelenggarakan empat program studi, yaitu Sarjana Terapan Pertanahan; Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah; Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertanahan; dan Sarjana Terapan Survei, Pemetaan dan Informasi Pertanahan.

Keempat program studi tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan hukum pertanahan, pendaftaran tanah, penataan ruang, serta survei dan pemetaan. Kompetensi tersebut didukung kemampuan pengelolaan data spasial dan informasi pertanahan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan pertanahan modern.

Menurut Sri Yanti Achmad, hal itu pula yang membuat Politeknik Agraria STPN berbeda dengan banyak perguruan tinggi lain karena secara khusus berfokus pada bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang. Fokus tersebut membuat proses pembelajaran tidak hanya mempelajari satu disiplin ilmu, melainkan mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan yang saling berkaitan untuk memahami persoalan agraria secara utuh.

Ketua Politeknik Agraria STPN, Sri Yanti Achmad, mengatakan kalau persoalan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan pemetaan atau pengukuran tanah, namun juga mencakup aspek hukum, kepastian subjek dan objek hak atas tanah, penataan ruang, perencanaan wilayah, hingga ilmu kebumian. Oleh karena itu, kurikulum Politeknik Agraria STPN dirancang secara multidisiplin agar lulusan memiliki kompetensi yang komprehensif dan mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan kebijakan agraria, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia.

Pendidikan di Politeknik Agraria STPN tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis. Sistem pendidikan berasrama yang diterapkan juga menjadi sarana pembentukan karakter, integritas, dan kemampuan sosial para taruna. “Yang kami bangun tidak hanya keterampilan atau hard skill, tetapi juga karakter dan integritas. Itu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Politeknik Agraria,” jelas Sri Yanti Achmad.

Dalam kesempatan ini, Sri Yanti Achmad mengajak siswa kelas XII SMA/sederajat yang sedang mencari perguruan tinggi untuk mempertimbangkan Politeknik Agraria STPN sebagai pilihan pendidikan tinggi. “Kami berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk berkontribusi dalam bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang melalui pendidikan di Politeknik Agraria STPN,” pungkasnya.

Informasi lebih lanjut mengenai penerimaan taruna baru Politeknik Agraria STPN dapat diakses melalui laman resmi stpn.ac.id. Calon pendaftar juga dapat memperoleh informasi terkini terkait persyaratan, tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, hingga berbagai kegiatan kampus melalui akun media sosial resmi Politeknik Agraria STPN. (GE/JR)

Presiden Prabowo Dengarkan Langsung Aspirasi dan Kisah Para Siswa Sekolah Rakyat di Tabanan

Sun, 07 Jun 2026 19:02:07 +0700

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu (07/06/2026), menjadi momen yang membekas bagi para siswa dan calon siswa Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mendengarkan langsung berbagai kisah perjuangan, harapan, serta ungkapan terima kasih dari para penerima manfaat program Sekolah Rakyat.

Salah seorang calon siswa, Bagus, menyampaikan rasa syukurnya atas hadirnya Sekolah Rakyat yang dinilai sangat membantu keluarganya. Di hadapan Kepala Negara, Bagus mengaku tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasihnya atas program yang membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan Sekolah Rakyat ini, keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden,” ujar Bagus di hadapan Kepala Negara.

Presiden Prabowo juga menyaksikan langsung perkembangan salah seorang siswa Sekolah Rakyat, Rizky. Dalam momen tersebut, Rizky menceritakan bahwa dirinya belum mampu membaca saat masih duduk di sekolah dasar. Melalui pendampingan guru, wali asuh, dan wali asrama di Sekolah Rakyat, Rizky kini telah mampu membaca dengan lancar.

“Saya pas SD (Sekolah Dasar) itu, saya enggak bisa membaca dan pas ada Sekolah Rakyat itu, saya diajarkan dengan guru, wali asuh, wali asrama. Habis itu saya diajarkan sampai lancar membaca. Habis itu saya diajarkan dengan guru. Lantas itu saya lancar membaca,” kata Rizky sebelum menunjukkan kemampuannya membaca di hadapan Presiden Prabowo dan para tamu yang hadir.

Sementara itu, calon siswa Kadek Dewi Lestari bersama ibunya, Ni Nyoman Martini, turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Sang ibu mengaku bersyukur putrinya berkesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

“Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak, anak saya sudah mau masuk sekolah,” tutur Martini dengan haru.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo berbincang langsung dengan Kadek Dewi Lestari yang bercita-cita menjadi guru penari. Kepala Negara pun memberikan semangat dan berpesan agar Kadek belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-citanya.

“Belajar yang baik ya, nanti belajar yang baik ya,” pesan Kepala Negara.

Selain itu, Presiden juga mendengarkan kisah Ni Kadek Aryani, remaja berusia 15 tahun yang sempat berhenti sekolah selama dua tahun setelah lulus sekolah dasar karena keterbatasan ekonomi keluarga. Putri dari seorang petani tersebut mengaku sangat ingin kembali bersekolah dan menyambut dengan penuh antusias kesempatan untuk bergabung dengan Sekolah Rakyat.

“Saya kepingin sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD. Dua tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah. Minta, dimintain sekolah. Saya kepingin sekali sekolah itu,” ungkap Ni Kadek Aryani.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas hadirnya program Sekolah Rakyat yang memberinya kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan. “Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya sudah mau bikin sekolah,” ujarnya.

Karhutla Riau: Puan Maharani Sebut Butuh Sinergi Kuat Semua Stakeholder

Sun, 07 Jun 2026 18:55:54 +0700

PEKANBARU — Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani, mendorong Pemerintah untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak menyusul masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot), meluasnya area lahan yang terbakar, serta adanya proyeksi cuaca ekstrem pada musim kemarau tahun 2026.

Kondisi tersebut diperkuat oleh laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mendeteksi adanya dinamika iklim global yang kurang menguntungkan. BMKG menyebutkan kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50 hingga 80 persen, sebuah angka yang dipastikan meningkatkan risiko kekeringan ekstrem dan perluasan Karhutla di Indonesia.

Merespons data tersebut, Puan Maharani meminta Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk memberikan jaminan keselamatan penuh kepada warga, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar polusi udara.

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan dalam rilis resmi yang diterima pada Minggu (6/6/2026).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mendorong agar Pemerintah tidak sekadar menyediakan ruang evakuasi umum yang seadanya. Mantan Menko PMK tersebut meminta dibukanya pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk serta di sekitar kawasan sekolah dan posyandu, yang dilengkapi dengan sistem filtrasi partikulat udara yang memadai.

Selain itu, Puan meminta instansi terkait segera menerapkan protokol otomatis secara cepat dan taktis di lapangan saat bencana kabut asap mulai mengepung permukiman.

"Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang batas aman, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan menambahkan bahwa potensi peningkatan Karhutla akibat El Nino ini berbanding lurus dengan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, mitigasi yang dirancang oleh pemerintah harus menyeluruh dan menyentuh sektor hulu hingga hilir, termasuk dari sisi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah terdampak di Riau.

Demi meringankan beban finansial masyarakat jelang musim kemarau, Puan meminta Pemerintah memastikan agar biaya pengobatan penyakit akibat kabut asap tidak membebani anggaran rumah tangga warga. Ia menegaskan bahwa seluruh masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak langsung dari Karhutla, seperti ISPA, harus bisa ditanggung sepenuhnya oleh jaminan BPJS Kesehatan.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” papar Puan.

Lebih lanjut, Puan menginstruksikan kesiapan moda transportasi udara untuk kebutuhan evakuasi medis di lokasi-lokasi terpencil saat jarak pandang darat memburuk dan tidak memenuhi syarat. Di samping mendesak penambahan armada water bombing untuk pemadaman api, ia juga mengingatkan pentingnya program pemulihan lahan serta pemberian kompensasi atau bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitas ekonominya terhenti akibat penurunan visibilitas atau gangguan kesehatan.

Puan meminta setiap daerah di Riau menyediakan kanal pelaporan cepat (hotline) yang terintegrasi langsung dengan Dinas Kesehatan dan BPBD setempat guna merespons kebutuhan mendesak warga akan oksigen dan obat-obatan.

"Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait, dan setiap keterlambatan distribusi layanan dasar harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” pungkasnya.